Sembako Murah, Bukan Mobil Murah

Oleh: Ahmad Syaikhon Nu’man

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Entah, hal apa yang ada di benak pemerintah hingga getol mengesahkan aturan LCGC atau aturan mobil murah di tengah morat maritnya perekonomian bangsa. Padahal, ada hal yang lebih mendesak daripada mengurusi mobil murah yang jelas-jelas hanya menguntungkan sebagian kalangan, yakni para ATPM dan para produsen asing.

Sebagai rakyat kecil, boro-boro memikirkan mobil murah, untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja mereka sudah setengah mampus. Apalagi, banyak aturan LCGC yang disahkan melalui Kepres banyak terdapat hal rancuh dan terkesan dipaksakan. Karenanya, kebijakan LCGC ini boleh dibilang merupakan kebijakan keliru. Karena seharusnya pemerintah lebih memikirkan jalan keluar untuk masayarakat banyak, bukan mengesahkan aturan LCGC.

Ya, aturan LCGC memang pada hakikatnya lebih memihak produsen asing. Pasalnya, tidak ada batasan seperti apa mobil yang katanya murah tersebut, sehingga fakta yang ada membuat gamang definisi LCGC itu sendiri. Merujuk pada kata LCGC sendiri yang berarti mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car), menimbulkan pertanyaan, lho bagaimana bisa dikatakan ramah lingkungan sementara mobil yang beredar masih menggunakan bahan bakar fosil.

Belum lagi dengan pembebasan bea masuk untuk komponen mobil murah. Meski ditujukan agar harga mobil menjadi terjangkau tetapi pada kenyataannya malah membuat negara kehilangan pendapatan lebih dari Rp9 triliun. Kecuali, seluruh komponen mobil murah tersebut menggunakan komponen lokal, baru bisa diacungkan dua jempol.

Masalah lain timbul karena konsep salah kaprah lainnya. Dikatakan, mobil murah nantinya diperuntukkan untuk kota-kota di luar Jawa. Apa iya bisa seperti itu? Apa mungkin mobil LCGC ini laris di luar Jawa? Mengingat kebutuhan masyarakat desa justru bukan terletak pada keberadaan mobil tapi ada pada ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang murah.

Belum lagi dengan adanya ongkos pengiriman mobil, akan membuat mobil yang semula dibandrol Rp70 juta harganya akan membengkak menjadi Rp100 juta. Kenyataan ini tentunya tak dapat dihindari karena untuk pengiriman mobil membutuhkan biaya, belum lagi jika diperoleh dengan kredit otomatis harganya semakin membumbung. Apakah ini yang dinamakan mobil murah.

Walhasil, tetap saja pembeli mobil murah berasal kalangan berada. Sementara itu, berbicara mengenai kalangan berada seperti diketahui, lebih dari 50% berada di pulau Jawa. Ujung-ujungnya masyarakat luar Jawa pun hanya bisa gigit jari karena mobil murah tak kesampaian sementara harga kebutuhan pokok tetap tak turun.

Tak heran kenapa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sangat menentang keberadaan mobil murah tersebut, karena dengan adanya mobil murah maka penduduk Jakarta semakin getol untuk memiliki mobil. Ujung-ujungnya, kemacetan yang ada tak akan terurai, malah kondisi jalan dipercaya akan tambah semerawut dengan adanya mobil murah.

Akibatnya, banyak kalangan menilai aturan LCGC ini hanya ditujukan untuk memuluskan deal antara pemerintah dengan Jepang. Maklum, Jepang pastinya ingin industri otomotif mereka bersinar di tegah kemelut perekonomian dunia. Sementara pemerintah akan memperoleh kucuran dana sebagai ganjarannya. Untuk itu, sebelum telat dan menyesal, sebaiknya aturan tersebut dipertimbangkan kembali untung ruginya. Karena lagi-lagi, yang justru dibutuhkan masyarakat adalah sembako murah, bukan mobil murah.

BERITA TERKAIT

Memberi Pelayanan, Bukan Menjadi Pelayan

Oleh: Teddy Ferdian, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ketika mendatangi suatu rumah makan, kita akan disambut dengan ucapan selamat datang dari penerima…

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif yang saat ini bakal dibahas…

BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI - MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…

Nilai Tambah dalam Ekonomi dan Industri

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Lama sudah kita menenggelamkan diri dalam persoalan ekonomi. Kegiatan dan proses…