ANCAMAN DEFISIT BESAR BBM MAKIN TERBUKA LEBAR

Fokus Benahi Infrastruktur

Senin, 23/09/2013

Jakarta – Hasil riset lembaga energi internasional Wood Mackenzie mengungkapkan, akibat membengkaknya konsumsi energi, Indonesia diprediksi akan menjadi pendorong utama defisit BBM di Asia pada 2018. Sementara kebijakan The Fed menunda penarikan stimulus (tapering off) dari negara-negara emerging markets hanya bersifat sementara jangka pendek.

NERACA

Di tengah-tengah pro dan kontra mengenai mobil murah dan membengkaknya konsumsi energi, Indonesia diprediksi akan menjadi pendorong utama defisit bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Asia pada 2018.

"Dari tahun 2012 hingga 2018, defisit BBM Indonesia akan naik dari 340.000 barel per hari (bph) menjadi 420.000 bph," ujar Sushant Gupta, kepala riset hilir Wood Mackenzie Asia Pasific, pekan lalu.

Sebagai perbandingan, AS dan Meksiko, yang saat ini menjadi konsumen terbesar BBM di dunia, diprediksi akan mencapai defisit hanya 60.000 bph dari 560.000 bph. Setelah tahun 2018, kedua negara tersebut diperkirakan akan mencatat surplus.

Menurut Wood Mackenzie, dari 2012 hingga 2018, defisit BBM Indonesia akan naik dari 340.000 barel per hari (bph) menjadi 420.000 bph. Pada 2018, Asia Pasifik akan bergeser dari surplus 55.000 bph di tahun 2012 menjadi defisit 118.000 bph, didorong terutama oleh Indonesia.

Indonesia sendiri saat ini sudah mencapai angka defisit terbesar sepanjang sejarah. Menurut data BPS, secara kumulatif dari Januari hingga Juli neraca perdagangan defisit US$ 5,65 miliar akibat impor migas Juli 2013 yang naik 17% menjadi $4,14 miliar dari bulan sebelumnya. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh bertambahnya jumlah kendaraan, dan subsidi pemerintah akan menjadi faktor utama penyebab membengkaknya konsumsi BBM.

Dari gambaran tersebut, Pemerintah Indonesia seharusnya membatasi impor BBM dengan tidak melanjutkan kebijakan mobil murah. Dalam jangka panjang kebijakan menekan impor harus dilakukan dengan membangun industri bahan baku yang selama ini diimpor. Dan,perlu kebijakan mendorong ekspor perlu dilakukan dengan memperbaiki daya saing produk Indonesia dengan memberantas korupsi, memperbaiki infrastruktur dan memotong biaya logistik dan distribusi barang.

“Salah besar banget pemerintah akan menjual mobil murah. Meski akan mendorong industri tapi pada dasarnya mobil murah itu akan menambah jumlah konsumsi BBM impor di dalam negeri. Padahal rupiah sedang melemah,” kata pengamat ekonomi FEUI Eugenia Mardanugraha pada Neraca, Sabtu (21/9).

Meski The Fed telah menunda pelaksanaan tapering off, ini bukan berarti pemerintah bisa lega hati dengan nilai rupiah dan IHSG yang dapat menguat lagi. Pasalnya fundamental perekonomian tidak terletak pada kebijakan pemerintah luar negeri. Justru kekuatan dalam negeri yang menjadi penentunya.

“Tapering off itu tidak ada dampaknya apa-apa untuk ekonomi kita. Kalaupun nilai tukar dapat menguat, itu akan berlangsung fluktuatif. Nanti naik nanti turun. Jadi seharusnya pemerintah jangan lega hati adanya tapering off itu,” ujarnya.

Tapi Eugenia pesimis pemerintah dapat menguatkan nilai rupiah jika kebiajakan yang diambil pun tidak bijak seperti akan menjual mobil murah. Dia mengira pemerintah tidak fokus terhadap strategi perbaikan ekonomi dalam negeri.

“Lihat saja masa akan jual mobil murah. Harusnya fokus sama penguranan konsumsi impor kita. Kan itu yang membuat rupiah melemah lagi,” ungkap Eugenia.

Lebih jauh Eugenia menilai kebijakan impor BBM yang akan semakin tinggi jelas tidak mungkin bisa dibarengi peningkatan ekspor untuk sementara ini. Pasalnya dalam jangka pendeka memang tidak mungkin dapat memproduksi komoditas hingga dapat diekspor. Pasalnya untuk memenuhi kebuhuhan dalam negeri saja untuk waktu dekat ini masih dibilang sulit. Apalagi bisa lebih banyak hingga akan diekspor.

“Sudah jangan fokus dulu sama ekspor. Pemerintah harus fokus dulu dengan pengurangan impor BBM. Karena volume impor BBM sangat memberatkan fundamental ekonomi kita, ” ujarnya.

