ELEGI NASIB ‘BUKAN BANGSA TEMPE’

Perajin Bangkrut, Importir Kemaruk   

Tempe dan tahu termasuk makanan kelas rakyat di Indonesia. Itu sebabnya Indonesia pernah dijuluki sebagai ‘Bangsa Tempe’. Dalam sebulan terakhir ini, para perajin dan pedagang tahu dan tempe harus menanggung prihatin.

Saat dijuluki sebagai negeri atau bangsa tempe dulu, Indonesia belum mengenal impor kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu. Saat memimpin Rakernas PDIP di Ancol, 6 September lalu, Ketua umumnya Megawati Soekarnoputri masih menyebut-nyebut istilah bangsa tempe untuk Indonesia. Bahasa kiasan itu untuk menyebut negeri ini adalah bangsa yang masih terbelakang secara SDM dan penguasaan teknologi. Dalam kasus tempe itu, Megawati pun prihatin bangsa ini makin jauh dari kemandirian ekonomi.

\\\"Konsepsi berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Bahkan, tempe, yang di abad lalu dipakai Bung Karno dalam karya-karyanya sebagai metafora - bangsa tempe, mental tempe - untuk menggambarkan rendahnya kualitas sebuah bangsa, kini bersama-sama dengan tahu menjadi potret ketidak-berdayaan sebagai bangsa merdeka,\\\" ujar Mega ketika itu.

Tentu saja Megawati mengutip pernyataan yang sebelumnya telah dilontarkan Presiden Soekarno, mendiang ayahnya. \\\"Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe,\\\" tutur Bung Karno saat berpidato pada  peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1963.  

Para perajin dan pedagang tempe bahakan sebagian ada yang bangkrut, karena harga kedelai terus meroket. Harga kedelai yang sebagian besar itu impor teah dikendalikan oleh resesi dunia: rupiah yang terpuruk dan sebaliknya dolar AS membumbung tinggi, serta adanya anomali iklim yang menyebabkan produksi kedelai impor terganggu, maksudnya juga ikut membumbung tinggi ke angkasa.

Padahal, kini, tempe diyakini sebagai makanan yang bergizi tinggi. Bahkan, Presidn Susilo Bambang Yudhoyono  adalah salah seorang pecandunya. Di kalangan keluarga Jawa, tempe dan juga tahu adalah lauk wajib setiap hari. Tahu dan tempe menjadi alternatif lauk- pauk bergizi yang paling murah di kala harga telor dan daging mahal. Pernahkan anda mengalami makan telor dibelah empat karena di era 1970an telor termasuk barang mewah.

Sebelum terjadi depresiasi rupiah terhadap dolar AS pada Agustus lalu, harga kedelai masih di kisaran  Rp 5.600 – Rp 6.000 per kilogram. Kini harga kedelai bahkan sudah di atas Rp 10.000/kg. Dengan kata lain, nasib mereka kini berada di ujung tanduk para importir dan kebijakan pemerintah.

Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional (DKN) Benny Kusbini menyinyalir, para importir kedelai tengah berpesat pora akibat menaikan harga kedelai. Sebab, kata Benny yang juga salah satu ketua DPP HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), para importir mampu meraup keuntungan hingga Rp 1 triliun. Itu kemaruk, dalam bahasa Jawa, artinya tamak.

Benny berhitung. Stok kedelai di tangan importir itu 1,5 kali kebutuhan bulanan atau sekitar 300 ribu ton. Selain itu, masih ada sekitar 200 ribu ton kedelai lagi yang dalam perjalanan masih ke Tanah Air. Jadi ada stok sekitar 500 ribu ton yang dibeli dengan harga lama.

Para importir mengikat janji dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk menetapkan harag kedelai di kisaran Rp 8.490/kg. Menurut Benny, angka itu masih tinggi, dan para importir itu berpotensi untung minimal Rp 2 ribu/kg, sudah termasuk ongkos pengapalan dan asuransi. Sebanyak 500 ribu ton dikalikan Rp 2 ribu/kg ketemu angka Rp 1 triliun.

Itu keuntungan minimum karena hanya 11.900 ton kedelai yang dijual Gakoptindo dijual dengan harga khusus itu. Lebih dari 488.000 ton kedelai dijual dengan harga pasar yang lebih tinggi. Benny pun mengingatkan agar pemerintah tak perlu panik. Para importir bisa dikenai pasal subversif karena melakukan aksi spekulasi dan kartel. Lacak dokumen impornya.

“Ajak Direktorat Ekonomi Khusus Mabes Polri menangani dan Badan Intelijen Negara bidang ekonomi untuk mengusut cara para kartel itu bermain di tengah kesulitan,’ kata Benny. Usul Benny berikutnya, untuk menyelamatkan perekonomian nasional, seluruh komoditas pangan yang strategis jangan diserahkan pasar dan swasta. Pemerintah harus mengendalikan seluruh komoditas strategis seperti beras, kedelai, dan gula melalui penugasan ke Badan Urusan Logistik (Bulog). (saksono)