IGJ: Pertemuan APEC Perparah Liberalisasi Perdagangan

Kran Impor Bakal Semakin Lebar, Proteksi Produk Lokal Kian Kendur

Selasa, 24/09/2013

NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai, rencana pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali yang puncaknya bakal digelar bulan depan hanya akan melahirkan perjanjian baru liberalisasi perdagangan. Menurut IGJ, dari pertemuan ini otomatis, ke depannya Indonesia akan membuka keran impor lebih lebar lagi.

“Kita harus mewaspadai adanya pertemuan APEC, karena disini akan dibahas tentang perdagangan bebas, yang artinya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang menghilangkan proteksi perdagangan yang hanya memperlancar agenda liberalisasi perdagangan demi pertumbuhan dunia,” kata M Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ, saat media briefing terkait potensi ancaman APEC bagi kedaulatan negara Indonesia di Jakarta 23/9.

Karena apa, menurut dia, saat ini saja ketergantungan impor negara indonesia sangat besar terhadap luar. Jika pertemuan seperti APEC terus berjalan, bukannya tidak mungkin sektor perdagangan bebas kian bergejolak. Karena aturannya sangat bebas, mengingat sudah tidak ada proteksi dari nasional. “Agenda pertemuan akan semakin memperkuat mekanismenya dan aturan hukum yang mengikat negara-negara untuk tetap membuka pasar dan menghilangkan proteksi.,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, Indonesia sampai saat ini masih sangat bergantung pada pasar dan produk-produk luar negeri alias impor. Namun, belum ada action pemerintah Indonesia untuk bisa menurunkan laju impor yang kian meningkat.

"Sampai saat ini Indonesia itu tidak mampu menurunkan laju impor yang meningkat, dan sampai saat ini juga Indonesia itu sangatlah tergantung pada negara luar sana, sehingga neraca perdagangan selalu defisit,” sambungnya.

Dengan kondisi seperti ini, harusnya pemerintah memperkuat ekonomi domestik dan meninggalkan ketergantungan produk impor, dengan mulai berbenah untuk memperkuat sektor kebutuhan domestik. "Kita sedang terjadi depresiasi ekonomi, akan terjadi pasar bebas secara besar-besaran dan di saat yang sama respons kita itu biasa-biasa saja," ujarnya.

Dia menjelaskan, angkah yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat sektor domestik, seperti sektor bahan pangan yang harus digenjot lebih maksimal. Mengingat negara Indonesia kaya dan subur, agar sektor komoditas pangan tidak lagi impor. “Jika kita tidak mau menggali potensi maka Indonesia hanya bisa menjadi konsumen saja, tanpa bisa memproduksi sendiri,” tegasnya.

Kalaupun bisa ekspor sejauh ini pemerintah hanya bisa mengekspor bahan baku yang nilainya kecil, tanpa aberpikir untuk memulai bagaiamana caranya untuk dikelola agar daya jualnya semakin tinggi. “Sejauh ini ekspor saja hanya sebatas bahan mentah saja, yang tidak ternilai. Harusnya pemerintah sudah memulai untuk melakukan hilirisasi agar ekspor bisa lebih tinggi,” ungkapmnya.

Modal Khusus

Pemerintah harus mengeluarkan modal khusus untuk bisa menggenjot sektor pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jika itu dilakukan maka akan mengurangi ketergantungan dengan negara lain, yang otomatis akan mengurangi impor. “Harusnya pemerintah mengalokasikan permodalan khusus untuk sektor-sektor strategis, seperti UMKM dan pertanian. Untuk meningkatkan perekonomian nasional, agar tumbuh secara positif,” terangnya.

Masalah terbesar saat ini yang dialami Indonesia masalah energi dan pangan. Untuk masalah pangan delu jamannya era orde baru ada sembilan bahan pokok yang dilindungi, tapi hari ini hanya beras saja. Padahal secara kebutuhan komoditas pangan harusnya dilindungi oleh pemerintah. “Jamannya orde baru sektor pangan menjadi perhatian penuh, jadi gejoloak ekonomi global tidak berpengaruh besar terhadap nasional, mengingat sektor pangan terpenuhi,” jelasnya.

Maka dari itu, harusnya pemerintah sudah mulai membuat kebijakan untuk bisa memperkuat sektor-sektor domestik dengan memberikan intensif sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM dan sudah bisa menggali sumber-sember energi ada agar bisa mengurangi ketergantungan dengan asing. “Pemerintah harusnya sadar, jangan hanya bepikir jangka pendek, tapi harus berpikir untuk pola yang strategis kedepan,” tukasnya.

Sebelumnya, Riza juga mengatakan, pertemuan APEC kali ini berpotensi memperparah defisit perdagangan nasional Indonesia. Alasannya, konektivitas APEC memang sengaja dimaksudkan untuk memperluas liberalisasi perdagangan di kawasan ini. “Kerangka kerja konektivitas kawasan ekonomi APEC adalah dimaksudkan untuk memperluas liberalisasi perdagangan di Kawasan Asia Pasifik dan memuluskan proposal Trade Facilitation pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO Desember mendatang,” ujarnya.