Sekitar 1-2 bulan  ini nilai tukar (kurs) rupiah terus saja melemah terhadap dolar AS. Fluktuasi kurs sekarang mencapai kisaran Rp 11.500 hingga Rp 11.700 per US$. Ini mencerminkan kondisi rupiah kembali terdepresiasi akibat banyak hot money  mulai lari dari Indonesia (capital outflow). Kondisi ini bertambah runyam manakala banyak korporasi besar juga terus memburu US$ guna memenuhi kewajiban utang jatuh tempo pada tahun ini.  

Apalagi faktor yang mempengaruhi pelemahan rupiah adalah semakin membengkaknya defisit transaksi berjalan (current account) dan defisit perdagangan Indonesia yang menurunkan kinerja perekonomian Indonesia. Kita tidak bisa terus berdalih bahwa cadangan devisa masih cukup untuk 5 bulan impor dan cukup tangguh untuk membendung ulah spekulan. Pembiaran keberlanjutan depresiasi rupiah berdampak cukup riskan bagi ekonomi keseluruhan.

Masih  tingginya ketergantungan industri domestik akan bahan baku impor misalnya, sehingga tiap kenaikan kurs US$ akan selalu diikuti oleh kenaikan ongkos produksi, pasti akan berdampak pada kenaikan harga komoditas yang dihasilkan. Ini berarti harga jual barang produksi domestik pun meroket dan terkerek tinggi sebagai dampak depresiasi rupiah.

Padahal kenaikan harga itu akan berpengaruh langsung terhadap tingkat daya beli masyarakat. Masyarakat awam yang tidak tahu-menahu masalah moneter dan gejolak valas pun, harus ikut terkena getahnya. Selama ini, awam hanya tahu, apabila kurs dollar menguat maka harga barang dan jasa dipastikan ikut naik. Dampaknya, pengeluaran rumah tangga ikut membengkak, sementara pendapatan tidak naik, sehingga jumlah orang miskin makin bertambah. Dengan kondisi ini terlihat fluktuasi kurs rupiah yang abnormal akan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, strategi Bank Indonesia menjaga kemerosotan rupiah, BI sudah menandatangani perpanjangan Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan Bank of Japan sebesar US$ 12 miliar, berlaku efektif 31 Agustus 2013.  Kemudian pinjaman siaga dari pemerintah Jerman senilai Rp 7 triliun. Ini semua bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia.

BSA merupakan kerja sama antar dua bank sentral untuk memberikan cadangan devisa jika sewaktu-waktu salah satu negara membutuhkan. BSA bisa menjadi lini pertahanan kedua setelah cadangan devisa.  

Tidak hanya itu. Indonesia juga harus mengaktifkan pinjaman siaga (standby loan) termasuk dengan lembaga keuangan multilateral dalam skema Chiang Mai Initiative, yaitu  kesepakatan negara ASEAN plus 3 (China, Jepang, Korea Selatan) untuk melakukan iuran dana yang bisa digunakan oleh setiap negara anggota. Dalam skema ini, Indonesia memiliki plafon dana yang bisa ditarik sebesar USD 11,9 miliar.

Sementara untuk mengamankan devisa hasil ekspor Indonesia, DPR sudah saatnya mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang (UU) No 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa Indonesia. Karena UU yang merupakan warisan Konsensus Washington ini berpotensi  dapat membuat pasar valas dan pasar modal Indonesia mudah rontok.

Pasalnya, regulasi devisa yang ada sekarang sudah merugikan perekonomian dan sangat mengganggu sektor riil, harus segera direvisi. Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan revisi itu. UU ini juga memberi peluang para eksportir memarkir dana hasil ekspor (DHE) di luar Indonesia, sehingga mampu mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah akibat perbedaan selisih kurs di dalam dan luar negeri.

Jadi, upaya memperkuat nilai rupiah sebenarnya lebih baik memperbaiki jalur tujuan ekspor dan mengurangi beban impor migas terhadap kebutuhan bahan produksi di dalam negeri. Bagaimanapun, strategi memperkuat rupiah yang ampuh adalah meningkatkan volume perdagangan di sektor tradable, dan memanfaatkan diversifikasi ekspor ke manca negara.