NERACA

Jakarta - PT Pertamina (Persero) memperkirakan 3.000 mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) diprediksi bakal menyedot konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium hingga 300 ribu liter per bulan setiap mobil.

Menurut Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, perhitungan itu dengan menggunakan asumsi 3.000 mobil terjual dan setiap mobil memakai 100 liter per bulan. \"Satu bulan sekitar 50-100 liter per mobil. Jadi perkiraanya 3 liter per hari. Jadi kalikan saja 100 liter kali 2.000 atau 3.000 unit. Itulah konsumsi BBM LCGC per bulan,\" terang Ali di Jakarta, Kamis (19/9).

Menurut Ali, Pertamina tidak mampu melarang apabila pemerintah menetapkan penggunaan premium pada kendaraan mobil murah. Namun harus ada landasan hukum untuk merealisasikan aturan tersebut.\"Nanti kita lihat apakah kuota BBM tahun ini bisa jebol atau tidak. Yang jelas kami tidak bisa melarang (LCGC) untuk mengisi premium, tapi dasar hukumnya harus ada, baik peraturan menteri atau apapun. Itu akan menjadi dasar bagi kami untuk operasional sehari-hari di lapangan,\" tutur dia.

Sementara itu munculnya program mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) menimbulkan kekhawatiran bakal membuat konsumsi BBM melonjak, dari kuota tahun ini 48 juta kiloliter (KL). Apa kata pejabat di sektor ESDM? \"Ya kita lihat saja nanti jebol apa tidak,\" ucap Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.

Di tempat berbeda, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengatakan, mobil murah adalah mobil yang menerapkan teknologi hijau. \"Sudah seharusnya mobil LCGC itu pakai bahan bakar yang berkualitas lebih baik, atau minimal Ron 92, atau kalau di sini Pertamax,\" ucap Andy.

Andy merasa yakin, pemilik mobil murah akan berpikir ulang mengisi BBM subsidi (premium) yang harganya memang lebih murah, namun kualitasnya tidak bagus untuk mobil berteknologi hijau.\"Rugilah kalau mobil green technology pakai BBM subsidi,\" kata Andy.

Ditambahkan Seketaris BPH Migas Djoko Siswanto, pemerintah harus cepat mengeluarkan aturan larangan mobil murah tersebut pakai BBM subsidi.\"Saya dengar para menteri akan mengeluarkan aturan larangan mobil murah beli BBM subsidi, kalau itu ada maka tidak perlu khawatir,\" kata Djoko.

\"Antisipasinya kan saat ini penyerapan kuota BBM subsidi kepada badan usaha selain Pertamina seperti AKR, SPN dan lainnya masih jauh di bawah kuota, mereka jatahnya ada 1 juta KL. Kalau kuota Pertamina jebol, kita bisa alihkan jatah badan usaha lainnya ke Pertamina, jadi tidak perlu ke DPR untuk minta tambahan kuota,\" ujarnya.

Transportasi Murah

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menilai Indonesia tidak memerlukan mobil murah ataupun kebijakan tentang mobil murah hemat energi (low cost green car). Menurut Djoko, hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang penataan transportasi umum.

\"Pejabat Indonesia itu tidak sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Yang dibutuhkan itu transportasi murah, bukan diberikan mobil murah,\" kata Djoko.

Djoko menambahkan, kebijakan mobil murah hemat energi tersebut juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini kuota konsumsi BBM bersubsidi sudah jebol dan ditingkatkan dari 46 juta kiloliter menjadi 48 juta kiloliter.

Di sisi lain, Djoko menilai kebijakan mobil murah hemat energi ini akan mendorong masyarakat untuk membeli mobil baru. Imbasnya, jumlah mobil yang beredar di jalan akan semakin banyak dan akhirnya akan menyebabkan kemacetan di segala ruas jalan.

\"Apalagi pemasaran mobil sekitar 30% terkonsentrasi di DKI Jakarta. Ini tentu saja akan menambah kemacetan. Imbasnya lagi, kebijakan tersebut tidak mendukung kepala daerah yang sedang menata transportasi umum,\" katanya.

Kebijakan ini akan membuat produsen mobil bisa memproduksi mobil tersebut dengan insentif bebas pajak. Otomatis harga mobil akan ditekan namun dengan syarat konsumsi BBM harus irit.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat pernah menyatakan kendaraan LCGC rencananya akan menenggak` bahan bakar jenis premium non subsidi. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sendiri memperkirakan angka penjualan mobil murah tahun ini sekitar 2.000-3.000 unit.