Pemerintah Pilih Tak Naikkan Harga Premium - Takut Kehilangan Poplaritas

NERACA

Jakarta---- Pemerintah kelihatannya tak mau kehilangan populis di mata orang miskin. Karena itu lebih mengambil kebijakan takkan menaikkan BBM pada 2011. Alasan bisa menaikkan jumlah kemiskinan. “Kalau menaikkan itu risikonya inflasi. Dan inflasi langsung 0,3%-0,4%., secara tidak langsung bisa berpengaruh pada kemiskinan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,8/7

Namun Hatta mengakui, saat ini penambahan anggaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah sangat besar dan memberikan tekanan pemerintah karena konsumsi BBM subsidi makin tinggi. "Kenapa terjadi peningkatan (konsumsi), karena adanya migrasi dari pertamax ke premium karena disparitas harga semakin tinggi. Jadi kita tetap melakukan disiplin agar tidak terjadi penyalahgunaan," tuturnya.

Saat ini 2 opsi yang dikaji pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM subsidi. Pertama adalah pengawasan ketat dan kedua adalah pembatasan konsumsi BBM yang pengaruhnya ke inflasi lebih rendah dibandingkan menaikkan harga. "Dua opsi ini belum ada keputusan, sekarang baru pengawasan terhadap penyalahgunaan. Belum ada keputusan, ESDM yang bahas itu," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Dirjen Migas Evita H Legowo mengakui DKI Jakarta menjadi daerah tertinggi penggunaan BBM bersubsidi jenis premium yang melebihi 10% dari kuota yang ditetapkan. Propinsi kedua, tertinggi pengguna Premium adalah Jawa Barat 16%.

Sementara untuk solar, realisasi konsumsi solar yang melebihi kuota tertinggi adalah di Jambi (22 persen di atas kuota). Sedangkan realisasi pangsa konsumsi solar tertinggi nasional adalah Jawa Timur (15 persen).

Sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Jumat (8/7/2011), realisasi premium dan solar nasional hingga Juni 2011 telah melampaui kuota, masing-masing sebesar lima persen dan enam persen. Untuk itu, pemerintah mengusulkan kepada Komisi VII DPR RI penambahan volume BBM Bersubsidi untuk APBN-P 2011 sebesar 40,49 juta kiloliter (kl) atau bertambah sebesar 1,9 juta kl dari target APBN 2011 sebesar 38,59 juta kl.

Sebagai langkah antisipasi, upaya pengendalian BBM bersubsidi yang dilakukan saat ini (tanpa mengubah peraturan) antara lain dengan penguatan kelembagaan (BPH Migas dan Pertamina). Saat ini, sedang diupayakan adanya penambahan klausul dalam kontrak penyaluran BBM mengenai kepatuhan penyalur agar mendistribusikan BBM bersubsidi sesuai dengan kuota. Selain itu, saat ini juga tengah disusun Keputusan Bersama MESDM dengan Mendagri tentang peran dan tanggung jawab Pemda dalam perencanaan kebutuhan BBM bersubsidi dan pengawasan pendistristribusiannya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…