"Dana Transfer Daerah Harus Bisa Jadi Interlink" - Indef

NERACA

Jakarta – Dana transfer daerah yang jumlahnya Rp529 triliun pada APBN-P 2013 atau lebih dari seperempat total belanja negara seharusnya bisa menjadi interlink yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan daerah. Pemerintah Pusat mengirimkan dana Transfer Daerah dengan jumlah besar, dengan syarat Pemerintah Daerah harus mengikuti acuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi agenda rutin nasional. Jika tidak, maka perlu dilakukan punishment kepada Pemerintah Daerah, yaitu dengan mengurangi jatah dana Transfer Daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto kepada Neraca. “Sejauh ini, banyak pembangunan di daerah yang belum berjalan seperti yang direncanakan. Maka perlu ada semacam penegasan,” kata dia.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang berjalan di tiap provinsi di Indonesia, kata Eko, lebih bersifat seremonial saja. Bukan menjadi wadah yang betul-betul menjadi ajang penyamaan persepsi pembangunan. Lantas ketika diangkat ke Musrenbang Nasional, seakan-akan seluruh ide dari Pemerintah Pusat-lah yang dijalankan, tanpa betul-betul mendengar apa yang hendak direncanakan oleh daerah.

“Kalau di Indonesia, hanya formalitas. Saling intip antara pusat dan daerah. Belum betul-betul bottom up, jadi daerah yang menjalankan juga kurang maksimal,” ujar Eko.

Indonesia, kata Eko, perlu belajar dari Malaysia dalam perencanaan pembangunan. “Pembangunan Malaysia federasi itu sampai ke bawah karena memang digodok sejak awal bersifat bottom up. Ide-ide di bawah diakomodir,” kata dia.

Dana Transfer Daerah bisa menjadi senjata untuk Pemerintah Pusat Indonesia agar Pemerintah Daerah mengikuti apa yang telah digariskan bersama. Di satu sisi, Pemerintah Pusat butuh pembangunan yang sesuai rencana di daerah, sementara di sisi lain Pemerintah Daerah memerlukan dana Transfer Daerah untuk bisa terus berjalan. Sebagian besar pemasukan Pemerintah Daerah adalah dari dana Transfer Daerah. Jika tidak ada dana tersebut, maka Pemerintah Daerrah akan kesulitan mendanai pembangunan di daerahnya, bahkan sulit membayar gaji pegawainya. Kebergantungan ini yang seharusnya dimanfaatkan Pemerintah Pusat. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Indef: Inflasi Rendah Akibat Daya Beli Menurun? - PRESIDEN APRESIASI KECEPATAN INFORMASI PASAR

Jakarta-Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas akurasi dan kecepatan informasi pasar sehingga berperan besar dalam pengendalian inflasi akhir-akhir ini. Namun pengamat…

Indef Pertanyakan Orang Miskin Meningkat - TIDAK SEBANDING KENAIKAN DANA PERIMBANGAN KE DAERAH

Jakarta-Kajian tengah tahunan Institute Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan, kinerja kabinet ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Presiden…

Indef: Perlu Gencar Sosialisasi Keterbukaan AEoI - DPR BAHAS SOAL NILAI SALDO PELAPORAN REKENING BANK

Jakarta-Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi keterbukaan informasi keuangan terkait kesepakatan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

The Fed Naikkan Suku Bunga 25 Bps

      NERACA   Washington - Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya…

Amartha Salurkan Pembiayaan Rp200 miliar

      NERACA   Jakarta – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan pembiayaan dengan model financial technology (fintech)…

Mahasiswa GenBI Diharapkan jadi Garda Terdepan

      NERACA   Bogor - Bank Indonesia (BI) meminta kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa BI dapat mendedikasikan ilmu…