Jakarta – Ekonomi Indonesia diperkirakan limbung jika keputusan Bank Sentral AS (The Fed) jadi sukses memangkas stimulusnya (tapering off) sekitar US$80 miliar per bulan, karena struktur dana asing berjangka pendek (hot money) mendominasi pasar finansial di negeri ini. Dampaknya, indeks harga saham gabungan (IHSG) dipastikan rontok menyusul kaburnya dana asing tersebut, dan nilai tukar (kurs) rupiah kian terdepresiasi lebih dalam lagi terhadap US$.

NERACA

Menurut pengamat moneter Iman Sugema,  jika The Fed benar-benar mencabut stimulus dalam rapat Federal Office Meeting Commite (FOMC) maka akan mempengaruhi ekonomi beberapa negara termasuk Indonesia. “Indonesia akan terkena akibatnya, karena fundamental ekonomi Indonesia tidak kuat. Hal itu terjadi karena Indonesia masih menggantungkan modal dari asing dalam bentuk hot money,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (17/9).

Menurut dia, akan banyak terpengaruh terhadap ekonomi Indonesia misalnya dengan capital outflow besar-besaran, nilai tukar rupiah yang akan semakin terpuruk, ekspor yang melemah karena beberapa negara juga terkena imbasnya, dan pada ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan semakin menurun dari target pemerintah.

Nah, potensi kepanikan ini masih ada. Karena hari ini (18/9) kepastian The Fed mengumumkan kepastian rencana tapering off atau penghentian stimulus, setidaknya  akan menarik duit ke pasar secara bertahap sebesar US$ 80 miliar per penarikan. Ini pasti akan memicu migrasi besar-besaran US$ dari pasar keuangan global, termasuk dari Indonesia. Dolar AS pulang kampung tersedot spekulasi rencana The Fed tersebut.

Menurut data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  per akhir Juli tercatat dana asing mencapai Rp 1.640 triliun atau setara US$ 164 miliar. Dana asing di Surat Berharga Negara (SBN) per 22 Agustus 2013 mencapai Rp 287,5 triliun atau setara dengan US$ 28 miliar. Bayangkan, jika secara tiba-tiba dana asing sebanyak US$ 192 miliar hengkang dari Indonesia.

Sementara hingga kuartal II-2013, neraca transaksi berjalan (current account) masih defisit US$ 9,8 miliar, dan total cadangan devisa kian menipis US$ 92,67 miliar dibandingkan posisi akhir 2012 US$112 miliar.

Iman memperkirakan akan ada kenaikan BI Rate. Pasalnya, Bank Indonesia akan selalu mempunyai cara agar menarik dana asing ke Indonesia salah satunya dengan menaikkan BI rate. Setelah stimulus The Fed lari ke negara asalnya maka aliran dana itu akan kembali lagi ke indonesia. \"Jika rupiah menguat maka investor akan kembali lagi ke indonesia, mungkin tidak sebanyak dulu, tetapi mereka akan kembali lagi karena yieldnya masih tinggi,\" katanya.

Kenaikan BI rate akan menaikan nilai tukar rupiah karena semakin menariknya investasi porfolio dengan mata uang rupiah di indonesia. Rupiah akan menguat di kisaran Rp11.000 hingga akhir tahun. \"Penguatan rupiah dibayang-bayangi dengan neraca berjalan yang masih tinggi akibat struktural masih lemah, namun investor bisa kembali lagi dengan melihat estimasinya setelah tapping off itu selesai,\" katanya.

Selain itu, ia pun mendorong agar pemerintah bisa mempunyai kebijakan yang sama dengan memaksa pulang dolar yang disimpan pemiliknya di luar negeri. “Kalau AS mempunyai kebijakan Quantitative Easing (QE) dengan menarik dana dari luar ke dalam negeri, maka Indonesia perlu juga menerapkan hal yang sama. Apalagi dana yang ada di luar cukup banyak,” katanya.

Masalah Besar

Ekonom UGM Sri Adiningsih mengatakan, jika kebijakan The Fed jadi digulirkan. Maka perekonomian Indonesia mengalami masalah besar. Karena memang “hot money” yang ada di Indonesia saat ini sangat besar mencapai US$200 milliar.

“Saat ini perputaran uang modal jangka pendek yang ada di Indonesia sangat besar, jika itu ditarik maka perekonomian indonesia akan sangat terganggu, dan krisis ada didepan mata,” ujarnya, kemarin.

