KKP Akan Benahi 2.834 Kampung Nelayan

Program PKN Hingga 2014

Kamis, 19/09/2013

NERACA

Jakarta – Kepedulian pemerintah untuk membantu peningkatan kesejahteraan nelayan terus dilakukan. Melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) hingga tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan akan membenahi sebanyak 2.834 kampung nelayan. Program PKN mencakup 33 provinsi, 251 kabupaten serta 809 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Peningkatan Kehidupan Nelayan di Jakarta, Selasa, seperti dikutip oleh Neraca, Rabu (18/9).

Sharif yang merupakan Ketua Pokja PKN menjelaskan, Program PKN ditujukan untuk meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan. Dengan kelompok sasarannya rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Program PKN akan menyisir rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI).

Untuk tahun 2011 lalu, sebanyak 100 unit PP/PPI dan tahun 2012 sebanyak 400 unit PP/PPI menjadi fokus pelaksanaan program PKN yang terdiri atas 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga sasaran nelayan tidak mampu. "Untuk program PKN tahun 2013, telah dilakukan di 200 unit PP/PPI serta untuk tahun 2014 direncanakan sebanyak 116 unit PP/PPI akan menjadi target terakhir program PKN," katanya.

Program PKN ditujukan untuk 3 (tiga) kriteria penerima bantuan. Pertama, individu nelayan akan mendapat bantuan berupa seperti sertifikat hak atas tanah, peralatan sistem rantai dingin, rumah sangat murah, listrik murah, BOS dan bea siswa anak nelayan serta basic safety training dan layanan kesehatan. Kriteria kedua, kelompok nelayan dengan jenis bantuan berupa penyediaan kapal penangkap ikan ukuran 10 grosston (GT), 15 GT dan 30 GT.

Kelompok ini juga bisa menerima bantuan berupa PUMP Perikanan tangkap, PUMP Pengolahan, PUMP perikanan budidaya, PUGAR, konversi BBM ke Gas serta pendampingan kelompok dan usaha rumput laut. "Program PKN lainnya berupa sarana dan prasarana pendaratan ikan, cold storage, SPDN, angkutan murah roda tiga berinsulasi, sarana air bersih dan fasilitas pelabuhan serta pengerukan pelabuhan,” ujarnya.

Program PKN ini sangat tepat dilakukan pemerintah, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir, yaitu sekitar 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari jumlah penduduk miskin nasional. Keberhasilan program PKN tidak hanya ditentukan oleh kelompok anggota Pokja semata. Lebih dari itu adanya kerjasama dan peran aktif Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sektor swasta maupun perbankan berpengaruh terhadap keberhasilan program PKN bagi para nelayan. "Komunikasi yang pro aktif dari para pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam upaya mensukseskan program PKN," terangnya.

Kelompok Kerja PKN selain KKP sebagai leader, terdapat 12 kementerian dan lembaga. Diantaranya, Kemdikbud, Kemendagri, Kemenhub, Kementerian PU, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkes, Kemenpera, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, PLN, Pertamina dan Perbankan.

Teknologi Tepat Guna

Sementara dalam keterangan resmi lain yang dirilis KKP, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mengaku terus mengembangkan teknologi tepat guna demi kepentingan masyarakat pesisir. Beberapa hasil riset dan penelitian badan litbang di bawah KKP telah diaplikasikan di beberapa daerah pesisir di Indonesia. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, Ahmad Poernomo, di Jakarta, Selasa (17/9).

Menurut Ahmad Poernomo, sejumlah teknologi kelautan dan perikanan telah diaplikasikan untuk mendukung kegiatan nelayan, pembudidaya perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya. Diantaranya, teknologi Zero Water Discharge (ZWD) yang merupakan teknologi pengolahan air yang dimanfaatkan untuk budidaya. Kemudian ada teknologi Ice maker yang merupakan teknologi penyedia es Kristal untuk masyarakat pesisir. Selanjutnya, Balitbang KP juga telah mengembangkan teknologi pemurnian garam sederhana produksi Puslitbang Sumberdaya Laut dan Pesisir-Ba­litbangKP bekerja sama dengan Uni­versitas Hang Tuah Sura­baya. Teknologi pemurnian garam ini telah berhasil mendong­krak nilai tambah garam, terutama kualitas garam jauh lebih baik dibanding kualitas produksi garam selama ini.

Alat pemurnian garam tersebut telah diterapkan sejak 2009 sebagai Iptek untuk masyarakat atau lebih dikenal sebagai Iptekmas garam. Balitbang terus mengembangkannya di 18 lokasi kelompok penerima tersebar di Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sampang, Pamekasan, dan Su­menep. Pada 2012, paket tekno­logi pemurnian garam telah mengalami penyempurnaan. Alat ini mampu meningkatkan tingkat kemurnian rata-rata kandungan NaCl 88% garam krosok menjadi ga­ram halus dengan kandungan NaCl lebih dari 94% atau mendekati kemurnian garam industri. “Alat ini secara langsung akan mendukung upaya pemerintah melalui Pro­gram Pember­dayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang diinisiasi KKP sejak 2010 untuk mencapai swa­sem­bada garam rakyat,” katanya.