Perjuangan politik yang begitu intens jauh sebelum kemerdekaaan, sebenarnya merupakan jembatan emas menuju proklamasi. Kemerdekaan politik sudah ada sebelum kita dijajah, misalnya kekuasaan di tangan raja atau sultan. Namun setelah VOC menguasai Indonesia, para sultan dan raja menjual kekayaan dan rakyat sebagai sapi perahan VOC dan penjajah Belanda.

Meski kemerdekaan telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan ekonomi Indonesia perlu terus diwujudkan lebih nyata, dengan memompa semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan guna mewujudkan kemadirian ekonomi. Pertanyaannya apakah kemandirian ekonomi kita belum tercapai?

Sepanjang perjalanan pascakemerdekaan, Indonesia selalu menjadi incaran negara maju lain  karena kekayaan sumber daya alamnya yang begitu melimpah. Pada masa lalu mereka mengincar rempah-rempah, dan kini ingin menguasai sumber daya alam kita melalui berbagai taktik penguasaan dan dengan melihat kelemahan kita.

John Pilgers dalam bukunya yang kemudian difilmkan dengan judul ’’The New  Rulers of the World’’  (2002) mengungkapkan bagaimana Indonesia dapat dikuasai oleh para konglomerat tingkat dunia melalui perusahaan multinasional (MNC) dan kebijakan utangnya yang menjerat. Dia memaparkan kondisi pekerja pabrik di Indonesia yang begitu mengenaskan. Mereka umumnya bekerja di MNC seperti Nike, Adidas, GAP, tapi MNC dan distributor di negara-negara maju bisa meraup keuntungan sangat besar.

Soal utang luar negeri menurut Pilgers dan juga John Perkins (2004) menjadi sarana untuk bisa menguasai Indonesia sejak era Soeharto.  Adapun Bradley R Simpson dalam buku Economists with Guns mengulas bagaimana negara maju, khususnya AS, begitu dominan memengaruhi berbagai UU di Indonesia, terlebih yang berkaitan dengan investasi. Regulasi lain kita juga terperangkap dalam jaringan negara maju, artinya menguntungkan negara maju dan sekelompok kecil orang Indonesia, sebagai kaki tangan penjajahan model baru.

Ekonomi Rakyat

Sistem ekonomi bebas yang kini kita anut, terlebih dengan perangkap utang dan aturan yang didikte luar negeri, bisa makin menyengsarakan rakyat. Pengebirian peran pemerintah dan meletakkan kebebasan individu, akan menyebabkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, korupsi,  kerusakan lingkungan, dan penyakit sosial lainnya. Belum lagi pihak asing menguasai aset-aset utama kita, sedangkan rakyat dalam kesusahan.
Kunci utamanya terletak pada pemurnian dan konsistensi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Terkait Pasal 33 dan 34 UUD 1945 tentang kesejahteraan sosial misalnya, harus dilaksanakan secara konsisten dan perlu perjuangan berat utuk menyejahterakan semua warga negara kita, , bukan sekelompok kecil orang atau golongan, bahkan pihak asing.

Ekonomi rakyat semestinya menjadi ujung tombak menuju kemerdekaan dan kemandirian ekonomi. Istilah ekonomi rakyat kali pertama dikemukakan Bung Hatta dalam tulisannya tahun 1931 pada Majalah Daulat Ra’jat. Faktanya, pendidikan ekonomi rakyat dan esensi ekonomi dari UUD 1945 belum substantif menjadi kiblat pendidikan di fakultas ekonomi di negara kita.

Dominasi pendidikan ilmu ekonomi masih berkiblat pada ekonomi bebas (liberalisme dan kapitalisme) sehingga muncul dehumanisasi. Ke depan rasanya perlu merealisasikan pendidikan ekonomi yang berbasis kearifan lokal, tanpa mengesampingkan hal-hal yang positif dari pihak asing. feb.undip.ac.id