Jangan Berutang untuk Program Pemberdayaan Masyarakat

Kamis, 19/09/2013

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diminta agar tidak menggunakan dana pinjaman asing untuk menangani program pemberdayaan masyarakat seperti Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) atau Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan (P2KP).

“Kami ingin program sejenis PPIP dapat dianggarkan dari APBN Murni dan tidak menggunakan dana pinjaman asing. Ini sangat penting agar tidak menambah beban pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Mulyadi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta.

Program PPIP dan P2KP Tahun 2013 yang dimungkinkan tidak tuntas penyelesaiannya, lanjut Mulyadi, diharapkan tahun 2014 dapat diselesaikan. Begitu pula bagi Kabupaten/Kota yang belum tersentuh program ini dia menghimbau agar tahun berikutnya mendapatkan bantuan. Meski memang, masih ada beberapa desa yang semula telah diusulkan namun kenyataannya belum menerima. Di sisi lain, masih banyak desa yang tertinggal namun belum juga tersentuh dengan program ini.

Program-program seperti PPIP, P2KP yang merupakan bagian dari Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) dan ditangani Ditjen Cipta Karya pada tahun ini telah dianggarkan untuk 11.550 Desa/Kelurahan. Besarnya dana itu mencapai sekitar Rp3,2 triliun yang diperuntukkan bagi 5.500 Desa (PPIP) dengan nilai Rp2,8 triliun dan 1.800 Kelurahan (P2KT) dengan nilai sebesar Rp460,8 miliar. Sedangkan untuk program P4-SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) juga dialokasikan dana sekitar Rp2 triliun yang tersebar untuk 802 Kawasan/Desa.

“Penerima bantuan PPIP berdasarkan SK Menteri PU sebanyak 9.870 Desa yang tersebar 372 Kabupaten/Kota. Jumlah ini bertambah 120 Desa menggunakan dana optimalisasi. Sedangkan untuk program P2KP disebar ke 1.800 Kelurahan/desa yang ada di 218 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia,” kata Dirjen Cipta Karya Imam Ernawi.

Jumlah sebaran lokasi P4-IP khusus PPIP untuk setiap Kabupaten atau Desa, lanjut Ernawi, berbeda-beda. Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menerima bantuan terbesar. Masing-masing mendapatkan bantuan program untuk 1.315 desa dan 1.192 desa. Sedangkan penerima PPIP terkecil diterima oleh Kepulauan Bangka Belitung (54 desa), Bengkulu (54 desa), dan Yogyakarta (93 desa).

Sedangkan untuk program P2KP. Penerima bantuan terbanyak adalah provinsi Jawa Barat (278 desa) dan Jawa Tengah 221 desa. Adapun penerima bantuan terkecil masing-masing diterima propinsi Kepulauan Bangka Belitung (1 desa) dan Papua (7 desa). Ernawi menambahkan, sosialisasi Nasional P4-IP dibagi 2 wilayah yakni Timur dipusatkan di Jakarta dan Wilayah Barat dipusatkan di Denpasar masing-masing sudah dilaksanakan selama 2 hari, Agustus lalu. Rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pelaksanaan sedang dilakukan.

Dirjen Cipta Karya berharap penyerapan keuangan pada tahap I (40%), Tahap II (30%) dan Tahap III (30%) untuk keseluruhan program P4-IP. Khusus menyangkut progres P4-Sistem Penyedian Air Minum (P4-SPAM) yang mencakup pembangunan SPAM di kawasan Nelayan, Desa Rawan Air, Ibu Kota Kecamatan rawan air dan di Kawasan Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) Perkotaan hingga saat ini tercatat dari 797 paket yang tengah proses lelang senyak 556 paket dan yang telah terkontrak 241 paket dengan total nilai kontrak sebesar Rp487 miliar. [iqbal]