free hit counter

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Membaik

Jumat, 13/09/2013
NERACA
Jakarta - Pemerintah memberikan penghargaan kepada 69 Kementerian Lembaga (K/L) dan 116 pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2012. Pengharggaan ini diberikan berdasarkan kualitas pengelolaan keuangan negara semakin membaik dan berkurangnya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Laporan keuangan makin sesuai dengan internasional 'best practice' dan arus kas atas laporan keuangan menjadi jelas, terlepas masih belum semuanya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian," kata Menteri Keuangan Chatib Basri, dalam pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Chatib menjelaskan, kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin membaik, itu dapat dilihat dari adanya peningkatan proses transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Dengan laporan yang membaik, dapat membuat Indonesia makin terpercaya di kancah global. "Kita ingat 15 tahun lalu ekonomi kita terpuruk dan dunia tidak mempercayai kredibilitas Indonesia, namun dengan kerja keras dalam transparansi keuangan negara, kepercayaan kita raih kembali," imbuhnya.

Mereview pada 2007 jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP hanya sebanyak 16 K/L, opini WDP sebanyak 31 K/L, opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat sebanyak 33 K/L dan opini tidak wajar ada 1 K/L. Sementara, laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang mendapatkan opini WTP pada 2012 mencapai 115 pemda, opini WDP sebanyak 286 Pemda, opini disclaimer sebanyak 37 Pemda, dan opini tidak wajar ada 4 Pemda. Sedangkan pada 2007, hanya empat pemda yang baru mendapatkan opini WTP, 283 pemda mendapatkan opini WDP, 123 pemda mendapatkan opini disclaimer dan 59 pemda mendapatkan opini tidak wajar.

“Harapannya dengan adanya rakernas ini semua pihak paham, upaya apa saja yang dapat dan harus dilakukan, untuk mendorong kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai target wajar tanpa pengecualian. Dan kedepan, jumlah laporan keuangan K/L dan Pemda yang mendapatkan opini WTP diharapkan makin meningkat” ujarnya.

Para penerima penghargaan tersebut antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan.

Kemudian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Riset dan Teknologi, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Intelijen Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Mahkamah Konstitusi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Administrasi Negara dan Komisi Yudisial.

Sedangkan, pemerintah daerah penerima penghargaan antara lain Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat.

Kemudian, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Yogyakarta, Kota Tangerang, serta Kabupaten Naga Raya, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko, dan Kabupaten Tangerang. [agus]