Tersendat, Rp26,5 Miliar Anggaran BLSM Untuk Warga - Kabupaten Kuningan

Kuningan – Pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap II untuk warga Kuningan nampaknya tersendat, pasalnya validasi data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dilakukan Pemkab setempat belum beres dan masih mandeg di tingkat kecamatan, apalagi Pemkab Kuningan sat ini tengah disibukkan dengan Pilkada.

Kepala Kantor Pos Kuningan, Tiarsa Wahyudin menjelaskan, validasi data itu memang tidak semudah yang dibayangkan, karena pergantian 1.235 RTS itu harus melakukan mekanisme musyawarah di desa. “Selian itu juga harus dilakukan pengajuan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK), setelah itu dilaporkan pula ke Kemensos, baru setelah semua beres turun KPS (Kartu Perlindungan Sosial). Pada prinsipnya kantor pos sudah siap menyalurkan,” kata Tiarsa.

Dijelaskannya, sebelumnya pihak pos sudah menyiapkan jadwal yakni penyaluran dimulai pada tanggal 3-24 September. Dengan adanya penundaan tersebut, maka penyuluran diganti ke tanggal 6-27 September.

“Sebenarnya kalau Pemkab Kuningan tidak melakukan validasi data, saat ini juga sudah bisa dicairkan. Namun, karena belum beres verfikasi dan validasinya, terpaksa Kami undur,” katanya.

Disebutkan Tiarsa, dari total penerima 88.379, terserap 96,99 %. Rinciannya, 85.715 sudah disalurkan, 1.430 RTS belum mencairkan dengan berbagai alasan. Sedangkan yang 1.235 dikembalikan karena tidak layak, meninggal, dan pindah tempat tinggal.

Sementara itu, untuk penyaluran BLSM sebesar Rp 300 ribu perRTS dilakukan secara bergilir dan tidak dilakukan secara serentak, dengan total anggaram sebesar Rp, 26, 5 milyar untuk dua bulan persatu tahun, yakni dicairkan bulan Agustus dan September.

BERITA TERKAIT

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih - Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M NERACA Depok - ‎Kondisi format APBD Kota Depok…

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif yang saat ini bakal dibahas…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan…