BI Batasi Pembiayaan KPR Inden

NERACA

Jakarta - Dalam rangka upaya menjaga pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR), Bank Indonesia (BI) berhati-hati memperketat aturan rasio pinjaman terhadap nilai aset atau loan to value (LTV), salah satu ketentuannya yakni membatasi pembiayaan untuk KPR Inden. Bank juga harus memastikan fisik bangunan rumah sudah selesai sebelum kredit disalurkan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi Ahmad Johansyah menjelaskan, revisi aturan terkait KPR untuk kepemilikan bangunan, nantinya BI tidak mengijinkan perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nasabah pada rumah kedua dan seterusnya yang statusnya masih inden.

“Bank boleh memberi KPR jika properti yang jadi agunan telah tersedia secara utuh atau ada fisiknya, jadi jangan sampai kredit sudah ada, rumahnya belum ada, dipakai untuk bangun tempat lain,” kata Difi di Jakarta, Selasa (17/9).

Tapi, Difi juga menjelaskan, dari aturan tersebut BI memberi pengecualian kepada KPR pertama. “Untuk KPR pertama boleh inden walaupun belum ada wujudnya,” kata dia. Selain itu, BI juga melarang perbankan menerima uang muka yang sumbernya dari kredit, misalnya kredit tanpa agunan (KTA). “Debitur harus fokus pada satu beban yakni pelunasan KPR, DP tidak boleh kredit, kalau ketahuan gunakan KTA ya tidak boleh, akan kena sanksi,” imbuh Difi. [sylke]

Related posts