Jangan Jadikan Bulog Pemadam Kebakaran

Jangan Jadikan Bulog Pemadam Kebakaran

Satu per satu harga komoditas bahan pangan tak terkendali setelah pemerintah Indonesia berhasil ‘ditelikung’ Dana Keuangan Internasional  (International Monetary Fund/IMF) melalui sebuah perjanjian atau Letter of Intent (LoI)  pada 1998. IMF berhasil mengebiri peranan Bulog sebagai lembaga negara yang bertugas menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.

Pada 1995, melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1995, Bulog mendapat tugas mengendalikan harga dan mengelola persediaan bahan pangan seperti beras, gula, gandum, terigu, dan kedelai.Memang pada awal berdirinya Bulog hanya bertugas menangani beras saja. Tapi belakangan tugas itu diperluas.

Namun, pada 1997, melalui sebuah Keppres, peranan Bulog hanya menangani beras dan gula. Dan setelah LoI dengan IMF, Bulog dikembalikan perannya seperti saat dibentuk, hanya mengelola perberasan. Komoditas lainnya diserahkan mekanisme pasar. Sejak saat itulah nyaris seluruh komoditas pangan strategis dikendalikan oleh kebijakan impor dari pada mewujudkan swasembada pangan.

Gejolak harga komoditas impor itu banyak mengalami kendala dan sering berada di luar jangkauan kemampuan negara untuk mengatasinya, karena, ketergantungan impor makin menjadi-jadi. Memang, sejak zaman kolonial Belanda, sudah mengimpor kedelai. Pertama kali impor dari Manchuria, yaitu pada 1932.  

Dan seterusnya, peran Bulog lebih sebagai ‘pemadam kebakaran’ jika api gejolak harga komoditas pangan selain beras terjadi. Yang paling gres adalah sebagai ‘pemadam kebakaran’ daging sapi dan yang terakhir adalah kedelai.   

Karena itu, Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Alimoeso minta pemerintah tidak memfungsikan Bulog hanya seperti layaknya ’pemadam kebakaran’.  \\\"Kami minta jangan Bulog dipakai seperti pemadam kebakaran saja yang difungsikan serba mendadak ketika keadaan sudah gawat,\\\" kata dia.

Dia berharap, Bulog difungsikan sebagai stabilisator harga komoditas pangan, termasuk menyiapkan cadangan pasokan komoditas pangan tersebut. Dengan demikian, Bulog akan menyiapkan cadangan pasokan di gudang-gudang hingga menyiapkan pendanaan. Karena itu, Sutarto menyatakan siap untuk menerima tugas sebagai stabilisator harga pangan sembilan bahan pokok.  
Menurut Sutarto, Bulog memiliki pengalaman dalam menjamin pasokan beras. Saat ini stok beras Bulog mencapai 2,7 juta ton dan merupakan stok nasional dalam beberapa tahun ini. \\\"Ini dilakukan untuk menjaga agar harga beras di pasaran tidak jatuh,\\\" katanya.

Kasus Daging Sapi

Karena itu, kata Sutarto, pihaknya  minta pemerintah untuk memberikan status yang jelas dalam melakukan importasi daging sapi. Bulog tidak mau hanya sekadar impor untuk menurunkan harga, setelah harga turun Bulog tidak diperbolehkan lagi ikut campur dalam stabilitas harga daging.

Dia mengatakan, pihaknya akan merugi jika dikondisikan seperti itu. Padahal dalam melakukan impor, perusahaan pelat merah tersebut harus membangun infrastruktur. \\\"Itu menyulitkan kita dalam infrastruktur. Harus ada peraturan yang mendukung Bulog harus memiliki seandainya harus impor. Kita menunggu dari kementerian,\\\" ujarnya.

Dia meminta agar pemerintah memberi kewenangan penuh kepada Bulog untuk menjaga harga daging dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Mekanisme kerjanya juga tidak akan jauh berbeda dari pengelolaan beras yang selama ini sudah dilakukan Bulog. \\\"Jumlahnya berapa yang akan impor saya belum bisa mengatakan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah,\\\" kata dia.

Kendati demikian, jika harus dikaitkan dengan beras, saat ini Bulog memegang 7-10% kebutuhan beras nasional. Jika mau menekan harga daging di kisaran harga Rp 75.000 per kilogram, kata dia, Bulog harus menguasai angka yang sama seperti beras. \\\"Kebutuhan daging nasional 400-500 ribu ton. Keseluruhan impornya pemerintah menetapkan 100.000 ton (tahun lalu),\\\" jelasnya.

Saat ini pemerintah mempunyai cadangan beras 400.000 ton. Rencananya cadangan itu akan ditambah 200.000 ton hingga menjadi 600.000 ton beras. Sutarto pun mengusulkan agar ada cadangan kedelai yang juga dikuasai oleh Bulog sehingga jika terjadi gejolak harga di pasar lokal, bisa sewaktu-waktu dilepaskan.

Pada tahap awal, Bulog akan membeli kedelai dari petani sebanyak 25.841 ton per bulan dan akan didistribusikan ke para perajin tempe tahu berdasarkan penetapan harga yang berlaku.  Pembelian awal antara lain dari Aceh sebanyak 24 ton dengan harga Rp 8.100/kg. Untuk menditribusikannya, Bulog akan menjalin kerjasama dengan Gakoptindo di tingkat pusat dan Kopti untuk wilayah.(saksono)

 

 

 

   

PRODUKTIVITAS Kedelai Indonesia

Tahun             Impor             

                        (ton/tahun)     

------------------------------------

1932                63.000            

1975                17.805            

1980                100.878                      

1985                301.956          

1990                541.060          

1995                607.393          

2000                1.277.685       

2005                1,3 juta                       

2010                4,16 juta

2013                1,105juta                       

-----------------------------------

 

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…