BPH Migas Temukan Penyelewengan Solar

Sektor Hilir BBM

Rabu, 18/09/2013

NERACA

Jakarta – Pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan maksud memperkecil disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi sehingga nantinya bisa menghilangkan penyelewengan BBM. Tapi nyatanya, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masih menemukan ada penyelewengan BBM jenis solar yang diduga dilakukan oleh oknum aparat.

Sekretaris BPH Migas, Djoko Siswanto mengatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyediaan, dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (TKP4 BBM) telah melakukan penangkapan terhadap sopir serta mengamankan dua unit kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar di atas kewajaran. “Penangkapan tersebut terjadi pada 14 September 2013 kemarin sekitar pukul 11.30 di jalan Gempol Cipayung, Jakarta Timur. Mobil dan sopir tersebut sudah kami serahkan ke Polsek Cipayung untuk penyelidikan lebih lanjut,” ungkap Djoko di Jakarta, Selasa (17/9).

Djoko menjelaskan dua unit kendaraan itu jenis Isuzu Panther dengan plat nomor B 2596 BE dan B 1040 FVK. Dugaan sementara mobil tersebut milik oknum aparat. Namun ia enggan membeberkan lebih jauh aparat yang dimaksud. “Mereka modifikasi sehingga bisa isi hingga 1.000 liter atau sekitar 1 ton. Kami tangkap ketika sedang mengisi,” ujarnya.

Djoko menambahkan, kegiatan pencegahan maupun penindakan dilakukan lantaran tingginya kebutuhan BBM jenis solar untuk industri di Jabodetabek. Kebutuhan tersebut mendorong pengusaha mendapatkan BBM subsidi dengan berbagai cara antara lain dengan melibatkan oknum aparat maupun memodifikasi kendaraan serta bekerjasama dengan oknum SPBU.

Pengamat Kebijakan Energi dari Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menjelaskan bahwa disparitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan harga BBM non subsidi serta mahalnya harga minyak dunia berpeluang memancing penyelundup BBM san perbuatan pencurian minyak.

"Selama masih ada disparitas yang antara harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan harga BBM non subsidi, serta mahalnya harga minyak dunia, maka pemerintah akan selalu berhadapan dengan para penyelundup BBM dan memancing adanya perbuatan pencurian minyak," ujarnya.

Ia mengatakan para penegak hukum harus segera mengantisipasi hal Ini. Sedangkan Pertamina selaku pemasok BBM terbesar di negeri ini juga harus mewaspadai secara ketat terjadinya pencurian minyak miliknya setidaknya dengan membuat sistem pengaman dan pengawasan yang canggih agar tidak dirugikan dari perbuatan pihak-pihak yang berusaha mencari keuntungan besar dengan mencuri minyak dari BUMN tersebut.

BPH Migas pernah melansir bahwa pada semester I 2013 telah terjadi 439 kasus penyelundupan BBM. Estimasi nilai penyelundupan tersebut mencapai Rp 16,15 miliar lebih. Terdiri dari Rp 900 juta nilai Premium yang diselundupkan, Rp 9 miliar untuk solar, Rp 600 juta untuk minyak tanah dan 7 miliar nilai penyelundupan untuk minyak solar nonsubsidi. Pada periode Januari sampai Mei 2013, tercatat telah terjadi penyalahgunaan 977.455.929 liter BBM. Terdiri atas 90.100 liter Premium, 976.484.944 liter solar, 63.883 liter minyak tanah, dan 815.000 liter minyak solar nonsubsidi.

Kasus paling banyak terjadi di Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi. Kasus penyelewengan terbanyak terjadi pada solar karena disparitas harga yang tinggi setelah kenaikan harga BBM Juni lalu. Pada 2012, jumlah total kasus penyelundupan mencapai 620. Dengan memperhitungkan jumlah kasus pada semester I sudah mencapai 439, maka pada 2013 kemungkinan besar akan melebihi 620. Dari 439 kasus tersebut, 20 sudah masuk dalam proses hukum, 100 tengah dalam penuntutan, dan 278 kasus sedang dalam tahap penyidikan.

Bakal Jebol

Sebenarnya, pemerintah lewat PT Pertamina sudah menyiapkan cara untuk membatasi membeli BBM bersubdisi dengan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) sebagai pengendali konsumsi BBM. Namun, sampai saat ini teknologi tersebut tak kunjung muncul di pasaran. Bahkan, Djoko memperkirakan jumlah kuota yang harus ditambah karena rencana yang terlambat ini, mencapai 500 ribu barel. “Ini bukan kami yang bilang kurang, ini data yang diberikan Pertamina, diperkirakan sampai akhir tahun kuota BBM subsidi Pertamina kurang 500.000 barel,” ujar Djoko.

Jebolnya kuota BBM subsidi, kata Djoko, diprediksi sendiri oleh Pertamina. Salah satu penyebabnya adalah karena terlambatnya memasang alat RFID. "Jebolnya ini menurut saya karena Pertamina telat pasang alat RFID dikendaraan," ucapnya.

Akibat telat memasang RFID di seluruh kendaraan di Indonesia, pencurian, penyelundupan, dan penyalahgunaan BBM subsidi terus terjadi. "Ya RFID-kan fungsinya agar tidak ada lagi penyelundupan atau penyalahgunaan BBM subsidi, kalau tidak dipasang-pasang ya hal tersebut terus terjadi, kalau tidak segera dipasang juga ya tambah besar pencurian BBM subsidi," katanya.

Djoko mengatakan, penentuan BBM subsidi antara pemerintah dan DPR yang ditetapkan dalam APBN juga selain mempertimbangkan pertumbuhan konsumsi BBM subsidi, juga mempertimbangkan tingginya angka penyalahgunaan BBM subsidi.