BUMN Wajib Transaksi dalam Rupiah di Dalam Negeri

Jumat, 20/09/2013

Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta wajib melakukan transaksi dengan mitra BUMN lainnya dalam mata uang Rupiah untuk menghindari spekulasi permainan US$, sementara pemerintah Indonesia jangan berpuas diri atas putusan Bank Sentral AS (The Fed) yang menunda penarikan stimulusnya (tapering off), Rabu malam.

“Kami meminta semua BUMN untuk tidak melakukan transaksi dalam dolar AS dengan mitra BUMN lainnya di dalam negeri, dan mewajibkan semua transaksi dalam rupiah supaya tidak menimbulkan efek kelangkaan dolar,” tegas Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, disela-sela menyampaikan sambutannya dalam Kongres PWI Pusat di Banjarmasin, Kamis.

Menurut Dahlan, pemerintah membentuk gugus tugas yang berfungsi untuk mengatur pengadaan valuta asing yang dibutuhkan dan yang dimiliki BUMN. "Gugus tugas pengelolaan kebutuhan valuta asing BUMN tersebut dibentuk Selasa (17/9) dengan anggota dari BI dan Kementerian Keuangan. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka stabilisasi kondisi moneter terkait dengan merosotnya nilai tukar rupiah belakangan ini," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya gugus tugas yang mulai bekerja pekan ini, akan memantau semua aliran US$ termasuk penghasilan dolar dari BUMN. Diantaranya beberapa transaksi BUMN yang pembayarannya dengan US$ akan dievaluasi, misalnya, pembelian gas dari PT PLN kepada PT Pertamina.

“Masa PLN beli gas ke Pertamina di dalam negeri dalam mata uang dolar AS, kan lucu ini,” ujarnya.

Selanjutnya, pembelian gas oleh PT Pupuk Indonesia kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pendapatan dolar BUMN Perkebunan dari hasil ekspor kelapa sawit, hingga kebutuhan dolar untuk memenuhi belanja barang modal (capex) BUMN.

"Melalui transaksi antar-BUMN dan ekspor tersebut maka akan dapat diidentifikasi berapa komponen rupiah dan dolar yang dibayarkan, dan berapa jumlah dolar yang diterima BUMN," ujar Dahlan.

Di sisi lain, kurs US$ jatuh terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis pagi , setelah keputusan mengejutkan The Fed untuk mempertahankan program stimulus moneternya yang agresif.

Hal ini di luar prediksi investor yang sebelumnya memperkirakan The Fed akan mengurangi stimulusnya, program pembelian obligasi US$85 miliar per bulan. Namun bank sentral AS itu akhirnya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini dan 2014, dan menyatakan kekhawatirannya bahwa pengurangan stimulus akan membahayakan perekonomian dunia termasuk Indonesia.

Belum Aman

Pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko mengatakan, dampak dari penundaan The Fed melakukan pengetatan stimulus itu, Indonesia sebaiknya tidak lantas berpuas diri. Meski hal tersebut berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek di pasar modal karena euforia pelaku pasar. “Kondisinya sama sekali belum aman. Kalaupun sudah stabil, dengan rupiah di Rp11.000 masih sangat lemah.” ucapnya.

Indonesia, kata dia, masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah. Tidak hanya defisit transaksi berjalan, namun juga neraca perdagangan yang belum juga menunjukkan perbaikan. “Dalam jangka menengah tergantung pada dua isu yang menjadi PR domestik kita, defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan bagaimana itu bisa dimitigasi dan diperbaiki.” jelasnya.

Menurut dia, tingginya impor dan melemahnya ekspor menjadi permasalahan struktural yang mendorong terjadinya defisit tersebut sehingga sudah seharusnya ditekan secara perlahan-lahan. Pasalnya, akibat defisit yang terjadi, nilai tukar rupiah pun terdepresiasi. Sebaliknya, jika impor dapat ditekan dan kemudian meningkatkan ekspor tentu akan memberikan margin ke Indonesia. “Tahun ini kondisinya masih sulit untuk rupiah kembali ke Rp9.000.” ujarnya.

