Jakarta – Sejumlah pengamat, akademisi dan pengusaha menilai kebijakan suku bunga tinggi yang diindikasikan dengan kenaikan BI Rate mencapai 7,25%, hanya akan membuat persoalan baru di kalangan dunia usaha yang akan menghadapi stagnasi sehingga gagal  mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kalangan pengusaha khususnya UMKM juga akan kesulitan mengembangkan usaha pada 1-2 tahun mendatang, akibat dampak suku bunga tinggi yang melanda perbankan nasional saat ini.

NERACA

Walau kebijakan Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 7,25% diakui Menkeu Chatib Basri akan sangat mendukung untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account) dan inflasi. Penyebab utama membengkaknya defisit dan inflasi tersebut, sebenarnya berasal dari tidak terkendalinya faktor imported inflation yang berasal dari besarnya impor migas dan faktor administrated price (penetapan tarif oleh pemerintah). Artinya, bukan disebabkan oleh faktor instrumen moneter.

Di sisi lain, dampak negatif kenaikan suku bunga BI Rate akan berdampak meningkatkan kredit bermasalah (non performing loan-NPL) perbankan, dan menurunkan daya beli masyarakat karena pertumbuhan pembiayaan (kredit) bank tersendat karena bunga kredit tinggi, sehingga ekonomi Indonesia akan melemah dalam 2-3 tahun ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Prof Dr Ahmad Erani Yustika, mengungkapkan kebijakan Bank Indonesia menaikan suku bunga untuk meredam inflasi adalah tindakan yang tidak berguna dan sia sia. \"Sakitnya kepala,akan tetapi yang di beri obat itu kaki. Ini kan,percuma saja,tidak langsung mengenai sasaran,\" ujarnya saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut guru besar Unibraw ini mengatakan, dalam mengindentifikasi persoalan BI membuat kesalahan besar. Seharusnya BI lebih teliti dan dapat menganalisa setiap persoalan ekonomi yang sedang bergejolak saat ini. \"Inflasi sulit diredam dengan BI Rate. Sumber inflasi itu di sektor pangan seperti daging dan kedelai,\" jelas dia.

Buktinya, menurut dia,  meski pemerintah telah menaikkan BI Rate pada bulan lalu, ternyata inflasi tetap tinggi karena masalah kedelai dan daging. Untuk itu, dia meminta BI lebih hati-hati dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter.

\"Kalau diagnosisnya keliru, maka kebijakan yang dibuat justru akan melahirkan persoalan baru, dan ini bisa berbahaya,\" ujarnya.

Erani juga mengritik dengan kebijakan BI yang menaikan suku bunga acuan secara bertubi tubi. Padahal, beberapa waktu lalu suku bunga acuan itu sempta ditahan cukup lama 16 bulan di level terendah 5,75%.

Bagaimanapun, kebijakan suku bunga rendah akan membuat sektor rill bergairah. Roda perekonomian pun menjadi berputar,sektor produksi dalam negeri bisa dipacu.

\"Apabila BI ingin menaikan BI Rate lagi ya,bisa overdosis, kebijakan tersebut akan menekan sektor riil,\"papar Erani.

Dia berpendapat, kenaikan BI Rate secara bertubi-tubi akan mendorong bank menaikkan suku bunganya. Hal ini tentu akan berdampak ke sektor riil karena modal bisnis mereka berasal dari perbankan.

Tidak Bergerak

Kebijakan moneter seperti kenaikan BI Rate, sebenarnya lebih ampuh untuk menekan pelemahan rupiah dengan menguatkan nilai nominal rupiah, tapi tidak akan cukup ampuh menghadapi masalah ketergantungan impor.

Ketergantungan impor ini disebabkan dari kurangnya pasokan dalam negeri, seperti kebutuhan input produksi industri dan komoditas pangan. Selama masih tingginya akan kebutuhan impor, selamanya diharuskan membayar dengan US$,  dan selama itu pulalah kebutuhan mengeluarkan mata uang dalam bentuk US$ tetap banyak.

Erani mengakui, meningkatnya BI Rate dapat menyebabkan bank menaikkan suku bunganya. Hal ini akan memberatkan produsen lokal, baik pengusaha yang bekerja di jasa keuangan dan UMKM, untuk memperoleh modal kerja dan meningkatkan kinerja. Hasilnya memungkinan sektor riil bergerak semakin lambat dan tidak bergerak. Ketika sektor riil tidak bergerak, sulit rasanya mengharapkan adanya pengurangan ketergantungan akan komoditas impor dan meningkatkan kemampuan ekspor nasional.

Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Franky Sibarani mengungkapkan, kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 bsp  dari 7% menjadi 7,25% akan mempengaruhi suku bunga perbankan nasional.

\"Selain itu, jika bunga kredit naik, akan berpengaruh terhadap harga jual barang,\" ujarnya, kemarin.

Menurut Franky, sektor yang paling terkena dampaknya akibat kenaikan suku bunga perbankan adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena suku bunga kreditnya di atas 10%. Setelah BI Rate naik, biasanya baru dirasakan dampaknya 2 sampai 3 bulan ke depan. Biasanya, bank komersial juga akan ikut menaikkan suku bunga kredit.

