Antisipasi Krisis Perbankan

Upaya perbaikan dari krisis ekonomi yang sedang dialami sejumlah negara besar diantaranya Amerika Serikat dan China secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Karena itu, pemerintah harus waspada dan antisipatif menghadapi rencana The Fed melakukan tapering off pada minggu ini. Karena dipastikan akan terjadi capital outflow dalam jumlah besar yang berpotensi mengganggu kondisi ekonomi negeri ini.

Tak pelak lagi akan menimbulkan efek domino akibat kebijakan The Fed itu yang tentunya membawa dampak buruk terhadap yang lainnya. Celakanya, kalau negara-negara berkembang yang terkena krisis ekonomi, lembaga-lembaga keuangan internasional cenderung lepas tangan. Akibatnya, krisis yang terjadi bisa sangat parah dan potensial mengimbas ke wilayah lain.

Krisis pada umumnya ditandai dengan kelesuan ekonomi. Apalagi dengan kebijakan menaikkan BI Rate, hal itu membuat indikasi Indonesia siap menghadapi kelesuan ekonomi di dalam negeri. Awal krisis yang akan dihadapi adalah perbankan, sebaga dampak kebijakan bunga tinggi yang akan menular ke sektor lain dalam waktu relatif cepat.

Tak lama lagi nanti banyak warung di pelosok Jakarta akan bangkrut. Itu sebagai bukti bahwa rakyat kebanyakan sudah tak memiliki daya beli lagi. Sementara lapisan atas justru berbelanja keperluan sehari-hari ke pasar-pasar modern milik pengusaha besar. Semua ini akibat kebijakan bunga tinggi yang membuat tidak kondusif lapisan dunia usaha.

Saat ini dampak kelesuan ekonomi global mulai terasa di masyarakat menengah ke atas, terlebih mereka yang bermain saham, valuta asing dan investasi emas. Di masyarakat bawah, harga bahan pangan mulai merangkak naik, akibat berasal dari impor. Jika sudah begini, masyarakat bawah yang paling merasakan dampak negatifnya.

Begitu juga harga bahan baku seperti besi, keramik, semen dan sejumlah aksesori rumah lainnya yang berasal dari industri manufaktur sangat rentan mengalami kenaikan. Ini semakin menyulitkan sektor properti, setelah sebelumnya juga diterpa kenaikan harga bahan baku akibat kenaikan BBM dan kenaikan suku bunga perbankan.

Kondisi di dalam negeri tentunya juga akan berpengaruh secara signifikan. Kita lihat saja sekarang, tingkat inflasi sudah menjangkau 9% pada 2013, suku bunga bank lambat laun merangkak naik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam dua bulan terakhir melesat dari kisaran Rp 9.500 menjadi Rp 11.500 per US$ dan rupiah cenderung terus terdepresiasi.

Pelemahan nilai rupiah itu memang dianggap “menguntungkan” bagi eksportir, tapi di lain pihak akan memukul pengusaha yang harus mengimpor bahan bakunya dari luar negeri.

Apabila kondisi inflasi masih relatif tinggi dan akan diikuti dengan kenaikan suku bunga pinjaman, kemudian menurunnya volume maupun harga impor serta masih tingginya keperluan impor untuk bahan baku, maka perlu diwaspadai secara cermat hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan memenuhi kewajiban (repayment capacity) para nasabah bank.

Walau dari berbagai skenario seperti stress test, sampai saat ini pihak perbankan masih optimis akan tetap stabil, sebaiknya tidak membuat kita lengah sedikitpun. Tentunya selain perbankan, diperlukan daya dukung yang kondusif dari pemerintah maupun regulator agar berbagai kemungkinan terburuk dapat dihindari sedini mungkin.

Belajar dari krisis multidimensi di masa lalu (1998), hal yang terpenting yang harus dilakukan BI adalah memfokuskan kebijakannya untuk menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perbankan nasional, bukan semata-mata menyoroti instrumen moneter yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Related posts