Kota Depok Mendapat Award Menteri Keuangan - Berhasil Mengelola Keuangan Daerah

Depok - Pemerintah Kota Depok mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara berturut-turt dalam dua tahun terakhir ini. Penghargaan dari pemerintah pusat ini atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah APBD Tahun Anggaran 2012. Pada tahun sebelumnya juga mendapat penghargaan serupa. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Doddy Setiadi kepada NERACA, akhir pekan kemarin.

Penghargaan tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Depok dalam keberhasilannya nmengelola keuangan daerah, mendapat insentif Rp2 miliar yang penggunaannya diperuntukkan di Dinas Pendidikan. “Dasar penilaiannya adalah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun Kementerian Keuangan biasa akan memberikan insentif kepada daerah penerima penghargaan dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan,” ujar Doddy, saat menjawab NERACA.

Menurut Doddy, penghargaan yang diterima pada tahun 2011 dananya ditransfer ke kas daerah. Sedangkan perolehan penghargaan pada APBD Tahun Anggaran 2012 ini, belum diketahui berapa dana insentif yang akan diterima.

Dalam acara yang dilakukan akhir pekan kemarin, yang menerima penghargaan dari Menteri Keuangan adalah Wakil Walikota Depok. Tidak dijelaskan mengapa penghargaan yang sangat bergengsi ini Walikota Depok tidak hadir untuk menerimanya dan hanya diwakilkan kepada Wakil Walikotanya.

Doddy Setiadi menjelaskan, bahwa yang menerima penghargaan serupa di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Depok dan Kota Banjar. Sedangkan untuk daerah-daerah lainnya yang mendapat penghargaan, tidak tahu persis datanya tentang Kabupaten atau Kota yang dapat penghargaan serupa.

Dijelaskannya, nilai uang insentif yang akan diterima Pemerintah Kota Depok untuk mengisi kas daerahnya, tergantung kebijakan Kemenkeu. “Tahun lalu kita dapat kalau saya tidak lupa Rp2 miliar dan digunakan untuk kepentingan pendidikan,” kata Doddy.

Berdasarkan data yang dimiliki NERACA, saat ini pengelolaan keuangan daerah di Kota Depok semakin tahun semakin baik dan juga semakin transparan. Beberapa pos pendapatan PAD juga sudah dilakukan dengan transparan alirannya melalui sistem online.

Dalam hal ini semua pihak bisa akses dana yang masuk dari penerimaan PAD dari PBB dan BPHTB. Sedangkan dari pos lainnya, seperti dari penerimaan yang dikelola Dinas Perhubungan, yakni Retribusi KIR, Terminal, Ijin Trayek dan banyak lagi pendapatan lainnya, masih manual dan belum optimal transparansinya.

Kendati demikian, pos-pos pendapatan pajak daerah atau retribusi dari dinas lain, targetnya selalu tercapai sesuai penetapan secara hukum dalam APBD yang disetujui DPRD Kota Depok. Bahkan seringkali juga bisa melampaui target. Padahal potensinya sangat potensial. Hanya saja belum maksimal realisasinya. Sehingga, upaya DPPKAD untuk meningkatkan PAD, juga memerlukan ektra ordinary untuk menata arus masuk PAD ke kas daerah secara realistis sesuai potensi.

BERITA TERKAIT

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

Sinergi DJP-DJBC: Strategi Pengamanan Keuangan Negara

  Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja sama dan Humas Kanwil DJP WP Besar *) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan…

Moody’s Naikkan Peringkat XL Axiata - Profil Keuangan Dinilai Stabil

NERACA Jakarta – Meski pencapaian kinerja keuangan di kuartal pertama 2018 tidak terlalu positif dengan laba bersih terkoreksi 63% dari…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

IPO MAHKOTA GROUP

Komisaris Independen PT Mahkota Group Tbk, Harry Kurniawan (kiri) berbincang dengan Direktur PT Mahkota Group Tbk, Fuad Halimoen (kedua kiri),…

PRESIDEN TINJAU PEMBANGUNAN RUNWAY 3 BANDARA SOETTA

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin (kanan)…

HALAL BIHALAL PEMPROV DKI JAKARTA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kanan) dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kiri) bersalaman dengan pegawai Pemprov DKI dan warga…