Perda Dicabut Sesuai Amanat UU

NERACA

Bogor - Walikota Bogor Diani Budiarto bersyukur atas kesepakatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor untuk mencabut 5 Perda (peraturan daerah) dan sejumlah pasal yang berada dalam 2 Perda Retribusi. Kesepakatan tersebut, akhirnya dituangkan dalam Perda Kota Bogor tentang pencabutan perda dan pasal retribusi yang tidak terkait dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

"Dengan adanya perda dimaksud, maka menjadi lebih pasti bagi kita untuk melangkah dalam pengelolaan retribusi dan pajak daerah, sehingga InsyaAllah tidak ada lagi ketentuan retribusi dan pajak daerah yang dapat dinilai melanggar UU Nomor 28 Tahun 2009," ujar Diani.

Dalam kesempatan yang sama, Faizal Alatas, Ketua Pansus DPRD Kota Bogor mengatakan bahwa dengan diterbitkannya perda pencabutan itu, maka Kota Bogor berpotensi kehilangan retribusi dari sejumlah Perda yang dicabut.

"Namun tentunya Pemerintah Kota Bogor akan terus berupaya meningkatkan potensi PAD Kota Bogor dengan mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Seperti pajak restoran dan sebagainya," ujar Faizal optimistis.

Berikut ini 5 perda yang dicabut seutuhnya dan 2 perda yang beberapa pasalnya dicabut sebagian: 1. Perda No. 20/1994 tentang retribusi pemanfaatan ruang. 2. Perda No. 5/2001 tentang retribusi pemeriksaan susu murni.3. Perda No. 6/2001 tentang retribusi pemeriksaan pemotongan dan pemasaran daging ayam. 4. Perda No. 13/2002 tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi. 5. Perda No. 7 Tahun 2008 tentang retribusi perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan.

BERITA TERKAIT

BI Sumsel Imbau Masyarakat Belanja Sesuai Kebutuhan

BI Sumsel Imbau Masyarakat Belanja Sesuai Kebutuhan NERACA Palembang - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengimbau…

Pedagang Diwajibkan Jual Beras Sesuai Harga Eceran Tertinggi

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mewajibkan seluruh pedagang di pasar tradisional menjual beras medium sesuai harga eceran tertinggi…

Tol Laut Yang Belum Sesuai Harapan

  NERACA   Jakarta – Pemerintah memiliki program tol laut. Namun begitu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti salah satu…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

UMKM Bali Sambut Baik Penurunan Pajak Menjadi 0,5%

UMKM Bali Sambut Baik Penurunan Pajak Menjadi 0,5% NERACA Sanur, Bali - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di…

Kemenhub: LRT Sumatera Selatan Beroperasi Juli 2018

Kemenhub: LRT Sumatera Selatan Beroperasi Juli 2018  NERACA Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kereta ringan (light rail transit/LRT) di…

Wali Kota Depok Harapkan ASN Tingkatkan Kinerja

Wali Kota Depok Harapkan ASN Tingkatkan Kinerja NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap Aparatur Sipil Negara (ASN)…