Pemerintah "Bertaruh" Kredibilitas di Asumsi Makro

Rabu, 18/09/2013

NERACA

Jakarta – Pemerintah bertaruh kredibilitas dengan asumsi makro yang dibuatnya sendiri sebagai asumsi dasar Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2014. Beberapa asumsi makro terbilang tidak mudah untuk dicapai. Jika tidak tercapai, kredibilitas pemerintah bisa jatuh. “Beberapa asumsi makro terbilang tidak mudah dan menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto kepada Neraca, Selasa (17/9).

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai Rp10.500 per dolar AS. Kedua asumsi tersebut lebih ringan jika dibandingkan asumsi sebelumnya yang telah dibacakan Presiden SBY dalam pidato nota keuangan pertengahan Agustus lalu. Kala itu, Presiden SBY mengatakan, pertumbuhan ekonomi di 2014 akan sebesar 6,4% dan nilai tukar rupiah senilai Rp9.750 per dolar AS.

Meskipun asumsi yang direvisi dan sudah disetujui di Komisi XI DPR lebih ringan, tetapi Eko menganggapnya masih berat. “Di satu sisi ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga ingin nilai tukar rupiah kuat. Ini dua hal yang sulit sekali disatukan,” kata Eko. Sulit, lanjut Eko, karena banyak sekali investasi yang masuk ke Indonesia mempunyai kebutuhan yang tinggi akan bahan baku/penolong dan barang modal dari luar negeri alias harus dilakukan impor.

Pernyataan Eko tersebut terkuantifikasi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa komponen impor tertinggi didominasi oleh kedua jenis barang tersebut. Sepanjang Januari sampai Juli 2013, Indonesia melakukan impor bahan baku/penolong senilai US$85,2 miliar atau setara dengan 76% dari total impor yang dilakukan Indonesia. Sementara impor barang modal dalam periode yang sama senilai US$18,9 miliar atau setara dengan 17% total impor.

Jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, kata Eko, maka perlu didorong investasi. Namun penambahan investasi yang masuk ke Indonesia bersifat dilematis, karena beriringan dengan penambahan nilai impor. Pada akhirnya, neraca perdagangan Indonesia jeblok akibat terlalu banyak melakukan importasi bahan baku/penolong dan barang modal. Neraca perdagangan yang defisit mendorong terjadinya pelemahan rupiah.

Sampai Juli 2013, defisit neraca perdagangan pada tahun kalender 2013 adalah senilai US$5,65 miliar. Padahal sepanjang tahun 2012 defisit neraca perdagangan yang terjadi hanya sebesar US$1,6 miliar. Rupiah dalam dua bulan terakhir mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Nilai Rp10 ribu per dolar AS yang dianggap angka psikologi ternyata bisa tembus bahkan bertahan beberapa lama di atas Rp12 ribu per dolar AS. Sampai saat ini, nilai Rupiah masih berada di atas Rp11 ribu per dolar AS.

“Dengan Pemerintah mengasumsikan nilai tukar Rp10.500 per dolar AS pada 2014, maka sekitar November nanti, niali tukar rupiah riil harus ada di bawah Rp11 ribu per dolar AS. Itu kalau Pemerintah masih mau dianggap kredibel,” jelas Eko.

Sekitar November 2013 nanti, kata Eko, biasanya angka-angka pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga sudah keluar. Dari situ para pengusaha betul-betul akan berpegangan pada kondisi ekonomi yang ada. Kalau di saat itu nilai tukar masih di atas Rp11 ribu per dolar AS, maka pengusaha akan bertanya-tanya, apa betul patokan dari Pemerintah bisa dipegang? Apa indikator kuatnya? Apa aksi Pemerintah dalam mencapai target-target tersebut?

“Dengan kondisi global yang melemah seperti sekarang ini, target asumsi makro 2014 dari Pemerintah itu berat. Bisa tercapai asalkan Pemerintah mau kerja keras untuk perbaiki situasi. Itu akan jadi tantangan buat Pemerintah,” kata Eko.

Polemik penentuan asumsi makro yang dilakukan antara Pemerintah dan DPR, lanjut Eko, sebetulnya bukanlah sesuatu yang menjadi pegangan bagi investor. Yang terpenting bagi investor adalah hal-hal fundamental klasik seperti infrastruktur, keamanan menjalankan usaha, dan birokrasi yang tidak berbelit-belit.

“Kalau itu dijalankan dengan baik, investor akan percaya kepada Pemerintah dan iklim investasi menjadi lebih baik. Sementara kalau Pemerintah sering menentukan asumsi makro yang terlalu optimis sehingga jarang tepat, maka swasta akan dengan mudah menebak, paling akan direvisi lagi,” pungkas Eko. [iqbal]