Nampak seperti tersentak kesadarannya, pemerintah kini menyiapkan paket kebijakan ekonomi dan moneter untuk menghadapi ancaman krisis yang makin terasa gigitannya. Namun reaksi yang tiba-tiba memperlihatkan kesembronoan pemerintah karena terlalu percaya penilaian para petinggi ekonomi, keuangan, dan industri (ekuin) bahwa fundamental ekonomi bagus, padahal perkembangannya memburuk. Kita menyaksikan sikap yang tergopoh-gopoh ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil seluruh menteri bidang ekuin untuk membahas paket kebijakan pemulihan ekonomi setelah nilai rupiah makin terpuruk dan indeks saham juga merosot.

SBY dilaporkan gusar melihat rupiah sudah dijual di atas Rp11.000 per US$ 1 yang tendensinya bakal makin melemah. Kementerian dan otoritas terkait diminta segera merumuskan paket kebijakan yang perlu diambil pemerintah dalam merespons potensi hantaman krisis, baik yang disebabkan faktor internal maupun global. Tak lupa SBY juga meminta masyarakat dan dunia usaha tidak perlu terlalu cemas menghadapi keadaan ini karena pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. \\\"Saya harap kebijakan yang akan diambil nanti mendapat dukungan seluruh rakyat. Semua itu untuk kepentingan rakyat,\\\" katanya.

Memang gejolak ekonomi nasional belum selesai. Nilai tukar rupiah, misalnya, malah makin liar gerakannya, dengan kecenderungan terus melemah terhadap dolar AS. Pada penutupan perdagangan beberapa waktu lalu, mata uang kita itu menyentuh level Rp11.630 per dolar AS, merosot tajam apabila dibandingkan dengan penutupan hari-hari sebelumnya di posisi Rp11.390 per dolar AS. Muncul kekhawatiran, pelemahan tersebut akan berlanjut dan dalam waktu tak lagi lama menembus Rp12.000 per dolar AS. Empat paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu, belum menampakkan tajinya.

Apalagi para ekonom dan praktisi menilai kebijakan tersebut masih bersifat umum, sehingga harus dielaborasi dan mesti ada lagi turunannya agar mampu menyentuh inti persoalan sebenarnya. Namun hal tersebut membutuhkan waktu, antara lain untuk menggelar rapat dan koordinasi antarlembaga serta pemangku kepentingan. Sayang, koordinasi menjadi \\\'\\\'barang mewah\\\'\\\' di negeri ini. Langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 7%, akhir Agustus lalu, juga belum ampuh. Upaya tersebut dianggap hanya berdampak sementara. Belum ada langkah lain yang dampaknya bersifat kontinu untuk meredam fluktuasi pasar. Menstabilkan nilai tukar rupiah dengan cara menaikkan BI rate dan Fasbi rate diibaratkan minum obat sakit kepala. Hanya sesaat menenangkan pasar dan dalam jangka panjang tidak bisa menyembuhkan.

Pemicu Krisis

Bila tidak hati-hati, perkembangan mutakhir ini bisa menjadi pemicu krisis yang lebih mendalam dan berdampak luas. Padahal indikasinya sudah kita baca sejak lama ketika neraca transaksi berjalan (current account) terus mengalami defisit dan jumlah utang luar negeri makin membengkak. Ini dua faktor yang berpengaruh besar terhadap ketahanan ekonomi kita, setidaknya dari aspek jumlah cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia (BI). Kita menghargai keterbukaan BI mengumumkan penurunan cadangannya, yang terakhir diketahui tinggal US$ 90 miliar, meski hal tersebut menimbulkan kecemasan mengenai kemampuannya membiayai impor.

BI pula yang memperkirakan akan terjadi defisit transaksi berjalan sebesar US$ 9 miliar pada semester II ini, yang tentu menimbulkan spekulasi lebih jauh mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah menjaga ketahanan ekonomi nasional. Kita dengan mudah bisa memperhitungkan kondisi ekonomi terus memburuk. Perkembangan global tak mendukung upaya peningkatan ekspor. Sebaliknya impor akan terus meningkat karena kebutuhan bahan baku, barang modal dan bahan setengah jadi tidak mungkin distop untuk memenuhi kebutuhan tak terpisahkan dari industri nasional.

Sebenarnya impor barang konsumsi bisa dikurangi, tapi makin sulit karena sudah menjadi bagian dari kemanjaan konsumen kita. Itu akan menjadi tekanan terhadap cadangan devisa. Tekanan lain berupa besarnya kebutuhan valuta asing untuk membayar kembali utang-utang swasta yang jatuh tempo tahun ini. Banyak pengutang swasta yang mengandalkan perolehan rupiah sehingga sangat rentan bila terjadi gejolak moneter seperti ini. Faktor-faktor ini menjadi pemicu terjadinya spekulasi valas di pasar uang yang menekan nilai rupiah terus merosot.

Banyak pihak mulai menyangsikan kemampuan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas makro. Hal itu kemudian memicu spekulasi lebih jauh lagi, bahkan timbul pertanyaan apakah krisis moneter akan terulang lagi? Ini pertanyaan wajar karena masyarakat mulai menyangsikan keseriusan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya berkaitan usia pemerintahannya makin pendek. Selain itu, banyak menteri lebih memikirkan pemenangan pemilu tahun depan ketimbang tugas mereka di pemerintahan. Pemerintah juga terlihat pesimistis tak akan mampu mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Kalau sudah begini, laju kegiatan ekonomi akan sangat bergantung pada para pelaku usaha yang mencoba bertahan dalam ketidakpastian.

Ini sangat mencemaskan, seperti mulai banyak terdengar mengenai rencana beberapa perusahaan untuk merumahkan pekerjanya. Kita harus mencermati situasi ini dengan saksama, apalagi dalam beberapa bulan ke depan kita menghadapi pertarungan politik yang keras. Situasi ini juga menjadi pertaruhan bagi SBY untuk mengakhiri kekuasaannya dengan baik, bukan di tengah hantaman krisis ekonomi seperti Soeharto dulu. Maka ia harus mampu menjaga keadaan tidak berubah memburuk, sebab berdasarkan pengalaman, situasi sosial politik kita sering bergerak ke arah yang tidak terduga.

Semestinya, pemerintah bersama-sama bank sentral segera menuntaskan masalah yang tengah mengguncang perekonomian nasional pada saat ini, sekaligus menjinakkan berbagai gejolak ikutannya. Beberapa kebijakan dan langkah yang sudah ditempuh, amat perlu ditemani upaya yang berhubungan dengan faktor fundamental. Pasar menunggu-nunggu penanganan persoalan fundamental ekonomi itu. Di antaranya, kinerja neraca pembayaran yang terus menurun. Ada keyakinan, perbaikan tingkat inflasi dan defisit neraca transaksi berjalan bisa menstabilkan nilai tukar rupiah. Kestabilan berarti mengurangi selisih yang cukup jauh antara patokan BI dan nilai di pasar keuangan.

Selisih tersebut dipicu oleh ketersediaan dolar AS yang terbatas, padahal banyak swasta yang membutuhkan untuk membayar utang valuta asingnya, khususnya dalam dolar AS. Di sisi lain, ada banyak spekulan yang memanfaatkan situasi dan kondisi itu untuk menangguk keuntungan. Selain memperbaiki inflasi dan neraca transaksi berjalan, penting sekali menjaga kepercayaan pasar. Terutama dengan menunjukkan keseriusan mengelola gejolak dan krisis melalui instrumen kebijakan ditambah langkah dan upaya pendukung. analisadaily.com