Untuk itu Eugenia menilai untuk sementara ini pemerintah tidak perlu fokus untuk kebijakan permudah ekspor. Baik dalam bentuk hukum maupun infrastruktur. Karena pada dasarnya memang tidak ada barang yang bisa diekspor. Bahkan kebijakan ini ia nilai hanya menguntungkan sebagian kecil para eksportir itu.

Masalah Pelik

Rektor Institut Kwik Kian Gie Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan, dalam mengatasi defisit neraca transaksi berjalan cukup sulit. Karena menurut dia untuk mengatasi neraca perdagangan saja sudah cukup sulit, hal ini disebabkan ekspor produk non-migas sudah turun.

“Kita hanya bias berharap harga komoditas naik, namun kenaikan komoditas kemungkinan akan terjadi untuk jangka panjang. Salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah meningkatkan finansial modal di dalam negeri”, ujarnya, Sabtu.

Menurut dia, penurunan nilai rupiah menjadi salah satu alasan kurang menariknya investasi di Indonesia saat ini. Namun dapat dijadikan kekuatan untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor Indonesia. Sehingga, dia menilai dengan penurunan rupiah BI tidak perlu repot-repot menaikan BI Rate yang dinilai tidak menghasilkan apa-apa.

“Justru BI Rate dinaikan malah membuat sektor perbankan dan pembiayaan bermasalah. BI tidak perlu repot-repot menaikan suku bunga acuan, ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi impor dan menaikan ekspor kita”, jelasnya.

Selain itu, dengan meningkatnya konsumsi BBM yang menyebabkan kawasan Asia Pasifik menjadi defisit BBM, dia menilai harus ada langkah nyata untuk mengurangi impor barang-barang yang biasa dikonsumsi negara seperti mesin-mesin maupun perangkat elektronik dari China. Dia juga menyatakan bahwa infrastruktur perlu ditingkatkan terutama di daerah pelosok.

Mengenai kebijakan mobil murah, dia kurang setuju jika diproduksi oleh negara lain, justru seharusnya mobil murah diproduksi negara sendiri agar dapat meningkatkan ekspor. “Jika diproduksi pihak lain dan dijual disini justru salah besar karena akan meningkatkan impor kita”, katanya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economist and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, untuk memperkuat nilai tukar rupiah bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah peraturan DHE dilakukan salah satunya untuk menjaga stabilitas kurs rupiah.

"Kebijakan devisa hasil ekspor ini sangat strategis untuk mengatasi pelemahan nilai tukar yang beberapa waktu belakangan ini terjadi. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika para eksportir enggan menyetorkan devisa hasil ekspor ke perbankan devisa di dalam negeri. Karena itu, sambung dia, sanski yang telah ada dalam peraturan tersebut wajib diberlakukan agar para eksportir tersebut jera tidak memenuhi aturan yang ada," ujarnya.

Erani memaparkan stabilisasi nilai tukar rupiah, di tengah bayangan kemungkinan terjadinya kembali perang kurs, semestinya dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan BI. Pasalnya, stabilisasi bukan sekadar mengontrol pergerakan mata uang dalam jangka pendek, tetapi harus dibarengi dengan upaya membangun industri bernilai tambah yang kompetitif.

Menurut dia, tidak ada cara lain bagi pemerintah selain fokus mengembangkan industri yang memiliki nilai tambah, terutama hilirisasi agri-industri untuk substitusi impor pangan yang cukup besar. Selain itu, terus meningkatkan daya saing global sehingga tidak menjadi ajang serbuan barang manufaktur, dari luar negeri.

Staf Ahli Ekonomi Bappenas Bambang Prijambodo menjelaskan, akan ada langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam menyikapi penundaan pengurangan stimulus the fed yaitu penguatan ekonomi seperti peningkatan ekonomi domestik yang diarahkan pada peningkatan investasi, termasuk investasi pemerintah dan BUMN, penguatan daya beli masyarakat, serta peningkatan efektivitas dan penyerapan belanja negara.

Secara keseluruhan, kata Bambang, permintaan eksternal tahun ini lebih baik dari 2012, meski tidak terlalu kuat. Diperkirakan ekspor tahun ini tumbuh 5-10%, lebih rendah dari tahun 2010 dan 2011 yang tumbuh masing-masing 35% dan 29%. “Di sini stabilitas ekonomi sangat penting. Ketidakstabilan ekonomi berpengaruh besar terhadap confidence yang pada gilirannya akan berpengaruh pada permintaan domestik,” papar Bambang.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta meminta kepada pemerintah serius memanfaatkan peluang yang muncul terkait kebijakan The Fed yang mempertahankan kebijakan stimulusnya, untuk memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia.“Ini merupakan angin segar bagi ekonomi global dan Indonesia yang diharapkan akan membawa dampak positif,” ujarnya. nurul/lulus/iwan/bari/mohar