Proyek Giant Sea Wall Dinilai Rusak Lingkungan - Enam Kampung Nelayan Bisa Tergusur

NERACA

Jakarta- Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam siaran pers bersama menyebut, model pembangunan yang boros lahan dan maraknya alih fungsi hutan mangrove—membuat sistem tata air Jakarta semakin rusak. Koalisi menilai, hal tersebut bakal berimplikasi pada krisis air bersih berkepanjangan.

“Selain model pengelolaan pesisir yang carut-marut itu, kondisi Jakarta buruk dan semakin buruk dengan kenaikan permukaan air laut Teluk Jakarta mencapai rata-rata 0.57 cm per tahun. Ini berpotensi merendam kawasan pantai antara 0.28 - 4.17 meter pada tahun 2050. Semua ini terungkap dalam penelitian Armi Susandi (2007) bertajuk “Pengaruh Perubahan iklim di Jakarta dengan Menghitung Laju Kenaikan Temperatur di Jakarta dan Kenaikan Muka Air Laut”,” sebut Koalisi yang dikutip di Jakarta, Selasa (17/9).

Lebih lanjut dalam penelitian itu, lanjut Koalisi, beberapa daerah di antaranya Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing dan Bandar Udara Soekarno Hatta—bakal terendam air. Dari aspek sosial dan ekonomi, salah urus pengelolaan pesisir akan menggusur setidaknya 14.316 jiwa masyarakat yang tersebar di enam kampung nelayan.

\"Hasil prediksi Dewan Nasional Perubahan Iklim terbaru sudah menyebutkan pola pembangunan yang merusak seperti di Jakarta menyebabkan pemburukan dampak lingkungan perubahan iklim. Dengan prediksi tersebut, Pemerintah Nasional dan Pemerintah DKI Jakarta mesti bersama-sama mendorong perbaikan daya dukung lingkungan, di antaranya menyetop rencana pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall. Tanggul raksasa itu akan membentang sepanjang 30 km di Teluk Jakarta. Pembangunan tanggul praktis memperlambat arus debit air tiga belas sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan memacu pendangkalan sungai. Bila hal ini berlangsung, Pemerintah harus mengeruk sungai secara teratur, supaya tidak mengakibatkan banjir. Tanggul raksasa akan melahirkan sejumlah masalah baru yang merugikan masyarakat dan Pemerintah,” kata Mida Saragih, Koordinator Nasional CSF-CJI.

Mida menjelaskan, pemerintah semestinya serius menyiapkan perluasan Ruang Terbuka Hijau sampai dengan 30% guna memberikan perlindungan terhadap kualitas udara dan iklim mikro.

Ekosistem Pesisir

Sementara itu, menurut kajian KIARA, pemburukan kualitas ekosistem pesisir Jakarta berlangsung dengan sangat cepat dan tidak memperhatikan implikasinya terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Di antaranya mangrove seluas 1.134 hektare pada tahun 1960, kini tersisa tidak lebih dari 15% saja. Salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan dengan cara pengurugan tanah untuk perluasan lahan (reklamasi). Dengan izin pemerintah, sejumlah perusahaan properti dan pergudangan melaksanakan reklamasi tersebut.

“Proyek pembangunan Giant Sea Wall merupakan bagian dari MP3EI yang hanya mendorong terjadinya pembangunan fisik berupa pelabuhan, jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Pembangunan fisik tersebut tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam. Proyek Giant Sea Wall juga merupakan bentuk perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan abai terhadap masa depan Jakarta,” ujar Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA.

KIARA dan CSF-CJI mendesak Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Pemerintah DKI Jakarta agar mulai meletakkan Prediksi DNPI terkait Jakarta 2030 sebagai referensi strategis guna merevisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Jakarta. Dan lebih berkonsentrasi untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air yang mengintegrasikan hulu-hilir. Tujuan utamanya agar inisiatif-inisiatif penyelamatan lingkungan yang sudah berlangsung dapat memberikan hasil maksimal dan membebaskan Jakarta dari bencana.

Selain itu, KIARA dan CSF-CJI juga mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melibatkan masyarakat pesisir bersama-sama merespon dampak perubahan iklim, bukan justru menggusur masyarakat.

BERITA TERKAIT

BI Nilai Pelonggaran Bunga Masih Bisa Berlanjut

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia mengklaim pelonggaran suku bunga kredit perbankan masih dapat berlanjut di 2018, meskipun penurunan suku…

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman  NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menekankan bahwa dengan menyelenggarakan…

Intiland Targetkan Penjualan Rp 3,3 Triliun - Mengandalkan Proyek Mixed Use

NERACA Jakarta – Geliat bisnis properti di tahun politik diyakini masih berpeluang tumbuh, menjadi sentimen positif bagi PT Intiland Development…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…

RI-Inggris Berpeluang Tingkatkan Kerjasama Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Inggris berpeluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif terutama di sektor industri. Untuk itu,…