Kemenperin Kembali Raih Predikat Penyusun Laporan Keuangan Terbaik - Lima Kali Pertahankan Opini WTP

NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono kepada Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun di Jakarta, akhir pekan lalu. Wamenperin mengungkapkan, Kementerian Perindustrian telah lima kali menerima penghargaan yang sama sejak tahun 2008 atas dasar prestasi mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keberhasilan tersebut sebagai wujud komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan, didukung SDM berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik serta penjaminan mutu (quality assurance) yang dilakukan pengawas internal.

“Kami akan terus berupaya untuk mempertahankannya, karena penghargaan ini dapat memotivasi jajaran Kemenperin dalam menyusun laporan keuangan sesuai kaidah-kaidah akuntansi yang dipersyaratkan. Disamping itu, penghargaan ini juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola anggaran, Kemenperin telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Wamenperin.

Opini WTP merupakan pengakuan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2012, sebanyak 69 Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat opini WTP atau meningkat jika dibandingkan tahun 2011 sekitar 67 Kementerian Negara atau Lembaga.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Muhamad Chatib Basri mengharapkan, semua kementerian dan lembaga pemerintah harus mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Chatib, harapan tersebut diiringi dengan pemerintahan yang benar, agar penilaian WTP dapat diwujudkan sesuai harapan. \"Sesuai aturan UU bahwa proses menjadi negara baik pada akhirnya mendukung perekonomian menjadi solid dengan pengelolaan keuangan yang baik. Kita berharap semua lembaga dapat WTP semua,\" ujar Chatib.

Adapun Undang - Undang (UU) tersebut Nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara, UU no.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU no.16 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan negara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab.

Chatib menjelaskan, harapan WTP pada semua lembaga dan kementerian dituangkan pada acara rapat kerja nasional akuntansi ini. Dengan tujuan membangun upaya sistem keuangan yang kredibel.

Mengenai laporan keuangan yang kredibel, Chatib mengatakan sejak 2004 pemerintah telah membentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). \"Sejak kurun 9 ahun LKPP dibentuk sampai 2012 terjadi peningkatan realisasi pendaptan negara dari Rp403 triliun menjadi Rp1,211 triliun atau 231%\" ucap Chatib.

Realisasi kualitas laporan lembaga dan kementerian WTP 2011 ada 67 lembaga dan 2012 69 lembaga. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2011 349 dan pada 2012 286 lembaga. Tidak memberikan pendapat atau disclaimer 2011 96 lembaga dan pada 2012 37 lembaga. Tidak wajar 2011 ada 8 lembaga dan 2012 ada 4 lembaga.

Related posts