Depok - Pemerintah Kota Depok mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara berturut-turt dalam dua tahun terakhir ini. Penghargaan dari pemerintah pusat ini atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah  APBD Tahun Anggaran 2012. Pada tahun sebelumnya juga mendapat penghargaan serupa. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Doddy Setiadi kepada NERACA, akhir pekan kemarin.

Penghargaan tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Depok dalam keberhasilannya nmengelola keuangan daerah, mendapat insentif Rp2 miliar yang penggunaannya diperuntukkan di Dinas Pendidikan. “Dasar penilaiannya adalah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun Kementerian Keuangan biasa akan memberikan insentif kepada daerah penerima penghargaan dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan,” ujar Doddy, saat menjawab NERACA.

Menurut Doddy, penghargaan yang diterima pada tahun 2011 dananya ditransfer ke kas daerah. Sedangkan perolehan penghargaan pada APBD Tahun Anggaran 2012 ini, belum diketahui berapa dana insentif yang akan diterima.

Dalam acara yang dilakukan akhir pekan kemarin, yang menerima penghargaan dari Menteri Keuangan adalah Wakil Walikota Depok. Tidak dijelaskan mengapa penghargaan yang sangat bergengsi ini Walikota Depok tidak hadir untuk menerimanya dan hanya diwakilkan kepada Wakil Walikotanya.

Doddy Setiadi menjelaskan, bahwa yang menerima penghargaan serupa di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Depok dan Kota Banjar. Sedangkan untuk daerah-daerah lainnya yang mendapat penghargaan, tidak tahu persis datanya tentang Kabupaten atau Kota yang dapat penghargaan serupa.

Dijelaskannya, nilai uang insentif yang akan diterima Pemerintah Kota Depok untuk mengisi kas daerahnya, tergantung kebijakan Kemenkeu. “Tahun lalu kita dapat kalau saya tidak lupa Rp2 miliar dan digunakan untuk kepentingan pendidikan,” kata Doddy.

Berdasarkan data yang dimiliki NERACA, saat ini pengelolaan keuangan daerah di Kota Depok semakin tahun semakin baik dan juga semakin transparan. Beberapa pos pendapatan PAD juga sudah dilakukan dengan transparan alirannya melalui sistem online.

Dalam hal ini semua pihak bisa akses dana yang masuk dari penerimaan PAD dari PBB dan BPHTB. Sedangkan dari pos lainnya, seperti dari penerimaan yang dikelola Dinas Perhubungan, yakni Retribusi KIR, Terminal, Ijin Trayek dan banyak lagi pendapatan lainnya, masih manual dan belum optimal transparansinya.

Kendati demikian, pos-pos pendapatan pajak daerah atau retribusi dari dinas lain, targetnya selalu tercapai sesuai penetapan secara hukum dalam APBD yang disetujui DPRD Kota Depok. Bahkan seringkali juga bisa melampaui target. Padahal potensinya sangat potensial. Hanya saja belum maksimal realisasinya. Sehingga, upaya DPPKAD untuk meningkatkan PAD, juga memerlukan ektra ordinary untuk menata arus masuk PAD ke kas daerah secara realistis sesuai potensi.