Pemerintah Pilih Tak Naikkan Harga Premium - Takut Kehilangan Poplaritas

NERACA

Jakarta---- Pemerintah kelihatannya tak mau kehilangan populis di mata orang miskin. Karena itu lebih mengambil kebijakan takkan menaikkan BBM pada 2011. Alasan bisa menaikkan jumlah kemiskinan. “Kalau menaikkan itu risikonya inflasi. Dan inflasi langsung 0,3%-0,4%., secara tidak langsung bisa berpengaruh pada kemiskinan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,8/7

Namun Hatta mengakui, saat ini penambahan anggaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah sangat besar dan memberikan tekanan pemerintah karena konsumsi BBM subsidi makin tinggi. "Kenapa terjadi peningkatan (konsumsi), karena adanya migrasi dari pertamax ke premium karena disparitas harga semakin tinggi. Jadi kita tetap melakukan disiplin agar tidak terjadi penyalahgunaan," tuturnya.

Saat ini 2 opsi yang dikaji pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM subsidi. Pertama adalah pengawasan ketat dan kedua adalah pembatasan konsumsi BBM yang pengaruhnya ke inflasi lebih rendah dibandingkan menaikkan harga. "Dua opsi ini belum ada keputusan, sekarang baru pengawasan terhadap penyalahgunaan. Belum ada keputusan, ESDM yang bahas itu," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Dirjen Migas Evita H Legowo mengakui DKI Jakarta menjadi daerah tertinggi penggunaan BBM bersubsidi jenis premium yang melebihi 10% dari kuota yang ditetapkan. Propinsi kedua, tertinggi pengguna Premium adalah Jawa Barat 16%.

Sementara untuk solar, realisasi konsumsi solar yang melebihi kuota tertinggi adalah di Jambi (22 persen di atas kuota). Sedangkan realisasi pangsa konsumsi solar tertinggi nasional adalah Jawa Timur (15 persen).

Sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Jumat (8/7/2011), realisasi premium dan solar nasional hingga Juni 2011 telah melampaui kuota, masing-masing sebesar lima persen dan enam persen. Untuk itu, pemerintah mengusulkan kepada Komisi VII DPR RI penambahan volume BBM Bersubsidi untuk APBN-P 2011 sebesar 40,49 juta kiloliter (kl) atau bertambah sebesar 1,9 juta kl dari target APBN 2011 sebesar 38,59 juta kl.

Sebagai langkah antisipasi, upaya pengendalian BBM bersubsidi yang dilakukan saat ini (tanpa mengubah peraturan) antara lain dengan penguatan kelembagaan (BPH Migas dan Pertamina). Saat ini, sedang diupayakan adanya penambahan klausul dalam kontrak penyaluran BBM mengenai kepatuhan penyalur agar mendistribusikan BBM bersubsidi sesuai dengan kuota. Selain itu, saat ini juga tengah disusun Keputusan Bersama MESDM dengan Mendagri tentang peran dan tanggung jawab Pemda dalam perencanaan kebutuhan BBM bersubsidi dan pengawasan pendistristribusiannya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Musnahkan Barang Ilegal Rp45 miliar

  NERACA Jakarta - Pemerintah memusnahkan barang-barang ilegal yang menjadi objek penyelundupan dan merugikan negara lebih dari Rp45 miliar yang…

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

Impor, Kenapa Takut?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Jangan marah dulu dengan judul tulisan ini. Atau jangan buru-buru emosi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…