Hatta: Dahlan Harus Lobi DPR

Pembangunan Tol Trans Sumatera

Senin, 16/09/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyesalkan molornya pembangunan awal jalan tol Trans-Sumatera. Keterlambatan pelaksanaan groundbreaking terutama disebabkan penolakan Komisi VI DPR memberi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana proyek tersebut.

Hatta menyebut Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab mengawal isu ini. Pasalnya, tanpa persetujuan DPR, proyek tersebut bakal makin molor."Dahlan Iskan harus rajin membahas dengan komisi VI. Kenapa komisi VI merasa (tol Trans-Sumatera) ini belum dibahas, saya tidak tahu. Kalau tidak disetujui DPR, berarti tidak bisa dijalankan," kata Hatta di Jakarta, Jumat (13/9) pekan lalu.

Pemerintah awal pekan ini mengusulkan PMN untuk lima perusahaan pelat merah yakni PT Hutama Karya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Krakatau Steel, PT Geo Dipa Energi, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Total suntikan modal yang diminta Rp7 triliun, dengan rincian Rp2 triliun uang tunai buat Hutama Karya. Sisanya modal dalam wujud data administrasi untuk BUMN lainnya.

Namun, permintaan Dahlan ditolak mentah-mentah oleh Komisi VI, alasannya anggota dewan merasa tak pernah diajak berkomunikasi sebelumnya soal pemberian PMN. Masalah makin ruwet, dikarenakan Dahlan dituduh hendak menggelapkan uang negara, dengan alasan karena PMN untuk Hutama Karya sudah masuk dalam nota keuangan APBN-P 2013 tapi belum dibahas bersama komisi VI.

Penolakan legislatif ini paling berdampak pada kesiapan Hutama Karya menggarap ruas tol Palembang, Lampung, dan Dumai yang masuk skema awal pengembangan Trans-Sumatera yang ditargetkan mulai digarap tahun ini. Padahal BUMN infrastruktur itu sangat butuh dana segar.

Melihat kondisi ini, Hatta menilai Dahlan sebagai bos BUMN hanya perlu komunikasi lebih intensif dengan DPR. Pasalnya, dana riil sebetulnya sudah tersedia di Kementerian Keuangan. Sangat disayangkan jika pengucurannya terganjal hanya karena tak mendapat restu politikus.

"Ini yang sayang menurut saya, dana sudah ada, kita bisa memulai tahun ini. Marilah aktif di komisi VI, apa masalahnya, kan menko tidak bisa melakukan rapat bersama komisi," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan UMum (PU) Djoko Kirmanto pernah mengatakan, empat ruas tol di Sumatera rencananya akan mulai dikerjakan akhir September 2013 ini adalah Tol Medan-Binjai 16,8 km dengan investasi Rp2 triliun, Tol Pekanbaru-Dumai 135 km dengan investasi Rp14,7 triliun, Tol Palembang-Indralaya 22 km dengan investasi Rp1 triliun, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar 150 km dengan investasi Rp13,8 triliun.

Dia menargetkan, paling cepat salah satu ruas sudah mulai groundbreaking pada September 2013 dan paling akhir di awal 2014, semua ruas telah mulai dikembangkan. Namun rencana ini tampaknya akan tertunda.

Djoko juga menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang status PT Hutama Karya Persero menjadi perusahaan pembuat jalan tol sudah disepakati Presiden. Sehingga, perseroan kini sudah bisa mulai membangun jalan tol Trans Sumatera tersebut.

“PP dan Perpres untuk HK sudah disepakati. Jadi tahun ini sudah bisa dibangun jalan tol Trans Sumateranya,” katanya. Djoko pun menjelaskan, Hutama Karya nantinya akan segera bisa membangun semua ruas jalan tol di Trans Sumatera. Namun yang utama akan dibangun adalah ruas tol Medan-Binjai, Bakauheni-Lampung dan Palembang-Indralaya.

Dari rute tersebut akan ada 24 ruas jalan tol yang akan dibangun Hutama Karya. Namun untuk pembebasan lahannya akan dilakukan oleh perseroan sendiri. “Untuk pembebasan lahan akan dilakukan Hutama Karya sendiri. Karena ini sudah badan usaha, jadi pembebasan lahannya akan lebih mudah,” tambah dia. [mohar]