Kembangkan Energi Terbarukan, Indonesia Harus Tiru Jepang

Upaya Menekan Impor BBM

Selasa, 17/09/2013

NERACA

Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menilai teknologi energi di Indonesia patut meniru Jepang. Hal ini sebagai upaya untuk dapat menekan keran impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi pangkal masalah gejolak ekonomi nasional.

Deputi Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto, menyatakan penilaian ini lantaran Jepang dapat memanfaatkan energi terbarukan secara efektif. "Sebagai contoh, dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. Hanya 60% yang kita punya, sedangkan Jepang itu sudah mampu memiliki rasio elektrifikasi 100% sehingga dia dapat mencukupi kebutuhan listrik sepenuhnya di negaranya," ujarnya di Jakarta, Senin (16/9).

Dia menambahkan, memang untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia tidaklah mudah. Sebab, pembangkit listrik di Indonesia mayoritas masih menggunakan energi fosil sehingga menyebabkan kebutuhan BBM besar. Padahal biaya konsumsi BBM tidak murah. "Kadang-kadang orang susah menerima, faktanya seperti ini. Mau meningkatkan rasio elektrifikasi pasti konsumsi solarnya PLN naik," jelas dia.

Unggul mengakui memang sulit mengubah bahan baku listrik secara instan. Cara paling realistis ialah mengubah bahan baku dari energi fosil menjadi terbarukan secara bertahap. "Kalau pakai diesel solarnya diganti dengan minyak nabati. Terbarukan bukan hanya solar," tuturnya.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai bahan bakar alternative Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menandatangani memorandum of understanding (MoU) peningkatan Program Konversi BBM ke Energi Alternatif dan Terbarukan.

Ketua Umum Apkasi, Isran Noor mengatakan, untuk meningkatkan upaya percepatan konversi BBM ke bentuk energi alternatif yang bersifat terbarukan (renewable) di seluruh kabupaten di Indonesia dalam rangka untuk meminimalisir subsidi pemerintah terhadap BBM.

Nota kesepahaman berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak. Diversifikasi BBM ke energi alternative yang terbarukan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut dilakukan selain untuk menghemat konsumsi BBM dan mengurangi subsidi BBM, pemanfaatan bahan bakar bersumber dari energi alternative dan terbarukan mendukung penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif yang terbarukan dengan Bahan Bakar Nabati juga merupakan upaya Pemerintah menurunkan besaran impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya ini merupakan salah satu paket Kebijakan Ekonomi guna memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Apkasi memiliki nilai strategi karena untuk meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Bersumber dari energi alternatif membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

Jumlah investasi di sektor energi terbarukan di dalam negeri terbilang masih minim. Setidaknya, menurut Pusat Investasi Pemerintah (PIP), ada tiga kendala utama yang membuat investasi di sektor ini sulit terealisasi.

Tiga Kendala

Kepala PIP, Soritaon Siregar, menyebutkan tiga kendala utama yang mebuat investasi untuk energi terbarukan dan efisiensi energi sulit terealisasi adalah masalah regulasi, jaminan yang diberikan untuk pendanaan, dan Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) untuk investasi. Hambatan lainnya, menurut dia, adalah terkait dengan lokasi dari sumber-sumber energi terbarukan yang akan dikelola.

"Kalau sumber energi seperti batu bara dan diesel kan bisa dipindahkan, sedangkan untuk energi terbarukan ini tergantung lokasinya. Misalnya, energi angin berarti harus di lokasi yang anginya paling kencang," jelas Soritaon.

Hambatan terkait lokasi itu, ungkap Soritaon, karena sumber-sumber energi terbarukan biasanya berada di wilayah dengan kepadatan penduduk yang jarang, seperti di daerah-daerah Indonesia bagian timur. "Sedangkan 'developer' cenderung enggan untuk proyek energi terbarukan di daerah-daerah timur. Mereka maunya di wilayah Indonesia barat, padahal kami (PIP) sudah berkomitmen untuk mendanai," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Soritaon juga mengatakan PIP akan fokus untuk mendanai investasi pada sektor energi terbarukan jenis tertentu, antara lain mini hydro, biomass, geothermal (panas bumi), dan tenaga surya. "Untuk sekarang ini, dana yang dikeluarkan PIP untuk sektor geothermal itu baru untuk eksplorasi, belum sampai eksploitasi. Pokoknya, kami dari PIP akan membiaya proyek-proyek energi terbarukan yang memang menjadi fokus pemerintah," ujarnya.