Saat ini dengan perbaikan ekonomi di Ameriaka, sedikit demi sedikit uang modal jangka pendek dari luar negeri sudah mulai ditarik, sekitar 10 % ini saja dampaknya sudah sangat besar, dan sangat menggoyahkan perekonomian Indonesia. Apalagi jika memang pemberlakuakn The Fed. dan uang modal yang ada di Indonesia ditarik 20% atau 30%  saja maka ekonomi kita bisa lumpuh.

Karena itu, pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa investasi di Indonesia masih menguntungkan agar para investor mau menahan dananya di Indonesia. “Jika memang kebijakan penarikan dana itu dilakukan, tapi selama investasi di Indonesia masih menguntungkan maka para investor masih menahan dananya,” ujarnya.

Pengamat ekonomi FEUI, Aris Yunanto, memprediksikan akan terjadi penguatan terhadap dolar AS. \"Risiko penguatan terhadap dollar akan terjadi, karena penarikan tersebut dollar akan langka,\" ujarnya, Selasa.

Lebih lanjut, dia menjelaskan negara-negara berkembang yang mendapatkan stimulus dari mereka, nilai tukarnya akan terdepresiasi semakin dalam. “Ini juga termasuk ke Indonesia, Rupiahnya akan semakin terdepresiasi saya khawatir nilai tukarnya akan mencapai atau diatas Rp12 ribu per US$,” ucap Aris.

Dia mengungkapkan, depresiasi itu bisa terjadi jika pemerintah tidak bisa menangani keadaan dengan baik, lalu pemerintah tidak bisa menguatkan kembali kondisi ekonomi dalam negeri. “Penarikan ini akan berbahaya bagi negara yang memiliki defisit neraca berjalan, saat ini current account kita kan minus ya, dengan dollar yang makin mahal maka defisitnya akan semakin besar juga,” kata dia.

Menurut Aris, hal tersebut akan membahayakan, karena 80% impor Indonesia terdiri dari bahan baku, untuk mengatasi ini, seharusnya pemerintah mengatasi dengan kebijakan fundamental yang kuat. “Kebijakannya harus kredibel, jangan kebijakan yang seperti pemadam kebakaran, contohnya BI Rate, itukan sebenarnya untuk menarik dana asing tapi jika inflasi tinggi ya tidak ada gunanya,” imbuh dia.

Aris juga menuturkan, BI rate salah satu cara jangka pendek untuk memperbaiki ekonomi. “Tapi ini akan memukul modal kerja, namun jika tidak dilakukan maka nilai tukar juga tidak bagus, memang serba salah jadinya,” kata dia. Selain itu, dia juga mengatakan, jika tappering off dibatalkan maka ada kemungkinan rupiah akan menguat.

Sebelumnya Menkeu Chatib Basri mengatakan konsistensi implementasi paket kebijakan ekonomi yang telah dirumuskan pemerintah dapat mencegah kepanikan para pelaku pasar, jelang pertemuan Bank Sentral AS (The Fed) untuk membahas kelanjutan program stimulus moneter.

\"Pasar tidak bisa hanya dihimbau supaya jangan panik, mereka harus melihat bahwa ada sesuatu yang membuat tidak panik. Jadi tetap adalah implementasi dari `policy` yang kita lakukan,\" ujarnya di Jakarta, Selasa.

Chatib menjelaskan bahwa memberikan kepastian kepada para pelaku pasar keuangan sangat penting, dan untuk itu pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi untuk membenahi defisit transaksi berjalan serta stabilisasi nilai tukar rupiah.

Menurut dia,  kondisi saat ini sudah relatif stabil yang ditandai dengan penurunan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun, yang saat ini berada dalam kisaran delapan persen, dan pasar sudah melakukan adaptasi dengan situasi terkini.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan menambahkan likuiditas di pasar keuangan Indonesia masih dipengaruhi oleh investor asing, namun apabila The Fed mengurangi program stimulus moneternya, pasar obligasi Indonesia dipastikan masih kuat.

\"Kalau `tapering off` itu benar-benar dilakukan, likuiditas akan mengalir keluar sedikit, tapi mengingat likuiditas Indonesia cukup besar, walaupun ada `tapering off`, pasar obligasi masih cukup kuat,\" katanya.

Robert memastikan pemerintah telah menyiapkan protokol manajemen krisis apabila ada kemungkinan pembalikan arus modal serta melakukan simulasi dalam skema \"Bond Stabilization Framework\" sebagai antisipasi terhadap krisis.

\"Kita berasumsi kalau ada krisis kita melakukan `step by step` langkah yang perlu dilakukan. Semua pihak telah menyadari siapa yang harus dihubungi, bagaimana sinyalnya dan langkahnya,\" katanya. sylke/iqbal/agus/mohar/bari