Pilpres dan Pemimpin Indonesia Baru

Oleh : Umar Natuna, Pemerhati Sosial

Senin, 23/09/2013

Dinamika politik menjelang Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) 14 April 2014 sudah mulai terasa. Berbagai survei dan analisis politik tiap hari menghiasi media cetak maupun elektronik. Partai politik telah melakukan berbagai konsolidasi internal maupun eksternal untuk menyikapi dinamika yang berkembang . Adanya yang sejak awal telah menetapkan figur untuk Calonnya. Seperti Partai Golkar yang mengusung Ketua umumnya, Abu Rizal Bakrie, Partai Gerindra mengusung Probowo Subianto, Partai Hanura mengusung Wiranto. Sedangkan Partai Demokrat mengambil instrumen konvensi untuk melahirkan calon Presiden.

Sekarang terdapat 11 peserta konvensi yang akan bertarung untuk memperoleh tiket calon Presiden dari Partai Demokrat. Sementara partai-partai berbasis Islam seperti PPP, Bulan Bintang, PKS, dan lain juga berancang-ancang untuk membangun poros tersendiri untuk menentukan calon Presiden.

Sementara tokoh-tokoh yang selama ini diharapkan muncul seperti Jokowi, Yusril Ehza Mahendra, Mahfud MD, Yusuf Kala, Hamengku Buwono, Surya Paloh belum menentukan pilihan, apakah akan maju atau tidak dalam Pilpres yang akan datang. Namun, mereka tetap melakukan berbagai kegiatan dan komunikasi dengan berbagai stake holder yang ada disetiap lini. Bukan tidak mungkin tokoh-tokoh ini akan muncul sebagai calon Presiden 2014 terutama dari poros Partai Islam dan PDI Perjuangan. Hal itu akan tergantung juga dengan Hasil Pemilu Legislatif yang akan datang. Karena dengan hasil Pemilu Legislatif itulah, Partai politik akan berhak atau tidak untuk mengajukan calon Presiden sendiri atau harus berkoalisi.

Banyaknya calon Presiden dalam Pilpres 2014 nanti tentu sangat mengembirakan. Sebab dengan munculnya berbagai figur, tokoh dan calon dari berbagai latar belakang pendidikan, partai politik, dan kekuatan basis ideologis seperti basis nasionalis, agama (Islam) dan fungsional atau kekaryaan tentu akan memudahkan terutama rakyat dalam menentukan pilihan yang tepat untuk pemimpin kita kedepan. Selain itu, yang paling penting, kita memang memerlukan calon-calon pemimpin yang banyak, agar kita dapat menentukan pemimpin baru untuk indonesia baru.

Indonesia Baru

Pilpres 2014 adalah sarana demokrasi yang sangat penting bagi rakyat indonesia. Karena selain kita memilih presiden baru kita juga akan membangun indonesia baru. Ia, kita memerlukan Indonesia baru. Yakni suatu bangsa yang mandiri, berkeadilan dan berkeadaban. Persoalan yang kita alami sekarang ini adalah persoalan ketidakmandirian kita sebagai bangsa. Kita sebagai bangsa terjajah secara politik dan ekonomi. Berbagai kekayaan alam kita bukannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melainkan untuk para penguasaha dan negara lain. Akibatnya, rakyat kekurangan pangan, kekurangan energi, kekurangan sarana-prasarana dasar. Tingkat daya beli dan kesehatan rakyat terus saja mengalami kemerosotan. Hal ini karena uang yang beredartidak untuk pengembangan sektor riil dan dalam negeri. Melainkan beredar di luar negeri dan dinvestasikan dalam bentuk uang-membeli uang.

Akibatnya, kita sangat mudah diombang-ambing oleh kebijakan eknomi global atau krisis ekonomi global. Adalah naif, bangsa yang demikian kaya dengan segala kurnia Allah SWT ini mengalami kemerosatan ekonomi. Hal ini tidak lain, karena lemahnya kepemimpinan dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaan alam dan aset bangsa. Kita lebih suka mengundang perusahaan asing agar hasil cepatnya cepat didapati. Tetapi melahirkan ketergantungan terus menerus. Kita lebih suka import barang dari luar, ketimbang membina dan mengembangkan petani sendiri. Karena itu semua akan menguntungkan segelinter orang dan negara tertentu. Jadilah kita sebagai negara konsumen terbesar di dunia. Coba kita lihat Cina, India dan lainnya mereka tidak menjadi incaran produsen luar, karena mereka bisa mandiri dalam menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya.

