NERACA

Jakarta – Tidak diragukan lagi, Indonesia butuh pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan optimal. Namun uang yang dimiliki Pemerintah tidaklah cukup mendanai seluruh proyek infrastruktur yang ada. Mau tidak mau, Pemerintah harus melibatkan dana lain agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana sesuai rencana. Dana lain itu tidak harus didapat dari utang, masih ada cara lain yang belum dioptimalkan.

Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mengurai hambatan infrastruktur, negara berkembang membutuhkan investasi sebesar US$1-1,5 triliun setiap tahunnya. Oleh karena itu, Bank Dunia membentuk Global Infrastructure Facility sebagai fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan lewat skema kerja sama pemerintah dan swasta.

Indonesia tentu tidak sanggup mendanai investasi sebesar itu. Target penerimaan total di 2013 ini saja dalam APBN-P tercatat sebesar Rp1.502 triliun atau hanya sepersepuluh dari kebutuhan yang disebutkan oleh Sri. Dan tentu saja anggaran dalam APBN-P itu tidak mungkin seluruhnya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, karena ada belanja-belanja rutin yang cukup ketat dan mendominasi APBN-P, seperti pembayaran utang, belanja subsidi, dan belanja pegawai.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, pendanaan infrastruktur tidak harus dengan utang. Skema Public Privat Partnership (PPP) harusnya bisa berjalan dengan baik dan bisa mendorong pembangunan infrastruktur dengan masif.

“Sekarang ditantang, Indonesia dari mana memenuhinya. Tentu kita berharap tidak utang ke luar. Karena ada beberapa potensi, yaitu investor dalam negeri, dana pensiun, dan pinjaman dalam negeri. Yang lebih tepat, harusnya PPP itu digenjot,” kata Eko.

Mekanisme PPP itu, lanjut Eko, banyak dikembangkan di negara lain, seperti di Korea yang sudah mengembangkan kerja sama antara Pemerintah dan Swasta sejak 1994. Dia mengakui bahwa wajar kalau di Indonesia menemukan banyak hambatan dalam menjalankan PPP, terutama di sisi kelembagaan, lebih spesifiknya regulasi.

“Persoalan utama itu faktor tanah, itu belum diselesaikan. Walau kemarin ada terobosan undang-undang penyediaan lahan untuk kepentingan publik, tapi implementasinya masih kecil. Potensi memang besar, tapi persoalan itu harus diselesaikan dulu,” kata Eko.

Prinsip utama yang harus dipegang, lanjut Eko, adalah bahwa PPP menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Pemerintah dan Swasta. Jangan sampai Pemerintah hanya melihat keuntungan dari sisi Pemerintah, mentang-mentang yang membuat draft adalah Pemerintah.

“Pemerintah jangan hanya melihat keuntungan dari sisi Pemerintahnya saja. Skema PPP ini terlalu didominasi pemerintah. Dari sisi pembagian profit dan segala macam juga banyak masalah. Draft-nya kan dari Pemerintah. Pemerintah mendominasi, Swasta kurang tertarik. Harusnya ketemu, Pemerintah harus dengar Swasta,” jelas Eko.

Yang harus dilihat Pemerintah, kata Eko, adalah bahwa dengan berjalannya PPP ini, perekonomian akan tumbuh lebih baik. Banyak multiplyer effect yang muncul seiring pembangunan infrastruktur. Akses jalan yang baik akan membuat inflasi lebih terkendali.

Reformasi Struktural

Momen penundaan Quantitive Easing (QE) oleh bank sentral Amerika Serikat The Fed harus dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi struktural. Langkah ini agar supaya ketika The Fed melakukan QE yang telah ditundanya, maka Indonesia sudah siap dengan struktur ekonomi yang kuat.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan bahwa negara-negara APEC harus melipatgandakan usaha untuk membuat ekonomi sekuat mungkin dengan membangun fundamental ekonomi, termasuk melakukan reformasi struktural. Oleh sebab itu, dalam keketuaannya di APEC ini, Indonesia memfokuskan agenda pembahasannya pada infrastruktur, terutama proyek infrastruktur investasi jangka panjang berkualitas besar

\\\"Saya yakin negara di Asia Pasifik perlu menjadikan reformasi struktural sebagai prioritas untuk memperluas potensi pertumbuhan ekonomi, yang tetap berada satu sampai dua persen di bawah level pertumbuhan sebelum periode krisis. Untuk mendorong pertumbuhan lebih cepat, negara berkembang perlu memperkuat usaha untuk mengurangi bottlenecks dengan memperbaiki iklim investasi, memperluas investasi infrastruktur, memperbaiki utilisasi buruh, dan mendorong produktivitas,\\\" kata Chatib. [iqbal]