\"Bahkan juga akan berdampak banyaknya kredit yang bermasalah karena suku bunga kredit yang naik,\" ujar dia.

Dia pun menambahkan, bank sentral seharusnya tidak menaikkan BI Rate agar industri dalam negeri khususnya UMKM tidak semakin terpuruk. Sektor padat karya akan terkena dampaknya jika suku bunga perbankan akhirnya meningkat dalam waktu dekat ini.

“Industri padat karya sedang dihadapkan dengan maraknya produk impor asal China yang membanjiri pasar dalam negeri. Jika suku bunga perbankan naik, maka banyak produsen yang akan beralih menjadi trader,” ujarnya.

Franky pun menjelaskan kenaikan BI Rate ini membuat kalangan pengusaha menunda niat mereka untuk berinvestasi atau melakukan ekspansi usaha. Bahan baku dan barang modal yang lebih banyak diimpor membuat modal menjadi lebih mahal. Saat ini bukan momentum untuk melakukan pinjaman ke bank untuk meningkatkan kapasitas pabrik atau membangun pabrik baru. Bunga tidak murah, kalau harus impor barang modal maka harus bayar memakai US$. Kalangan pengusaha memilih mengambil sikap wait and see menunggu sampai kondisi perekonomian lebih stabil.

Pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih menilai kebijakan menaikan BI Rate hanya mengurangi tekanan terhadap rupiah, tetapi tidak menyelesaikan masalah ekonomi yang tengah membelit Indonesia. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa kebijakan ini menunjukan kekhawatiran BI terhadap ekonomi Indonesia.

“Dengan BI menaikan lagi BI Rate secara bertubi-tubi dalam 2 bulan belakangan ini, terlihat bahwa BI cukup serius menangani masalah ini dan mereka khawatir dengan kondisi ekonomi kita. Namun ini hanya mengurangi tekanan terhadap rupiah saja, Padahal masalah kita ada empat masalah utama yaitu cadangan devisa yang menipis dan berasal dari hot money, utang swasta di luar negeri cukup banyak dan mayoritas jatuh tempo jangka pendek, defisit neraca perdagangan semakin meningkat, dan terakhir aliran dana asing semakin berkurang menjelang tahun politik 2014.

“Ke-4 hal ini tidak hanya dapat selesai dengan kebijakan menaikkan BI Rate. justru kebijakan ini akan memberatkan masyarakat dan berdampak besar bagi perbankan yang akan mengalami peningkatan NPL”, katanya.

Rektor Kwik Kian Gie Institute School of Business Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan, sebenarnya kebijakan menaikkan suku bunga BI Rate merupakan cerminan dari paniknya pemerintah dalam menghadapi kebijakan Amerika melalui The Fed. “Sebenarnya kebijakan suku bunga ini bisa menekan inflasi dan biar waktu yang membuktikan kebijakan ini berhasil atau tidak,” ujarnya, Sabtu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika The Fed tidak melakukan tapering off, maka rupiah akan selamat dari depresiasi. “Tapi kalau tapering dilaksanakan mungkin nilai tukar rupiah bisa mencapai Rp 12.000 atau lebih per US$,” ujarnya.

Sedangkan pengaruhnya terhadap kredit bermasalah (non performing loan-NPL) terhadap perbankan, Anthony menilai kebijakan ini masih belum terlihat negatifnya. “Pengaruh ke NPL saya kira belum, karena ini masih di tahap normal,” imbuh dia.

Anthony juga menjelaskan, kebijakan menaikkan BI Rate adalah sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi inflasi dan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. “Namun, BI rate juga bisa mempengaruhi dunia usaha dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ssektor yang membutuhkan suku bunga rendah, misalnya sektor otomotif dan kredit pemilikan rumah, mereka akan stagnan,” ujarnya.

Namun staf ahli ekonomi Bappenas Bambang Prijambodo menilai langkah Bank Indonesia dengan menaikan suku bunga acuan sudah tepat. Pasalnya, salah satu cara untuk membuat nilai rupiah kembali normal adalah dengan menaikkan BI Rate. Apalagi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih melemah, bahkan telah berada di atas Rp11.000 per US$.

\"Menaikkan BI Rate, jauh lebih aman dibandingkan dengan terus membiarkannya disaat kondisi rupiah sedang tidak stabil. Bahkan kalau tetap dibiarkan maka nilai rupiah semakin anjlok, dan defisit neraca perdagangan akan semakin tinggi,\" ujarnya, Sabtu.

Menurut dia, jika BI tidak mengambil langkah dengan menaikkan BI Rate maka semakin membahayakan ekonomi. \"Saya rasa ini adalah langkah yang terbaik,\" katanya. Meski begitu, dia mengakui kenaikan suku bunga acuan itu akan semakin mengancam target pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P sebesar 6,3%.

Bambang menjelaskan, sebelum ada kenaikan BI Rate, pertumbuhan ekonomi di tahun ini tidak akan sebaik yang diperkirakan. Pasalnya beberapa penyebab eksternal seperti krisis global yang juga belum selesai dan kebijakan pemerintah AS terkait dengan rencana quantitative easing yang menyebabkan capital outflow serta masalah internal seperti belanja negara yang kurang maksimal. Dengan demikian, Bambang memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2013 berada di kisaran 5,8-6,2%. sylke/nurul/bari/iwan/mohar