Selain soal kemandirian, kita juga mengalami ketidakdilan dalam mengalokasikan berbagai kekayaan alam terutama Migas. Daerah-daerah penghasil Migas seperti Natuna, Aceh, Irian, Kalimantan, dan lainnya menjadi sapi perahan pusat. Pusat tidak pernah secara transparan, adil dan terbuka dalam menentukan bagi hasilnya. Yang mereka lakukan adalah hanya dalam bentuk belas kasihan terhadap daerah. Bisa kita bayangkan, kalau pemrintah pusat dalam membangun wilayah atau daerahnya seperti daerah perbatasan hanya memakai pendekatan belas kasihan. Oleh sebab itu, Natuna dan Anambas seperti dikemukakan Hari Azhar Azis, anggota DPR RI asal Kepri akan tidak memperoleh bagi hasil Migas, jika kedua daerah ini terus saja berseteru soal pemilikan Migas, karena pemerintah pusat dalam membagi hasil Migas bukan berdasarkan aturan melainkan dengan belas kasihan. Hal ini juga menunjukkan persoalan kepemimpinan yang ada sangat lemah dan tidak punya komitmen untuk membangun bangsa dan rakyatnya.

Persoalan lain yang sangat tragis adalah persoalan keberadaban. Sebagai bangsa yang religius, berbudaya dan memiliki kearifan lokal yang kuat kita justru mengalami keterjajahan secara budaya. Berbagai adat istiadat, budaya, tradisi dan kesenian kita hancur, karena kita terlalu mengimpor budaya luar. Sementara demam lagu-lagu Korea, Jepang dan Barat mengharu biru anak muda kita. Peradaban aurat dengan kegiatan Miss World ( kontes kecantikan) dijadikan ikon kemajuan budaya kita. Seks bebas, narkoba dan penerapan HAM ala Barat menjadi kiblat peradaban kita. Pendidikan sekuler dan budaya material kita jadikan acuan dalam pembangun kebudayaan kita. Akibatnya kita tercerabut dari akar budaya dan jatidiri kita sebagai bangsa. Kita menjadi bangsa yang terjajah secara budaya.

Kedepan kita bukan saja memerlukan pemimpin baru, melainkan yang lebih mendasar adalah indonesia baru. Karena itu , langkah pertama yang dilalukan sebelum Pilpres adalah merumuskan kembali nilai-nilai dasar Indonesia Baru. Dalam konteks Indonesia baru, maka ia harus berpijak pada visi kemandirian, keadilan dan berkeadaban. Visi inilah yang harus kita jadikan patokan terhadap calon Presiden yang ada. Apakah mereka memiliki komitmen dan visi yang kuat untuk membangun Indoensia yang mandiri, berkeadilan dan berkeadaban. Tanpa kemandirian bangsa ini tidak akan bertahan lama, karena ia akan mudah dihancurkan dari kekuatan luar. Kekuatan luar dengan kemajuan ilmu dan SDM yang kuat akan terus melakukan aksinya guna meruntuh kemandirian kita sebagai bangsa.

Dalam konteks ini lah, membaca ulang falsafah Pancasila dan mengintegrasikan kembali agama sebagai kekuatan ruhiah Pancasila menjadi mendesak. Sebab Pancasila sebagai produk manusia harus dikritisi dan diisi dengan ruh yang absolut yakni agama. Kekuatan ini akan melahirkan jaditi dan kemandirian kita sebagai bangsa. Tanpa perekat agama, semua ideologi akan berakhir sama dengan Sosialisme dan Kapitalisme yang kini diambang kehancuran. Untuk itu, kemandirian bangsa harus dimulai dengan membangun rasa kebangsaan yang didasari atas ruh agama dan identitas budaya bangsa.

Tanpa ini, maka kita akan kehilangan identitas diri sebagai bangsa. Kita akan kembali kepada peradaban lama seperti Majapahit, Mataram, Sriwiaya dan lainya. Kita mungkin tak ingin kembali lagi kepada peradaban itu. Kita sudah mengikat diri menjadi Indonesia. NKRI harga mati dan final. Namun jika tidak diisi dengan ruh keagamaan, keadilan, kemandirian dan kadaban, maka ia akan menjadi nasib yang sama dengan bangsa lain yang mengalami krisis kebangsaan seperti Mesir, Syaria, Yaman, Yordania. Dan kita sudah punyau bukti Uni Sovyet yang dulu kokoh sebagai negara adidaya, akhir hancur, runtuh dan bercerai berai.

Visi keadilan dan berkeadaban haruslah menjadi acuan bagi kita dalam memilih Presiden pada Pilres 2014 nanti. Tanpa ada visi ini, maka Presiden yang akan terpilih bukan saja tidak tepat dengan kebutuhan bangsa, melainkan sebuah kecelakaan sejarah kita sebagai bangsa. Salah kita dalam menentukan defenisi situasi, tantangan, dan potensi bangsa, maka kita akan salah juga memilih pemimpin. Untuk Indonesia baru, kita memerlukan kemandirian, keadilan dan berkeadaban agar kita sebagai bangsa bisa keluar dari berbagai krisis multidimensional. Itulah, tugas sejarah yang harus kita wujudkan dalam Pilpres 2014, yakni melahirkan pemimpin untuk indonesia baru. Yakni Indonesia yang mandiri, berkeadilan dan berkeadaban. Semoga. haluankepri.com