Pemerintah Terus Dorong Industri Ponsel Lokal

Rabu, 18/09/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan pengembangan produk telepon seluler (Ponsel) di tanah air bisa mendatangkan keuntungan triliunan bagi perusahaan.

Dari perkiraan yang dibuat Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, perusahaan yang membuat Ponsel lokal bisa mendapatkan tambahan pendapatan hingga Rp 30 triliun per tahun. "Kita harus bikin itu (Ponsel)," kata Dahlan di Jakarta, Selasa (17/9).

Dahlan mengatakan saat ini pasar Ponsel di tanah air sudah terlalu banyak dipenuhi oleh produk-produk ilegal. Selain itu, pemasok Ponsel di Indonesia lebih senang mengimpor produk dari luar negeri.Selain produk ponsel, para produsen Ponsel juga mengimpor karton pembungkus langsung dari luar negeri.

Keputusan untuk mengimpor daripada membuat produk Ponsel dilakukan karena produsen menikmati fasilitas bebas pajak. "Sementara kalau mau bikin HP di dalam negeri, impor suku cadangnya saja kena pajak. Pasti itu hampir nggak bisa bersaing," kata Dahlan.

Mantan Dirut PLN ini mengaku yakin perusahaan pemerintah PT INTI mampu membuat produk ponsel buatan dalam negeri. Bahkan ponsel yang dibuatnya, sanggup bersaing dengan produk-produk keluaran perusahaan tekonologi informasi raksasa asal Korea Selatan, Samsung.

Dalam kesempatan itu,Dahlan mengklaim salah satu perusahaan pemerintah sebetulnya mampu membuat telepon cerdas atau smartphone setara raksasa Korea Selatan, Samsung. Sayang upaya tersebut bisa jadi terhambat karena PT Industri Telekomunikasi (INTI) harus berhadapan dengan masalah perpajakan.

"Itu yang kita prihatin. Industri dalam negeri sulit di bidang-bidang tertentu. Sulit bertahan dan maju karena perlakuan pajak seperti itu," kata Dahlan.

Menurut Dahlan, dirinya sudah mendiskuisikan masalah perpajakan smartphone dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari hasil pembicaraan, Kemenkeu mengaku sedang membahas rencana tersebut. "Kita tunggu lah pembahasannya," katanya.

Seperti diketahui, Kemenkeu mengaku sedang mengkaji secara mendalam pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bagi produk-produk smartphone. Produk teknologi ini dianggap bisa masuk kategori barang mewah.

Upaya pengenaan pajak juga merupakan bagian dari upaya pemerintah menangkal masuknya telepon genggam ilegal dari luar negeri.

Namun ide pengenaan pajak tersebut langsung ditolak Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Dukungan justru muncul dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Kementerian Perindustrian (Kemenpelin) mengharapkan komponen lokal sudah terdapat pada perangkat-perangkat seluler bermerek lokal Indonesia pada 2016. Menurut Kemenperin, hampir semua komponen ponsel itu bisa diproduksi di Indonesia.

"Bahkan ada perusahaan yang sudah produksi panel layar sentuh di Tangerang. Produk itu sudah diekspor untuk perangkat modul tapi belum untuk ponsel," kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, Triharso.

Triharso yang ditemui di sela Pameran Produk Industri Elektronika dan Telematika 2013 mengatakan produsen komponen lokal yang khusus memasok untuk perangkat teknologi informasi, terutama ponsel, belum ada karena ketiadaan permintaan. "Karena tidak ada produsen (yang meminta komponen lokal) di sini (Indonesia), mereka produksi itu (komponen) untuk dijual di luar (negeri)," kata Triharso.

Kemenperin, lanjut Triharso, menggandeng para produsen bermerek lokal dan pemasok komponen dalam negeri untuk berkolaborasi di industri telepon seluler. Triharso mengatakan sejumlah produsen ponsel bermerek lokal seperti Cross Mobile, Advan, dan Polytron berkomitmen untuk memproduksi perangkat dengan komponen lokal di Indonesia. "Potensinya (komponen lokal) besar. Ponsel impor legal yang masuk di Indonesia pada 2012 sebanyak 50 juta unit. Tahun ini diperkirakan mencapai 70 juta unit," kata Triharso.

Selain aspek perangkat keras, Kemenperin jugu akan meningkatkan produksi komponen piranti hinak (software) lokal seperti sistem operasi seluler berbasis sumber terbuka (open source). Sementara itu, sebagai negara berkembang Indonesia memang pesat di industri perangkat telekomunikasi. Oleh karenanya pemerintah semakin ketat memberlakukan aturan main importir perangkat elektronik terutama produk-produk lokal. Salah Satunya yang sering diingatkan adalah untukmembangun pabrikasi perakitan untuk semua perangkat telekomunikasi.

Namun kini sudah ada niat baik para vendor untuk membangun basis produksinya di dalam negeri. Seperti Hon Hai Precision Industry, salah satu produsen elektronik terbesar dunia asal Taiwan, yang memiliki kontrak untuk membuat sekitar 60 - 70% "perakitan iPhone dan iPads untuk Apple Inc., mereka berencana akan menandatangani perjanjian dengan Indonesia bulan depan untuk membuat dan menjual handset di pasar domestik.