Permintaan Kuwait Bangun Kilang Minyak Ditolak

Industri Migas

Senin, 23/09/2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah telah menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk segera memberikan jawaban penolakan kepada Kuwait Petroleum Corporation (KPC) atas permintaannya membangun kilang minyak di Indonesia. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo beralasan penolakan tersebut lantaran KPC meminta insentif keringanan pajak yang terlalu berlebihan.

"Kami (pemerintah) tidak ngedrop KPC. Kalau minta insentif yang kini ditawarkan itu susah. Jadi tinggal Pertamina sampaikan kepada KPC," kata Susilo di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut Susilo, dengan menyampaikan respons terhadap pengajuan insentif kilang KPC, maka perusahaan asal Timur Tengah itu bisa berpikir kembali terhadap putusan pemerintah. "Insentif itu kewenangan Kemenkeu. Kalau tidak setuju ya berarti harus disampaikan bahw ini memang respons pemerintah terhadap pengajuan KPC. Mungkin saja KPC juga bisa merubah permintaan insentif yang tidak bisa disiapkan pemerintah," kata Susilo.

Pemerintah sendiri mengaku tetap memberikan kesempatan kepada KPC untuk melakukan investasi kilang minyak di dalam negeri. Meski demikian pemerintah berharap adanya persamaan pandangan mengenai insentif fiskal pada investasi kilang. Disebut-sebut KPC ingin insentif fiskal sampai 30 tahun. Ini dikarenakan investasi dan pengelolaan kilang minyak memakan biaya cukup besar.

Menurut Susilo, persoalan yang masih mengganjal adalah mengenai keringanan pajak yang diinginkan KPC. Disebut-sebut KPC ingin adanya insentif pajak hingga 30 tahun. Susilo menyatakan, jika insentif yang ditawarkan tidak sesuai dengan undang-undang (UU) dan justru merugikan negara, tentu kemudahan tersebut juga sulit direalisasikan. "Tapi kalau tidak mungkin diberikan karena melanggar UU atau harus mengubah UU itu berarti susah. Salah satunya masalah pajak. Jadi kemungkinan besar itu susah diberikan," ujar Susilo.

Ditempat terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mudakir menyatakan bahwa rencana perseroan dan Kuwait Petroleum Corporation untuk membangunan kilang minyak masih dalam proses pengajuan insentif untuk Kuwait Petoleum Corporation. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah bagaimana nasib pembangunan kilang tersebut.

"Belum ada statement resmi dari governance. Sejauh ini pengajuan insentif ke governance dan masih dikaji, apakah pemerintah akan membuat form dulu dengan tender, untuk memastikan insentif yang di minta kuwait ini tidak berlebihan atau bisa jadi kurang," kata Ali.

Menurut Ali, pembangunan kilang minyak harus benar-benar direalisasikan. Pasalnya, pada 2018 kebutuhan akan minyak akan meningkat 5 persen setiap tahunnya. Saat ini kilang minyak Pertamina hanya memiliki kapasitas produksi 40 juta kiloliter (KL) setiap tahunnya, sedangkan pada 2018 diprediksi meningkat jadi 77 juta KL."Kalau urgency untuk membangun kilang itu pasti. Karena sampai 2018 kita proyeksikan total kebutuhan BBM sekitar 77 juta KL, sementara kemampuan kilang Pertamina hanya 1 tahun 40 juta KL, mau dari mana 37 juta lagi," tuturnya.

Ali menjelaskan, pembangunan kilang baru tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor. Oleh karena itu, pembangunan kilang di dalam negeri sangat diperlukan. ."Sekali lagi, kilang itu adalah pilihan. Negara ini mau terus bergantung pada impor atau kita harus memutuskan kita harus membangun kilang sendiri dalam negri," pungkasnya.

Kurangi Impor

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan kilang minyak dibutuhkan agar Indonesia mampu mandiri dalam memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Kita juga tengah mengkaji agar (kekurangan) pasokan minimal 300 ribu barel tetap ada," ujarnya.

Pertamina juga masih menjajaki kerjasama pembangunan kilang dengan pihak Kuwait Petroleum Company dan Saudi Aramco. Realisasi pembangunan ini masih dalam tahap negosiasi karena pihak investor meminta sejumlah insentif yang sulit diberikan pemerintah. "(Salah satunya) Mereka kan yang minta PPh hanya 5%, UUD kita 25%," tuturnya.

Proyek pembangunan kilang minyak Pertamina di Tuban dan Balongan terancam gagal. Soalnya, dua investor Timur Tengah yang akan menjadi mitra Pertamina, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) dan Saudi Aramco, menuntut pembebasan bea masuk 10 jenis barang modal yang sulit dikabulkan Kementerian Keuangan.

Selain pembebasan bea masuk, mereka juga meminta laju pengembalian profit investasi atau Internal Rate Return (IRR) di atas 12 persen. Sebagai informasi, pembangunan dua kilang itu menelan dana investasi hingga Rp 90 triliun.

Saat ini Pertamina hanya memiliki 7 kilang di seluruh Indonesia dengan kapasitas produksi 770 ribu barel per hari, sementara kebutuhan BBM di Tanah Air mencapai 1,1 juta barel per hari. Alhasil, Pertamina harus mengimpor 300 ribu barel minyak untuk memenuhi kekurangannya. Di sisi lain, Presiden menginstruksikan agar produksi minyak harus sebesar 1,01 juta barel per hari pada 2014.