Pemerintah Pilih Tak Naikkan Harga Premium - Takut Kehilangan Poplaritas

NERACA

Jakarta---- Pemerintah kelihatannya tak mau kehilangan populis di mata orang miskin. Karena itu lebih mengambil kebijakan takkan menaikkan BBM pada 2011. Alasan bisa menaikkan jumlah kemiskinan. “Kalau menaikkan itu risikonya inflasi. Dan inflasi langsung 0,3%-0,4%., secara tidak langsung bisa berpengaruh pada kemiskinan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,8/7

Namun Hatta mengakui, saat ini penambahan anggaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah sangat besar dan memberikan tekanan pemerintah karena konsumsi BBM subsidi makin tinggi. "Kenapa terjadi peningkatan (konsumsi), karena adanya migrasi dari pertamax ke premium karena disparitas harga semakin tinggi. Jadi kita tetap melakukan disiplin agar tidak terjadi penyalahgunaan," tuturnya.

Saat ini 2 opsi yang dikaji pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM subsidi. Pertama adalah pengawasan ketat dan kedua adalah pembatasan konsumsi BBM yang pengaruhnya ke inflasi lebih rendah dibandingkan menaikkan harga. "Dua opsi ini belum ada keputusan, sekarang baru pengawasan terhadap penyalahgunaan. Belum ada keputusan, ESDM yang bahas itu," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Dirjen Migas Evita H Legowo mengakui DKI Jakarta menjadi daerah tertinggi penggunaan BBM bersubsidi jenis premium yang melebihi 10% dari kuota yang ditetapkan. Propinsi kedua, tertinggi pengguna Premium adalah Jawa Barat 16%.

Sementara untuk solar, realisasi konsumsi solar yang melebihi kuota tertinggi adalah di Jambi (22 persen di atas kuota). Sedangkan realisasi pangsa konsumsi solar tertinggi nasional adalah Jawa Timur (15 persen).

Sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Jumat (8/7/2011), realisasi premium dan solar nasional hingga Juni 2011 telah melampaui kuota, masing-masing sebesar lima persen dan enam persen. Untuk itu, pemerintah mengusulkan kepada Komisi VII DPR RI penambahan volume BBM Bersubsidi untuk APBN-P 2011 sebesar 40,49 juta kiloliter (kl) atau bertambah sebesar 1,9 juta kl dari target APBN 2011 sebesar 38,59 juta kl.

Sebagai langkah antisipasi, upaya pengendalian BBM bersubsidi yang dilakukan saat ini (tanpa mengubah peraturan) antara lain dengan penguatan kelembagaan (BPH Migas dan Pertamina). Saat ini, sedang diupayakan adanya penambahan klausul dalam kontrak penyaluran BBM mengenai kepatuhan penyalur agar mendistribusikan BBM bersubsidi sesuai dengan kuota. Selain itu, saat ini juga tengah disusun Keputusan Bersama MESDM dengan Mendagri tentang peran dan tanggung jawab Pemda dalam perencanaan kebutuhan BBM bersubsidi dan pengawasan pendistristribusiannya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kawana Golf Residence Pecahkan Rekor - Apartemen Premium Ludes Terjual

NERACA Cikarang – Bak kacang goreng, proyek apartemen Kawana Golf Residence besutan Jababeka Residence bekerjasama Creed Group perusahaan developer dari…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

Tak Hanya Masyarakat Miskin, Rentan Miskin Juga Perlu Diperhatikan

      NERACA   Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, selain masyarakat miskin dan sangat miskin, masyarakat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kadin Dukung Pemindahan Ibu Kota

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung rencana pemindahan ibu kota RI…

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…