DPR : Pelaku Kartel Makin Bahagia - Bea Masuk Impor Kedelai Dibebaskan

NERACA

Jakarta – Pekan lalu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi pembebasan bea masuk atau 0% untuk impor kedelai. Hal itu dimaksudkan untuk bisa menurunkan harga kedelai yang belum juga beranjak turun. Namun demikian, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo, hal itu membuat pelaku kartel semakin bahagia. Pasalnya dengan pembebasan bea masuk maka keuntungan akan semakin besar.

“Pembebasan bea masuk impor kedelai bukan hanya terjadi kali ini saja, pada tahun lalu juga dilakukan hal yang sama. Ini semua terjadi karena tata niaga kedelai disinyalir ada agenda kartel dan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dibikinlah demo besar-besaran agar mendapatkan pembebasan bea masuk. Boleh jadi demo yang dilakukan itu adalah pelaku kartel,” tegas Firman kepada Neraca, Senin (23/9).

Walaupun pembebasan bea masuk kedelai hanya ditargetkan dalam jangka pendek, Firman tetap menegaskan bahwa dalam rentang waktu apapun, kartel akan selalu meraup keuntungan dari pembebasan bea masuk tersebut. \"Tinggal dihitung berapa lama pembebasan bea masuk minus 5%-nya. Kira-kira itulah defisitnya,\" sambung Firman.

Menurut dia, pembebasan bea masuk impor kedelai ini tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dari tarif ekspor impor. Berdasarkan data, impor kedelai pada 2012 mencapai 1,9 juta ton dengan nilai mencapai US$1,2 miliar. “Kalau dibebaskan maka penerimaan juga bakal berkurang,” imbuhnya.

Dia juga menyatakan keprihatinannya mengenai kondisi Indonesia yang mengalami keterpurukan dari pernah swasembada menjadi pengimpor besar kedelai, sehingga kartel dapat mengambil keuntungan dari keadaan tersebut. “Tahun 1992 produksi kita 2 juta ton dari luas lahan 1,7 hektar. Tahun ini, produksi kita hanya 857 ribu ton dari 600 ribu hektar, sedangkan kebutuhan kita 2,5 juta ton. Ini kan 1 juta sekian ton sudah dimainkan kartel,” tandasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dengan penunjukan Gabungan Koperasi Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) dan Bulog untuk melakukan impor kedelai tidak akan mempengaruhi kartel pada komoditas kedelai. Pasalnya kedua lembaga tersebut masih terbilang baru dalam melakukan impor kedelai sehingga tidak menguasai secara detail tentang impor kedelai. “Penguasaannya masih kurang, makanya kartel masih mempengaruhi harga kedelai,” jelasnya.

Atas dasar itu, Firman mengusulkan beberapa poin untuk terhindar dari mafia kartel yang hampir menguasai seluruh komoditas pangan di Indonesia. Pertama, mekanisme harga jangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Kedua, membuat lembaga khusus untuk menangani pangan karena sejalan dengan UU 18 tahun 2013. Ketiga, menetapkan harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah. “Dengan diberlakukannya upaya-upaya tersebut maka peran kartel menjadi habis,” jelasnya.

Masalah Baru

Sementara itu, pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin mengatakan kebijakan bea impor kedelai 0% yang diterapkan pemerintah untuk menanggulangi lonjakan harga kedelai hanya akan menimbulkan masalah baru. “Bea impor nol agar pabrik tahu dan tukang tahu tidak ribut, tapi apa masalahnya selesai?\" kata Bustanul.

Terkait kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai, menurut dia, kenaikan harga terjadi karena produksi kedelai lokal yang rendah sehingga seharusnya pemerintah mencari solusi dalam mengupayakan peningkatan produksi dalam negeri. Dengan pembebasan bea impor, menurut dia, akan menyebabkan dua masalah, yakni masalah produksi dalam negeri yang belum terpecahkan dan menghalangi target pemerintah untuk swasembada pangan. “Ingat kalau rencana swasembada pangan 2014 tidak tercapai, yang ditegur adalah pemerintah terutama presiden,” kata Guru Besar Universitas Lampung itu.

Dia mengatakan ada falsafah kehidupan yang sangat tinggi dalam sektor pertanian. “Jika anda ingin memanen, maka anda harus menanam. Bukan kalau anda ingin memanen, anda mengimpor,” ujarnya. Menurut dia, hal itu yang harus dibangun sebagai solusi fundamental. Sementara pemerintah menetapkan pembebasan bea masuk kedelai yang semula lima persen menjadi nol persen untuk mengatasi lonjakan harga kedelai. Kebijakan itu akan berlaku hingga akhir tahun 2013.

Senada dengan Bustanul, Pengamat pertanian HS Dillon mengatakan pembebasan bea masuk kedelai menjadi 0% hingga akhir tahun merupakan kebijakan jangka pendek yang hanya akan menguntungkan importir. “Dampak dari kebijakan itu pendapatan negara hilang, petani rugi, dan harga kedelai belum tentu turun. Yang diuntungkan hanya importir,” kata Dillon.

Dillon mengatakan kebijakan para menteri di era saat ini tidak sedikit yang mengarah pada keterbukaan perdagangan. Hal tersebut, menurut dia, dapat menjatuhkan harkat dan martabat bangsa, khususnya di sektor pertanian. Dia mengharapkan pemerintah tidak lagi mengeluarkan kebijakan jangka pendek, yang sama sekali tidak menguntungkan bangsa. Menurut dia, pemerintah harus memikirkan kebijakan jangka panjang yang dapat mengamankan produksi kedelai, termasuk para petani lokal. “Namun kebijakan jangka panjang yang seperti apa, jangan dipertanyakan kepada saya, karena yang menjadi menteri bukan saya,” kata dia.

Stabilisasi Harga

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah membebaskan bea masuk terhadap kedelai. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya stabilisasi harga sebab hingga saat ini harga kedelai dianggap masih relatif tinggi bagi industri tahu dan tempe dalam negeri. “Maka bea masuk yang 5% sementara kita bebaskan. Kita harapkan ini bisa membantu para perajin tahu tempe kita,” demikian kata Hatta.

Dia mengatakan selama ini pemerintah menyadari bahwa harga kedelai masih menekan para perajin yang masih bergantung pada impor. Dari 2,5 juta ton kedelai yang dibutuhkan yang bisa dicukupi dalam negeri hanya hingga 800 ribu ton.

Selain itu Hatta mengatakan sudah meminta kepada Menteri Pertanian Suswono agar menyokong petani lokal menanam kedelai untuk membantu pasokan industri. “Selama belum bisa menenuhi dalam negeri, kita impor. Makanya kita harus penuhi kebutuhan dalam negeri kita,” imbuh menteri itu.

Sementara itu, Ketua Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) Sutaryo menilai dengan penghapusan sementara bea masuk impor tidak akan menekan harga kedelai di dalam negeri secara signifikan. Ia menilai penghapusan itu hanya menurunkan harga kedelai sekitar Rp 400 per kilogram. Padahal, harga kedelai di tingkat importir saat ini sudah tembus Rp 8450 per kilogram.

\"Dihapuspun tidak terlalu signifikan. Angkanya hanya Rp 400. Sementara ongkos bengkak itu Rp 3000. Terakhir beli kedelai impor Rp 8450 di tingkat importir. Di pengrajin sudah Rp 8900. Sementara pemerintah menetapkan HPP Rp 7000, jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali,” kata Sutaryo.

Related posts