Oleh : Tumpal Sihombing

Presiden Direktur BondRI

Quantitative Easing(QE) merupakan suatu kebijakan stimulus ekonomi khusus yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat dalam bentuk aktivitas pembelian bond secara masif dalam rangka menurunkan level imbal hasil, yang berdampak pada kenaikan harga efek surat berharga AS. Konsekuensi logisnya, kebijakan ini akan menarik minat/preferensi serta meningkatkan permintaan dari investor global terhadap efek surat berharga negara adidaya itu.

Secara langsung hal ini akan berdampak pada penurunan minat investor global terhadap efek pasar modal di emerging countries, diantaranya Indonesia. Oleh karena itu, selaku salah satu negara yang berpotensi dirugikan secara signifikan oleh upaya stimulus pemerintah AS ini, kita sangat berharap agar pengurangan intensitas secara bertahap terhadap kebijakan QE ini dapat segera efektif dalam waktu dekat (tapering off-TO).

Berdasarkan kalender rapat The Fed pada 17-18 Sept. 2013 ini akan segera dirumuskan suatu kebijakan/keputusan yang relevan dengan upaya TO-QE.  Pertanyaan yang relevan bagi kita adalah, apa yang dapat diupayakan oleh para perumus kebijakan ekonomi Indonesia, in case kebijakan The Fed terkait TO-QE tidak sesuai dengan permintaan/harapan sejumlah emerging countries?

Efektivitas respon pemerintah terhadap isu ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah menilai motif AS terkait kebijakan stimulus. Pasca QE, beberapa bulan belakangan sudah ada tanda-tanda perbaikan ekonomi AS.  PDB di negara itu mengalami peningkatan segara signifikan dalam 2(dua) kuartal berturut-turut. Selain itu neraca perdagangan internasional negara Paman Sam ini juga dalam kondisi membaik,  termasuk harga-harga komoditas yang diperdagangkan.

Jika melihat kondisi yang membaik ini, ada baiknya pemerintah AS segera menerapkan TO. Barangkali dalam sikon seperti kata bijak “If ain’t broke, don’t fix it” sepertinya sangat masuk akal. Artinya, apabila kondisi ekonomi AS sudah mulai membaik, apa gunanya melakukan upaya perbaikan secara berlebihan? Dari perspektif ini, ada baiknya emerging countries secara kompak mengupayakan agar AS segera menerapkan TO.

Sebaliknya, harus dipahami juga mengapa ada potensi downside bagi ekonomi AS apabila tidak lanjut menerapkan TO. Dengan kondisi pertumbuhan consumer spending yang rendah, penurunan penjualan otomotif yang signifikan serta average income yang semakin rendah juga, sebagian pelaku pasar di negeri Paman Sam ini justru sangat mengharapkan agar The Fed tidak menerapkan TO dengan harapan akan dapat meningkatkan level imbal secara signifikan dalam waktu dekat.

Selain pendekatan secara ekonomi, yaitu berupa saran/imbauan secara kompak dari para partisipan pasar modal di emerging countries, amat sangat terbatas alternatif opsi dalam ranah ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah kita saat ini untuk menghadapi dampak keputusan The Fed terkait penerapan TO-QE tersebut. Namun mempertimbangkan waktu yang sudah dekat, ada baiknya pemerintah lebih fokus pada set kebijakan antisipatif yang perlu dipersiapkan dengan mengasumsikan the worst case scenario, yaitu QE dilanjutkan tanpa ada pengurangan intensitas. Artinya, jika ternyata diputuskan berbeda dari worst scenario, hasilnya merupakan suatu uncontrollable good outcome bagi emerging countries, suatu blessing in disguise.

Namun secara prinsip dan strategis, sebenarnya ada hal yang dapat diupayakan oleh tim perumus kebijakan ekonomi kita dalam mengantisipasi outcome apapun dari hasil rapat The Fed dalam dekat, yaitu menambah porsi kepemilikan investor domestik akan volume outstanding efek yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia. Kepemilikan surat berharga Indonesia oleh para investor asing sudah terkategori dominan dan pasar modal kita sudah sangat terpengaruh akan dana asing. Ini yang perlu disikapi secara taktis oleh kalangan regulator di Indonesia, yaitu mengurangi ketergantungan pasar domestik atas dominasi modal asing.