Ahok: Kami "Tak Kuasa" Melawan - Kebijakan Mobil Murah

NERACA

Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama \"tidak bisa melawan\" kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian intensif terhadap mobil ramah lingkungan untuk dipasarkan ke Indonesia. Dia sendiri mengaku berharap tidak ada lagi penambahan jumlah mobil pribadi di jalan-jalan Jakarta yang tingkat kemacetannya sudah akut.

Tapi karena sudah jadi kebijakan pemerintah pusat, Basuki tidak bisa berbuat apa apa terhadap kebijakan yang ditengarai bakal menambah jumlah mobil pribadi di Indonesia, khususnya di Jakarta.\"Kita tentu secara jujur berharap tidak banyak mobil nambah di DKI. Tapi kalau sudah jadi program nasional, harus didukung. Iya tidak bisa dilawan kan?\" ujar Wagub DKI yang biasa dipanggil Ahok itu, di Balaikota, pekan lalu.

Kemudian dia membantah kalau program mobil murah memang sengaja diluncurkan untuk \'menggoyang\' elektabilitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang memang tengah naik daun untuk digadang-gadang sebagai calon presiden di Pemilu 2014 nanti.

\"Tidak, itu program (mobil murah) sudah lama. Sebenernya itu mobil ramah lingkungan yang dikasih insentif pemerintah jadi murah harganya. Pemerintah pusat kan dari dulu memang mengiinginkan adanya mobil yang ramah lingkungan. Jadi buat perusahaan yang mau produksi dikasih intensif,\" jelas Ahok.

Sadar jalan-jalan di ibukota bakal ketiban pulung dengan membanjirnya mobil-mobil murah itu, lanjut Ahok, pihaknya sudah menyiapkan langkah untuk menanggulanginya. \"Ya mudah, gunakan zonasi parkir mahal di tengah kota, termasuk Electronic Road Pricing (ERP),\" imbuh dia.

Upaya Pemprov DKI untuk mempercepat sistem zonasi parkir dan ERP, kata dia, akan diimbangi dengan percepatan penyediaan transportasi massal seperti pembelian bis. Agar pengadaan bis baru bisa lebih cepat, pemprov DKI akan menggunakan sistem e-catalog. \"Tidak lama juga. Kita tinggal beli bis aja. Kita juga akan pakai e-catalog biar cepet. Kalau lewat tender kan lama, sedangkan pakai e-catalog bisa sekaligus beli tiga ribu bis,\" jelas Ahok.

Sebelumnya, Ahok merasa tidak gentar dengan adanya mobil-mobil murah yang bakal membanjiri jalan-jalan di ibukota.\"tidak, hal ini biasa saja,\" ucap diaa. Daripada khawatir dengan kedatangan mobil-mobil itu yang diperkirakan bakal menambah kemacetan di Jakarta, Ahok justru yakin dengan kebijakan yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan angka kemacetan. Yaitu dengan kebijakan untuk menambah jumlah transportasi massal yang ada di Jakarta, kebijakan untuk zonasi parkir dengan tarif tinggi di tengah kota, pemberlakuan Ganjil-Genap, hingga pemberlakuan sistem ERP atau electronic road pricing yakni pemberlakuan jalan berbayar.\"Meskipun kamu naik mobil murah, tapi bisa tidak bayar ERP itu Rp100 ribu sekali lewat?\" ujarnya.

Ahok juga mengakui mangkraknya pemberlakukan sistem Ganjil-Genap dikarenakan jumlah transportasi umum massal di Jakarta masih belum cukup. \"Ganji-Genap memang penting untuk mengurangi jumlah mobil pribadi di jalan. Tapi syaratnya kan kata pak gubernur harus menyiapkan dulu transportasi massal-nya,\" tandas dia.

Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan kalau pertambahan jumlah kendaraan pribadi di Jakarta meningkat sembilan persen tiap tahunnya, atau mencapai 1.117 kendaraan per hari. [mohar]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Yakin Dana Amnesti Pajak Tidak Kembali ke Asing

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan hingga masa penahanan dana (holding period)…

Eksploitasi Air Tanah Sebabkan Penurunan Tanah Jakarta

    NERACA   Jakarta - Penurunan tanah (landsubsidence) di DKI Jakarta salah satu faktornya adalah disebabkan eksploitasi air tanah…

Internet Lambat Ikut Hambat Bisnis

    NERACA   Jakarta - Lembaga riset global Legatum Institute mengungkapkan bahwa koneksi internet yang lambat dan bandwidth jaringan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…