Depok - Pemerintah Kota Depok sudah saatnya perlu mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diingatkan DPRD karena masih banyak pos-pos pendapatan yang belum maksimal perolehannya untuk mengisi kas daerah. Kendati demikian sudah ada perolehan PAD yang setiap tahun tampak peningkatannya karena telah menggunakan sistem online pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Demikian berbagai keterangan yang berhasil dirangkum NERACA dari hasil reses anggota DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna sekaligus HUT Lembaga Legislatif ini, pekan kemarin.

“Komisi A dan B, meminta perlu optimalisasi PAD, evaluasi target dan target 2014. Selain itu juga perlu mencermati perolehan PAD dari pos pos PAD lainnya,” tutur Prihandoko yang menyampaikannya dalam rapat Paripurna dengan tegas dan sangat berharap hal ini menjadi perhatian dan prioritas dalam penyusunan target PAD pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, juga disampaikan hasil reses dari Komisi C, yaitu masih ada masih ada pekerjaan yang bermasalah atau ada problem yang juga perlu dicermati. Misalnya, di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, yakni masyarakat memerlukan adanya Alun-alun yang juga sebagai Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk ini diusulkan lokasinya di bekas Terminal Terpadu Kota Depok.

“Sarana ini selain sebagai Ikon Kota juga bisa dimanfaatkan bagi warga Depok dalam berolahraga pagi saat akhir pekan,” ujar Prihandoko yang juga minta agar Terminal Jatijajar yang tipenya lebih besar, segera dipercepat operasionalnya dan pemindahannya.

Prihandoko juga menyampaikan hasil reses, tentang masalah RTH di wilayah Kecamatan Beji lebih ditingkatkan, terutama terkait dengan perbaikan jalan betonisasi. Begitupula halnya dengan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). “Dan, Dinas Pendidikan (Disdik) dari hasil reses para anggota Dewan, terlihat pada tahun ini, berkurang permasalahannya, tapi perlu terus diperbaiki terutama dalam manajemen PPDB,” ujarnya memuji kinerja Dinas Pendidikan ini.

Namun, Prihandoko mengingatkan kontraktor agar berkoordinasi dengan Lurah, agar pengawasan dapat berjalan maksimal. Dikemukakan bahwa dalam Musrenbang, warga mengeluhkan kurang mengajak elemen pemuda. Sehingga, banyak kebutuhan masyarakat yang merupakan kebutuhan sarana dan prasarana pokok, tidak terakomodasi, khususnya yang berguna untuk pengembangan generasi muda.

Selain itu, hampir di beberapa pelosok wilayah Kecamatan yang strategis dan padat kegiatan lalulintas penduduknya, ternyata tidak memiliki lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Salah satu contoh di depan SMK Panmas yang sangat rawan kecelakaan dan kriminalitas, ternyata tidak ada lampu PJU-nya. Padahal lokasi ini masih termasuk jalan utama yang menghubungkan kecamatan Pancoran Mas dan Sawangan Bojongsasri.

Yang memprihatinkan ada PJU bukan ditempatkan pada lokasi yang dibutuhkan masyarakat yang kegelapan saat menyeberang atau pulang di malam hari.

Dikemukakan juga, bahwa masyarakat saat ini memerlukan adanya terminal kecil yang ditempatkan pada lokasi penghubung antar kecamatan dan antar kota tetangga.

Begitu pula terkait dengan masalah bangunan perumahan yang saat ini di berbagai pelosok kampung semakin bebas membangun tanpa Ijin mendirikan bangunan. Bahkan, bukan hanya untuk kepentingan rumah tinggalnya, tapi untuk kepentingan bisnis rumah kost.

Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, dalam keterangannya meminta agar pengawasan perlu ditingkatkan. “Hal ini dikarenakan agar jangan keenakan para eksekutif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Masyarakat perlu mendapat perhatian dan diperdulikan dalam berbagai kegiatan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” tandasnya mengingatkan Aparatur Pemerintah Kota Depok yang ada di dinas, kantor dan lembaga.