Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama \"tidak bisa melawan\" kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian intensif terhadap mobil ramah lingkungan untuk dipasarkan ke Indonesia. Dia sendiri mengaku berharap tidak ada lagi penambahan jumlah mobil pribadi di jalan-jalan Jakarta yang tingkat kemacetannya sudah akut.

Tapi karena sudah jadi kebijakan pemerintah pusat, Basuki tidak bisa berbuat apa apa terhadap kebijakan yang ditengarai bakal menambah jumlah mobil pribadi di Indonesia, khususnya di Jakarta.\"Kita tentu secara jujur berharap tidak banyak mobil nambah di DKI. Tapi kalau sudah jadi program nasional, harus didukung. Iya tidak bisa dilawan kan?\" ujar Wagub DKI yang biasa dipanggil Ahok itu, di Balaikota, pekan lalu.

\"Tidak, itu program (mobil murah) sudah lama. Sebenernya itu mobil ramah lingkungan yang dikasih insentif pemerintah jadi murah harganya. Pemerintah pusat kan dari dulu memang mengiinginkan adanya mobil yang ramah lingkungan. Jadi buat perusahaan yang mau produksi dikasih intensif,\" jelas Ahok.

Sadar jalan-jalan di ibukota bakal ketiban pulung dengan membanjirnya mobil-mobil murah itu, lanjut Ahok, pihaknya sudah menyiapkan langkah untuk menanggulanginya. \"Ya mudah, gunakan zonasi parkir mahal di tengah kota, termasuk Electronic Road Pricing (ERP),\" imbuh dia.

Upaya Pemprov DKI untuk mempercepat sistem zonasi parkir dan ERP, kata dia, akan diimbangi dengan percepatan penyediaan transportasi massal seperti pembelian bis. Agar pengadaan bis baru bisa lebih cepat, pemprov DKI akan menggunakan sistem e-catalog. \"Tidak lama juga. Kita tinggal beli bis aja. Kita juga akan pakai e-catalog biar cepet. Kalau lewat tender kan lama, sedangkan pakai e-catalog bisa sekaligus beli tiga ribu bis,\" jelas Ahok.

Sebelumnya, Ahok merasa tidak gentar dengan adanya mobil-mobil murah yang bakal membanjiri jalan-jalan di ibukota.\"tidak, hal ini biasa saja,\" ucap diaa. Daripada khawatir dengan kedatangan mobil-mobil itu yang diperkirakan bakal menambah kemacetan di Jakarta, Ahok justru yakin dengan kebijakan yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan angka kemacetan.

Yaitu dengan kebijakan untuk menambah jumlah transportasi massal yang ada di Jakarta, kebijakan untuk zonasi parkir dengan tarif tinggi di tengah kota, pemberlakuan Ganjil-Genap, hingga pemberlakuan sistem ERP atau electronic road pricing yakni pemberlakuan jalan berbayar.\"Meskipun kamu naik mobil murah, tapi bisa tidak bayar ERP itu Rp100 ribu sekali lewat?\" ujarnya.

Ahok juga mengakui mangkraknya pemberlakukan sistem Ganjil-Genap dikarenakan jumlah transportasi umum massal di Jakarta masih belum cukup. \"Ganji-Genap memang penting untuk mengurangi jumlah mobil pribadi di jalan. Tapi syaratnya kan kata pak gubernur harus menyiapkan dulu transportasi massal-nya,\" tandas dia.