Evaluasi Kinerja Kabinet

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Dalam pembukaan rapat koordinasi khusus mengenai MP3EI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menurun dan pencapaiannya di bawah 50%. Hasil analisis kinerja ini berdasarkan laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Nasional (UKP4). Diingatkan, bahwa saling lempar tanggung jawab perlu dihindarkan karena persoalan di lapangan masih banyak yang belum terselesaikan.

Salah satu penyebab dari rendahnya pencapaian kinerja KIB kali ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas koordinasi implementasi program kerja tidak hanya lintas-kementerian (horisontal) tetapi juga antara pusat-daerah (vertikal). Layaknya sebuah tim, program kerja suatu kementerian tidak akan dapat berjalan sendirian dan membutuhkan dukungan dari kementerian lainnya.

Begitu juga rasionalitas ini diletakkan pada persoalan hambatan antara pusat-daerah. Dihadapkan pada realitas dimana tuntutan dan harapan masyarakat yang kompleks, Tim KIB II perlu saling mendukung antara satu dengan yang lain.

Kekhawatiran tidak efektifnya program percepatan pembangunan ekonomi sangat tinggi ketika masyarakat sadar bahwa 2014 tinggal 3 tahun lagi. Belajar dari Pemilu 2009, dimana calon presiden (Capres) pada saat itu sudah mulai deklarasi pada 2007 maka tidaklah berlebihan ketika masyarakat melihat tahun depan (2012) para Capres 2014 sudah mulai secara formal mendeklarasikan ke publik.

Tidak menutup kemungkinan juga terdapat beberapa menteri dalam KIB II yang akan mencalonkan diri sebagai Capres 2014. Kondisi ini akan menambah ketidakefektifan jalannya pemerintahan karena tidak hanya konsentrasi dan enerji akan terpecah tetapi berpotensi merusak kohesivitas kerja Tim KIB II.

Kohesivitas sebuah tim juga akan sangat tergantung bagaimana pengelolaan (orkestra) mengingat para menteri merupakan representasi beragam golongan dari politisi sampai profesional. Fungsi koordinatif yang dilakukan oleh Menteri Koordinator (Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Polhukam) menjadi determinan. Terlebih dalam masyarakat yang kompleks, tidak hanya jenis kasus dan persoalan yang beragam tetapi juga kecepatan penyelesaian setiap persoalan menjadi ukuran kepuasan publik akan kinerja kabinet.

Fungsi koordinatif ini tidak hanya berhenti di menteri koordinator saja, untuk persoalan yang bersifat strategis dan berdampak luas peran wakil presiden dan presiden sangat dibutuhkan. Ketika sebuah kasus membutuhkan dukungan dari kekuatan politik maka peran wapres dan presiden dibutuhkan untuk mem-back up kinerja eksekutif.

Keberhasilan dan juga kegagalan program kerja pemerintah membutuhkan dukungan juga dari pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) daerah). Meski kepala daerah dipilih langsung tetapi bukan berarti melupakan keterkaitan pembangunan dengan daerah lainnya dan nasional. Kepentingan yang lebih luas perlu didukung oleh semua daerah. Selain itu juga program pemerintah tidak akan efektif dilaksanakan tanpa adanya kualitas sistem birokrasi dan para birokrat yang unggul.

Oleh karena itu evaluasi KIB II perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih sistemik dan holistik, dan bukan parsial apalagi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Terpenting dalam sisa waktu KIB II ini bagaimana program yang telah ditetapkan dapat segera dipercepat pelaksanaannya.

BERITA TERKAIT

Menilik Kinerja 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

  Oleh : Kurniawan Hadi, Pengamat Kebijakan Publik    Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK ada banyak tanggapan bernada sinis yang…

Kinerja Ekspor Non Migas Terkoreksi 6,09 Persen di September - Perdagangan Internasional

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar 4,51 persen dari…

Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik - KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Solusi Alami Kendalikan Pemanasan Global di Indonesia

Oleh: Genta Tenri Mawangi Pemanasan global telah menjadi masalah masyarakat dunia, karena dampaknya dianggap tengah terjadi di banyak negara. Dalam beberapa…

Budaya Kerja Ala Jokowi

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Peneliti di Lembaga Kajian Arus Pembangunan  Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa…