Evaluasi Kinerja Kabinet

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Dalam pembukaan rapat koordinasi khusus mengenai MP3EI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menurun dan pencapaiannya di bawah 50%. Hasil analisis kinerja ini berdasarkan laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Nasional (UKP4). Diingatkan, bahwa saling lempar tanggung jawab perlu dihindarkan karena persoalan di lapangan masih banyak yang belum terselesaikan.

Salah satu penyebab dari rendahnya pencapaian kinerja KIB kali ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas koordinasi implementasi program kerja tidak hanya lintas-kementerian (horisontal) tetapi juga antara pusat-daerah (vertikal). Layaknya sebuah tim, program kerja suatu kementerian tidak akan dapat berjalan sendirian dan membutuhkan dukungan dari kementerian lainnya.

Begitu juga rasionalitas ini diletakkan pada persoalan hambatan antara pusat-daerah. Dihadapkan pada realitas dimana tuntutan dan harapan masyarakat yang kompleks, Tim KIB II perlu saling mendukung antara satu dengan yang lain.

Kekhawatiran tidak efektifnya program percepatan pembangunan ekonomi sangat tinggi ketika masyarakat sadar bahwa 2014 tinggal 3 tahun lagi. Belajar dari Pemilu 2009, dimana calon presiden (Capres) pada saat itu sudah mulai deklarasi pada 2007 maka tidaklah berlebihan ketika masyarakat melihat tahun depan (2012) para Capres 2014 sudah mulai secara formal mendeklarasikan ke publik.

Tidak menutup kemungkinan juga terdapat beberapa menteri dalam KIB II yang akan mencalonkan diri sebagai Capres 2014. Kondisi ini akan menambah ketidakefektifan jalannya pemerintahan karena tidak hanya konsentrasi dan enerji akan terpecah tetapi berpotensi merusak kohesivitas kerja Tim KIB II.

Kohesivitas sebuah tim juga akan sangat tergantung bagaimana pengelolaan (orkestra) mengingat para menteri merupakan representasi beragam golongan dari politisi sampai profesional. Fungsi koordinatif yang dilakukan oleh Menteri Koordinator (Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Polhukam) menjadi determinan. Terlebih dalam masyarakat yang kompleks, tidak hanya jenis kasus dan persoalan yang beragam tetapi juga kecepatan penyelesaian setiap persoalan menjadi ukuran kepuasan publik akan kinerja kabinet.

Fungsi koordinatif ini tidak hanya berhenti di menteri koordinator saja, untuk persoalan yang bersifat strategis dan berdampak luas peran wakil presiden dan presiden sangat dibutuhkan. Ketika sebuah kasus membutuhkan dukungan dari kekuatan politik maka peran wapres dan presiden dibutuhkan untuk mem-back up kinerja eksekutif.

Keberhasilan dan juga kegagalan program kerja pemerintah membutuhkan dukungan juga dari pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) daerah). Meski kepala daerah dipilih langsung tetapi bukan berarti melupakan keterkaitan pembangunan dengan daerah lainnya dan nasional. Kepentingan yang lebih luas perlu didukung oleh semua daerah. Selain itu juga program pemerintah tidak akan efektif dilaksanakan tanpa adanya kualitas sistem birokrasi dan para birokrat yang unggul.

Oleh karena itu evaluasi KIB II perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih sistemik dan holistik, dan bukan parsial apalagi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Terpenting dalam sisa waktu KIB II ini bagaimana program yang telah ditetapkan dapat segera dipercepat pelaksanaannya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

Elnusa Bukukan Pendapatan Rp 4,9 Triliun - Percepat Kinerja Operasi

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2017 kemarin, PT Elnusa Tbk (ELSA) berhasil mendongkrak kinerja dengan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp4,9…

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pesantren di Tengah Pusaran Pilkada

Oleh : Nurdin M. Noer, Pemerhati Budaya Masyarakat   “Pesta politik” pun dimulai. Para pasangan calon, baik walikota/bupati dan gubernur…

Mengurai Kasus Korupsi Kepala Daerah

Oleh: Sri Muryono Sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum kepala daerah kini dalam penanganan Korupsi Pemberantasan Korupsi dan ada…

Persoalan Muamalat di Mata KSSK, Sistemik atau Tidak?

Oleh: Rezkiana Nisaputra Bank Indonesia (BI) menilai, persoalan Muamalat (PT Bank Muamalat Indonesia) terkait dengan kinerja keuangannya mulai dari masalah…