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha menilai, pemerintah tidak harus menanggapi dengan serius soal ini. “Tidak usah gimana-gimana karena keadaan ekonomi dalam negeri pun masih banyak yang harus diurusi, tidak usah mengurusi kebijakan negara lain,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut, Eugenia menjelaskan seharusnya pemerintah tidak perlu ikut-ikutan menaikan suku bunga karena rencana tapering off beberapa waktu lalu. “Kan mereka harap dengan menaikkan suku bunga itu bisa menarik kembali modal yang keluar, ternyata kan tidak, seharusnya suku bunga itu ditahan dulu,” kata dia.

Kalau BI Rate dinaikkan, menurut dia yang menderita adalah m asyarakat. “Masyarakat menderita karena suku bunga Kredit pemilikan rumah (KPR) dan Kartu Kredit akan naik juga,” ucap dia.

Sedangkan, untuk memperkuat rupiah, Eugenia menilai Indonesia tidak memiliki cadangan devisa (cadev) yang cukup. “Ibaratnya kita mau menolong orang lain tapi kita sendiri tabungannya tidak cukup itukan sama saja jadinya,” tutur dia,

Menurut dia, pemerintah harus mengurangi impor. “Impor itu harus dikurangi, saat ini kan kebijakan impor yang dimiliki pemerintah itu sangat konyol, seperti impor daging, kedelai dan BBM,” tandas dia.

Menurut analis pasar modal FEUI Budi Frensidy, penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi saat ini hanya euforia pelaku pasar setelah The Fed mengurungkan pengumuman pengurangan stimulus. Selain itu, dengan adanya penundanaan ini, asing tidak jadi menarik dananya dari pasar modal sehingga melakukan net buy.

Pada penutupan perdagangan Kammis (19/9), IHSG menguat 4,6% atau 207,4 poin ke 4.670,73 dengan investor asing melakukan net buy hingga Rp1,03 triliun. Namun dia mengingatkan bahwa indeks masih berada dalam kondisi rawan jika The Fed berencana mengeluarkan kebijakannya.

“Saat ini memang indeks masih bagus tapi jika nanti terealisasikan penarikan dana asing reaksinya akan berbalik arah. Jika tapering off dilakukan akhir tahun kemungkinan dampak terhadap indeks tidak terlalu parah, tetapi jika terjadi di Oktober atau November, akan ada koreksi besar lagi”, jelas dia.

Selain itu dia menyatakan bahwa jika indeks bisa bertahan hingga akhir November akan cukup bagus dimana secara historis Desember memang menjadi waktu bagi indeks menguat. Selain itu, dia memprediksi dampak pengurangan stimulus tersebut nantinya akan berdampak selama 1 tahun terhadap negara-negara yang menjadi tujuan investasi asing termasuk Indonesia.

“Sehingga nanti Indonesia harus bersaing dengan negara lain yang memiliki emerging market bagus seperti Thailand. Meskipun kita masih diurutan kelima tujuan investasi dunia, pemerintah tetap harus mempertahankan pertumbuhan perekonomian kita. Jika tidak investor akan lari ke negara yang memberi keuntungan lebih bagus”, jelasnya.

Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menganjurkan dana pensiun dan reksa dana membeli saham di pasar modal. Emiten BUMN melakukan buyback untuk membantu mempertahankan indeks agar tidak turun.

“Secara makro, pemerintah harus sebisa mungkin menunda impor atau pengeluaran dalam dolar. Selain itu membuat perjanjian bilateral dengan negara lain seperti dengan Jepang dan Cina agar kita memiliki dana stand by untuk menopang cadangan devisa dan pasar uang tidak panik”, jelas dia.

Sementara dia berharap regulator pasar modal dapat mempertahankan kondisi bursa agar pelaku pasar tidak panik. Karena diakui dia jika kebijakan The Fed dikeluarkan bursa saham akan rawan terkoreksi karena 56% masih didominasi asing. Menurut dia BEI dan OJK harus bisa mempertahankan investor domestik agar tidak melakukan aksi jual dan sebisa mungkin tetap membeli saham. sylke/nurul/lia