Perubahan APBN 2014 Tak Menyentuh Akar Masalah

Utang Makin Menumpuk

Selasa, 17/09/2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengubah asumsi dasar makro ekonomi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Perubahan yang dimaksud adalah defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi, inflasi serta kurs nilai tukar rupiah. Hal ini dikarenakan estimasi pendapatan pajak maupun bukan pajak, lebih rendah dari RAPBN 2014. Perubahan asumsi makro ini diprediksi tidak akan berdampak nyata bagi perekonomian karena tidak menyentuh akar masalah. Justru sebaliknya, pemerintah harus berani memangkas anggaran belanja pegawai yang tidak produktif serta meningkatkan pendapatan pajak.

Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri mengatakan, dalam postur anggaran baru ini defisit anggaran melebar menjadi 2,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp209,5 triliun yang sebagian besar akan menjadi utang pemerintah. Sementara asumsi makro lainnya yang terkait perubahan yaitu pertumbuhan ekonomi diturunkan dari 6,4% menjadi 6%. Inflasi yang awalnya 4,5% lantas meningkat menjadi 5,5%. Asumsi nilai tukar rupiah pun turut berubah cukup jauh, dari Rp9.750 per dolar AS menjadi Rp10.500 per dolar AS.

“Perubahan asumsi makro ini karena estimasi penerimaan pajak dan non pajak kita lebih rendah dari RAPBN 2014. Sementara untuk belanja negara meningkat akibat subsidi BBM dan peningkatan nilai utang akibat depresiasi rupiah,” jelas Chatib di Jakarta, Senin (16/9). Lebih lanjut dia mengungkapkan, asumsi penerimaan negara, baik dari pajak maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang awalnya sebesar Rp1.662,5 triliun dalam RAPBN 2014 kemudian turun menjadi Rp1.640,3 triliun.

Sementara belanja negara yang tadinya dalam RAPBN 2014 tercatat Rp1.816,7 triliun, meningkat menjadi Rp1.849,8 triliun. Kenaikan belanja tersebut dan penurunan penerimaan pajak inilah menyebabkan defisit anggaran melebar.

Keseimbangan primer

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, seharusnya tidak serta-merta pertumbuhan turun lantas penerimaan pajak juga turun. “Itu karena kita belum mendengar kabar optimalisasi penerimaan pajak. Kalau pun target penerimaan turun, maka harus dilakukan efisiensi dalam belanja, khususnya belanja pegawai,” tegasnya kepada Neraca.

Dia menuturkan, apabila defisit hanya untuk biaya birokrasi dan subsidi dapat dipastikan keseimbangan primer akan mengalami defisit lagi. Selama kebutuhan energi hanya tergantung pada konsumsi BBM, maka APBN akan terus tersandera dengan subsidi BBM. Senada, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, menambahkan jika dirinya sudah memprediksi kalau defisit akan meningkat dalam RAPBN 2014.

Dengan defisit baru yang disampaikan menkeu, lanjut Dani, artinya defisit APBN meningkat sekitar 35% dari pengajuan pemerintah. Defisit yang bertambah besar tentu akan menambah target pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri atau SBN (Surat Berharga Negara). “Jelas sekali utang akan menumpuk terus,” jelasnya. Posisi utang Indonesia per Agustus 2013 sebesar Rp2.102,6 triliun. Oleh karena itu, Dani menyatakan sudah pasti defisit anggaran 2014 ini akan membuat utang pemerintah bertambah besar.

Dani menilai, sejatinya Indonesia tidak perlu untuk berutang dan tidak perlu menerapkan kebijakan anggaran defisit. Penerimaan pajak masih bisa digenjot dengan lebih maksimal. Saat ini, penerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang tingkat ekonominya setara. Tax ratio Indonesia pada 2012 hanya 12,3%. Padahal rata-rata penerimaan pajak negara-negara yang termasuk dalam kelompok negara berpenghasilan menengah bawah mencapai 19%. Rasio pajak Indonesia bahkan lebih rendah daripada negara berpenghasilan rendah yang secara rata-rata mencapai 14,3%.

Pos tidak efisien

Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika, memaparkan banyak asumsi makro dalam APBN dan RAPBN yang kerap membuat ekonomi dalam negeri justru kian melemah. Termasuk merosotnya nilai tukar rupiah hingga lebih dari Rp11.000 per dolar AS. Kemudian, Erani mengatakan bahwa RAPBN memang perlu perombakan. Karena banyak pos-pos anggaran yang perencanaannya tidak efisien. Misalnya, besaran anggaran untuk belanja pegawai dan bayar utang yang alokasinya terlalu besar.

“RAPBN yang kemarin memang harus dirombak. Hulunya dengan meningkatkan belanja industri. Seperti sektor pertanian, perikanan, UKM, dan kegiatan produktif lainnya,” tambah dia. Lebih jauh, Erani mengungkapkan bahwa pemborosan dalam RAPBN 2014 bukan hanya terjadi pada anggaran belanja pegawai dan bayar hutang. Namun agenda impor juga terbilang besar.

Erani tidak menafikan bahwa kebutuhan impor dalam skema belanja modal industri memang terbilang tinggi. Namun jika tidak ada terobosan untuk membuat anggaran yang berimbang maka akan percuma biaya yang telah keluar untuk belanja modal itu. “Sebab, industri itu sendiri nantinya tidak dapat terdorong produksinya karena tidak ada dukungan khusus dalam hal ini," tandas dia.

Untuk itu, Erani menekankan pada perubahan APBN 2014 nanti pemerintah bisa memberi perhatian pada sektor-sektor industri secara riil. Langkahnya pemerintah harus mau membuat skema yang lebih besar untuk anggaran pertanian, perindustrian dan UKM. “Itu kan sektor-sektor produktif. Minimal pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 triliun sampai Rp17 triliun pada pertanian, perindustrian, dan UKM,” katanya, mengingatkan. [iqbal]