Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja penurunan kemiskinan di Indonesia memang kurang memuaskan. Data statistik menunjukkan, sejak Maret 2007 hingga Maret tahun ini, laju penurunan jumlah penduduk miskin rata-rata hanya sebesar 0,87% per tahun. Padahal pada saat yang sama, anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan telah ditingkatkan dari Rp53,1 triliun (2007) hingga menjadi Rp106,8 triliun pada 2013.

Lantas mengapa laju penurunan kemiskinan berlangsung lambat? Kita melihat ada tiga hal yang dapat menjelaskan kondisi ini, yakni kemiskinan yang kian kronis (chronic poverty), daya beli penduduk miskin yang stagnan akibat digerus inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas.

Lihat saja sebagian besar penduduk miskin yang sulit dientaskan saat ini adalah penduduk dengan kondisi kemiskinan yang sudah kronik. Kondisi serba kekurangan yang mereka jalani bukan lagi kemiskinan sementara (transient poverty), yang lebih merupakan resultante dari sebab-sebab temporer: krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tak populis seperti kenaikan harga BBM,  dan bencana alam. Kemiskinan yang mereka jalani bersifat persisten, tetap hadir meski krisis tak terjadi, kebijakan pemerintah populis, dan kondisi alam bersahabat.

Mereka yang terjebak dalam kemiskinan kronik sejatinya terbelenggu oleh kemiskinan ganda. Mereka miskin bukan hanya karena faktor pendapatan yang rendah (income poverty) tapi juga karena kapabilitas-tingkat pendidikan dan kesehatan-yang jauh dari mumpuni (capability poverty). Dua jenis kemiskinan ini saling terkait satu dan lainnya.

Karena itu, penduduk miskin kronik menjadi sulit dientaskan dan diberdayakan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan berlapis pun tak bakal berpengaruh banyak dalam mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Menurut Bank Dunia, penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir berlangsung lambat karena laju peningkatan harga-harga (inflasi) atas barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk miskin, selalu lebih besar secara signifikan dibanding inflasi indeks harga konsumen dan inflasi inti. Itu artinya, dalam beberapa tahun terakhir, penduduk miskin dihadapkan pada tekanan harga-harga kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Ironisnya, pada saat yang sama, tingkat pendapatan penduduk miskin justru tak banyak berubah sehingga daya beli dan tingkat kesejahteraan mereka cenderung stagnan. Dengan kata lain, kehidupan ekonomi mereka begitu-begitu saja. Ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir kurang berkualitas walau rata-rata di atas 6% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi, ternyata lebih menguntungkan penduduk kelas menengah dan kaya karena lebih digerakkan oleh sektor jasa (non-tradable) ketimbang sektor riil (tradable). Sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup bagi 40%angkatan kerja dan sekitar 60% rumah tangga miskin, misalnya, terjebak dalam pertumbuhan rendah dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak mengherankan jika kemudian pertumbuhan ekonomi kian jauh dari semangat pro-poor. Karena faktanya, pertumbuhan yang terjadi memiliki sensitivitas yang lemah terhadap penurunan kemiskinan. Ekonomi tumbuh mengesankan, namun pada saat yang sama penurunan kemiskinan berlangsung lambat karena pendapatan penduduk golongan bawah tumbuh lebih lambat dibanding kelompok kelas menengah dan kaya.

Konsekuensinya, sasaran tingkat kemiskinan nasional sebesar 8%-10% pada tahun depan seperti ditetapkan pada rancangan pembangunan jangka menengah (RJPM) nasional mustahil dapat tercapai. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga bahan pokok baru-baru ini dipastikan bakal memicu lonjakan jumlah penduduk miskin minimal 1% pada enam bulan mendatang.  Jurang ketimpangan pendapatan pun makin melebar.