Jakarta – Kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC, Low Cost Green Car) seharga Rp95 juta yang baru saja digelontorkan pemerintah, terus menuai kritik dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuding pemerintah telah membohongi rakyat alias konsumen. Pasalnya, mobil tersebut dalam kenyataannya nanti kemungkinan tidak murah dan tidak ramah lingkungan.

NERACA

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menegaskan, mayoritas konsumen saat ini masih membeli mobil secara kredit. Jika, masyarakat membeli LCGC secara kredit, maka total harganya bisa mencapai Rp140 juta, jauh di atas ketetapan pemerintah Rp95 juta. “LCGC Membohongi konsumen. Apanya yang murah, jika mobil itu dibeli secara kredit harganya mencapai Rp140 jutaan,” ujarnya kepada Neraca, Senin (16/9).

Terlepas dari itu, lanjut Tulus, pengembangan LCGC dinilai kian menyurutkan langkah revitalisasi transportasi umum guna mengurangi kemacetan bahkan bisa membuat APBN menjadi jebol lantaran subsidi BBM kian melambung.

Untuk itu, YLKI meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 dan menghentikan produksi LCGC. “YLKI menduga dengan kuat PP ini disahkan tanpa koordinasi yang jelas antar kementrian, bahkan aura kolusinya sangat kental. Oleh karena itu, YLKI meminta Pemerintah untuk merevisi total PP tersebut, dan menghentikan rencana produksi mobil LCGC,” kata Tulus.

YLKI masih menilai solusi terbaik bagi Indonesia seharusnya pembenahan transportasi umum dalam kota maupun antar provinsi. Usul ini diajukan mengingat banyak transportasi umum yang mati karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah. “Pemerintah harus mulai menurunkan belanja transportasi masyarakat. Karena dari data Kementerian Perhubungan, 35% dari penghasilan masyarakat dibelanjakan untuk mencicil mobil,” ujarnya.

Bahkan, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha menilai, bahwa kebijakan mobil murah yang tertuang dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2013 merupakan kebijakan \"omong kosong\" dan tidak ada urgensi yang penting dalam kebijakan ini.

Oleh karenanya, pemerintah harus menunda atau membatalkan kebijakan mobil murah ini yang dianggap mempunyai dampak negatif kepada masyarakat. “Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan ini dan harus memikirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan ini seperti menambah kemacetan lalu lintas,” ujarnya, kemarin.

Secara ekonomi, lanjut Eugenia, kebijakan ini sangat menguntungkan dimana akan menyebabkan pembelian besar-besaran sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak dari segi ekonomi. Masyarakat menengah bisa membeli mobil murah dengan harga kisaran Rp95 juta sehingga secara sosial ekonomi akan meningkatkan kelas ekonomi, dari kelas ekonomi menengah ke ekonomi atas.

“Namun, kebijakan ini janganlah melihat dari sisi ekonomi saja melainkan dampak negatif yang akan ditimbulkan seperti akan menambah tingkat kemacetan yang tinggi dan menambah polusi udara,” ujar Eugenia.

Kemudian dia mempertanyakan mengenai komponen impor yang akan digunakan dalam mobil murah ini, apakah akan menguntungkan pihak asing atau tidak. Apabila komponen impor yang digunakan melebihi 50% maka hal ini sangatlah jelas menguntungkan perusahaan komponen impor dan merugikan perusahaan industri lokal Indonesia.

“Kebijakan mobil murah ini jangan sampai terkesan menguntungkan industri mobil luar negeri, seperti komponen mobil ini yang banyak menggunakan komponen impor,” ungkap Eugenia.

Dia juga mengatakan adanya kebijakan mobil murah ini maka akan membuat jebol subsidi BBM yang banyak digunakan oleh mobil murah ini sebagai bahan bakarnya. Apabila kebijakan ini dijalankan akan menimbulkan banyaknya kendaraan yang beredar di masyarakat dan akan membutuhkan pasokan BBM yang banyak. “Kebijakan mobil murah ini yang berdampak kepada subsidi BBM pastinya akan membebani APBN yang sudah direncanakan oleh pemerintah terkait pasokan BBM di masyarakat,” tambah Eugenia.

Tambah Macet

Sementara itu, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengakui arus lalu lintas Jakarta akan semakin bertambah macet dengan kehadiran mobil murah berkonsep LCGC. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berharap para produsen mobil murah mau membatasi penjualan mobilnya. \"Untuk kemajuan teknologi silahkan saja, tapi harus dibatasi,\" tegas dia di Jakarta, Senin.

Meski sudah dijual dipasaran, Mangindaan mengaku akan lebih mendorong masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi umum demi mengurangi kemacetan. \"Kan MRT ada, Monorel ada, Commuter Line sudah jalan, dengan sendirinya nanti tidak akan menggunakan mobil pribadi,\" kata Menhub.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan keberadaan mobil murah di ibukota. Orang nomor satu di ibukota tersebut tersebut khawatir keberadaan mobil murah akan menambah kepadatan arus lalu lintas di Jakarta.

Untuk meredam kepadatan lalu lintas, Jokowi bahkan mengusulkan pengenaan pajak khusus untuk kendaraan murah tersebut.

Seperti yang diketahui, beberapa produsen otomotif telah melakukan launching beberapa mobil murahnya mulai dari Daihatsu dengan produk Ayla, Toyota dengan mobil Agya dan Honda dengan Honda Brio Satya.

Mobil-mobil ini digadang-gadang nantinya akan mampu mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengingat harganya yang sudah murah. Selain itu mobil ini juga memiliki gas buang yang ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi udara.

Sedangkan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat sangat sadar kebijakan mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) yang dikeluarkan Kemenperin banyak menuai kritik. Dia berjanji akan menerapkan kebijakan ini dengan baik diantaranya mendorong distribusi LCGC tak hanya di Jabodetabek. \"Saya mendengarkan semua keluhan, saya merekamnya dan kita akan buat sebaik-baiknya,\" kata Hidayat di Jakarta, beberapa hari lalu

Hidayat memastikan, para produsen akan melakukan distribusi mobil murah menyebar ke seluruh Indonesia, sehingga tak terfokus pada satu tempat yang dikhawatirkan menambah padat lalu lintas seperti di Jakarta.

Selain itu, program LCGC dibuat dalam rangka menghadapai pasar bebas ASEAN tahun 2015. Jika Indonesia tidak memiliki basis produksi mobil jenis ini, maka dapat dipastikan pada 2015 nanti, impor mobil murah akan membanjiri Tanah Air. Menurutnya, mobil murah Thailand dan Malaysia siap masuk pasar Indonesia. \"Akhir tahun depan kita akan ekspor juga,\" lanjut dia.

Keuntungan lain yang didapat adalah dari segi penanaman modal asing yang masuk. dia mencatat ada lima produsen mobil yang siap investasi mencapai US$3,5 miliar. \"Industri komponen ada 100 baru. Sebagian besar join dengan industri Indonesia agar bisa transfer teknologi. Yang menjadi stepping stone kita nanti 100% teknologinya dikuasai oleh Indonesia,\" kata Menperin.