Atasi Inflasi dengan Jurus Ekspor

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang inflasi tentu membuat kita semua terkejut. Pasalnya, inflasi pada Agustus tercatat 1,3% di luar prediksi berbagai kalangan. Akibatnya, inflasi tahunan (year on year) mencapai 8,61%. Sebuah angka inflasi tertinggi sejak lima tahun lalu ( Juli 2008).

Lantas mengapa inflasi sampai melejit setinggi itu? Karena semula Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi tahun ini hanya 8,2%. Bahkan pemerintah selalu mengatakan bahwa angka inflasi tidak sampai melewati 8%. Tetapi kenyataannya tingkat inflasi jauh melambung di atas itu.

Seperti kita ketahui bahwa inflasi merupakan momok yang menakutkan. Pertumbuhan ekonomi selalu terhambat oleh tingginya inflasi. Sebab itu, inflasi sering menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan dan akhirnya membuat pasar yang semula tenang menjadi gelisah.

Apalagi pemerintah dan BI sering menjadi tidak percaya diri mengantisipasi kondisi itu. Kebijakan yang diambil untuk meredam inflasi sering terkesan reaktif seperti menaikkan suku bunga acuan BI Rate. Dampaknya, semua persoalan tidak terselesaikan dengan baik, malah sebaliknya muncul kepanikan di sisi moneter maupun industri nasional.

Padahal penyebab tingginya inflasi merupakan hasil dari buruknya langkah antisipasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah ternyata tidak cukup menguasai stok bahan kebutuhan pokok, sehingga harganya ikut melambung begitu tinggi.

Apalagi kondisi ini diperparah dengan masalah distribusi barang kebutuhan pokok. Buruknya infrastruktur jalan akhirnya membuat arus pergerakan barang tidak bisa bergerak cepat. Itulah yang membuat harga kebutuhan pokok meningkat di atas kewajaran pada waktu lalu.

Namun, seringkali pemerintah kemudian bertindak reaktif segera ingin menyelesaikan masalah tanpa merumuskan kebijakan dengan baik, justru malah menimbulkan persoalan baru bagi perekonomian nasional.

Lalu untuk meredam kenaikan harga di pasar, pemerintah langsung membuka kran impor bagi bahan kebutuhan pokok. Pembukaan kran impor membuat devisa Indonesia harus mengalir keluar. Di tengah tekanan defisit perdagangan yang terus melebar saat ini, pembukaan kran impor bukan obat mujarab mengatasi kemelut di negeri ini.

Fakta memperlihatkan defisit perdagangan pada semester I-2013 sudah mencapai US$ 3,31 miliar, atau dua kali lebih besar dari posisi defisit 2012 US$1,6 miliar. Ini jelas menggambarkan kerapuhan ekonomi Indonesia menghadapi dampak krisis global baru-baru ini.

Kita tentu trenyuh melihat situasi ekonomi nasional yang dalam 4 tahun terakhir aman-aman saja, tiba-tiba harus menghadapi turbulensi dahsyat yang membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional tak terhindarkan lagi. Angka pertumbuhan yang di semester I-2013 berada di bawah 6%, lebih rendah dari periode yang sebelumnya.

Semua ini memang bukanlah kiamat. Kita tidak boleh menjadi panik, yang dapat memperburuk keadaan. Komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus menerus dilakukan secara intens. Pemerintah dan dunia usaha harus membangun kebersamaan dan jangan saling mencari selamat sendiri-sendiri.

Apalagi masih dana-dana milik Indonesia sekitar US$140 miliar atau setara Rp 1.400 triliun yang saat ini parkir di Singapura, setidaknya perlu diupayakan masuk ke Indonesia dengan jaminan yang pasti dan memikat. Karena dana milik perusahaan maupun perorangan Indonesia setidaknya dapat memperkuat struktur cadangan devisa ke depan. Semoga!

BERITA TERKAIT

BMN Groundbreaking Tol Layang AP. Pettarani - Atasi Kemacetan di Makassar

NERACA Jakarta – PT Margautama Nusantara (MUN) melalui anak usahanya PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) melaksanakan groundbreaking jalan tol layang…

Taspen Kerjasama Sinergis Dengan Telkom - Tingkatkan Layanan Digital

NERACA Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama PT Taspen (Persero) bersinergi mengembangkan dan mengimplementasikan digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif

Susi Pudjiastuti  Menteri Kelautan dan Perikanan Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif Depok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Beban Utang Negara

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang. Alasannya, utang merupakan responsibility choice dan strategi…

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi,…