PEMPROV JABAR DAN PEMKOT BANDUNG SELISIH PAHAM Pembangunan SUS Gedebage Dirundung Masalah Dana

Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyayangkan pernyataan Walikota Bandung tentang ketidakpedulian Pemprov Jabar terhadap pembangunan SUS (Stadion Utama Sepakbola) Gedebage di media massa. Padahal Pemprov Jabar pada tahun 2007 telah mengucurkan dana Rp. 10 miliar dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 125 miliar, sehingga dana yang telah dikucurkan mencapai Rp. 135 miliar.

NERACA

Bahkan tahun 2011 ini, demikian pernyataan resmi pihak Pemprov Jabar dalam situs resminya jabar .go.id , sesuai dengan komitmen awal, Pemprov Jabar tetap mengalokasikan bantuan keuangan untuk pendanaan pembangunan SUS Gedebage, pada APBD murni sebesar Rp. 25 miliar. Gubernur pun telah mengajukan tambahan dana pembangunan SUS Gedebage sebesar Rp. 25 miliar ke dalam APBD Perubahan 2011, sehingga total bantuan pada tahun 2011 mencapai Rp 50 miliar. Gubernur berharap Dewan dapat menyetujuinya.

Bercermin dari penggunaan alokasi anggaran pada tahun 2010, Pemprov Jabar tidak ingin lagi terjadi adanya dana yang menganggur (idle) seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2010, dimana dana sebesar Rp. 50 miliar tidak bisa diserap.

Pemerintah Kota (Pemkoy) Bandung, tulis situs itu, baru melaporkan penyerapan bantuan pada bulan Januari 2011, setelah APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2011 disahkan. Itupun setelah Pemprov Jabar meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut. Sesuai Pergub tentang SUS Gedebage, dana bantuan provinsi baru bisa cair jika progress sudah dilaporkan.

Menurut situs itu, secara yuridis Kesepakatan Kerjasama antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung tentang pembangunan SUS Gedebage, yaitu rolesharing sebesar 60% Pemprov Jabar atau sebesar Rp. 210 miliar dan 40% Pemkot Bandung atau sebesar Rp. 140 miliar dari kebutuhan keseluruhan sebesar Rp. 350 miliar, sudah diakhiri pada tanggal 18 Desember 2008 atas dasar kesepakatan bersama.

Adapun kini membengkak menjadi 600 miliar adalah di luar kesepakatan yang ditandatangani, sehingga dengan dicabutnya kesepakatan awal tersebut, tidak lagi mengikat Pemprov Jabar. Maka pernyataan Walikota Bandung bahwa Pemprov Jabar tidak melaksanakan kesepakatan, Pemprov Jabar mempertanyakan kembali kesepakatan mana yang dimaksud Walikota.

Pola pendanaan diubah sesuai aturan, yang semula kerjasama menjadi bantuan keuangan. Namun demikian Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih tetap pada komitmennya untuk memberikan bantuan keuangan guna pendanaan pembangunan SUS Gedebage, mengingat SUS Gedebage adalah salah satu sarana untuk memajukan olahraga di Jawa Barat.

Bantuan Kurang Optimal

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, Bulgan Alamin mengatakan kepada wartawan, Pemkot Bandung tidak pernah menilai Pemprov Jabar kurang peduli atau kurang serius dalam menaati kesepakatan awal pembagian dana pembangunan SUS Gedebage.

Menurut Bulgan, perkataan “kurang peduli atau tidak peduli” tidak tepat dipakai. Sebab yang lebih tepat dipakai barangkali kurang optimal. Pihak Pemprov Jabar sudah ada kepedulian dan keseriusan membantu, namun kurang optimal. “Sebab dana bantuan yang masih kami butuhkan tidak dipenuhi seluruhnya,” jelas dia.

Untuk memnuhi target pembangunan proyek sebesar 62 persen pada tahun 2011, pihak Pemkot Bandung masih membutuhkan dana sebesar Rp 206, 6 miliar. Dana itu untuk pembayaran kontrak kerja kepada PT. Adikarya.

Sementara di kas pemkot, kata dia, saat ini baru tersedia dana sekitar Rp 98,3 miliar dengan rincian Rp 73,3 miliar dari APBD Kota Bandung dan sebesar Rp 25 miliar dari bantuan Pemprov Jawa Barat.

“Apabila dalam APBD Perubahan Provinsi Jabar betul telah dianggarkan dana tambahan sebesar Rp 25 miliar, maka masih mengalami kekurangan sebesar Rp 78 miliar lagi,”ungkap Bulgan.

Sementara itu sejumlah komponen masyarakat Jawa Barat, khususnya para pecinta sepakbolanya menyatakan keprihatinannya atas silisih paham kedua lembaga pemerintahan tersebut. Menurut Anwar Sanusi dari Cianjur, fenomena yang diperlihatkan oleh kedua lembaga resmi pemerintah itu sebagai cerminan betapa ruang musyawarah dan kebersamaan di ranah Sunda ini sudah mulai pudar.

“Mreka seharusnya berpikir jernih terhadap masalah SUS Gedebage itu. Musyawarahkan dengan semua pihak dan tidak lagi saling menuding,”ujar dia kepada Neraca, Ahad kemarin.

BERITA TERKAIT

Akhir Tahun Apex Dana Bergulir Terbentuk

  NERACA   Jakarta - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo…

Efektif, Penyaluran Dana Bergulir di Yogyakarta

Efektif, Penyaluran Dana Bergulir di Yogyakarta NERACA Yogyakarta - Upaya pembangunan manusia Indonesia agar lebih produktif terus dilakukan pemerintah. Salah…

PKL dan Angkot di Stasiun Bekasi

Beberapa waktu yang lalu, pernah ada bantuan pasukan Brimob dari Polda Metro Jaya membantu menertibkan angkot yang parkir dan ngetem…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Targetkan Satu Juta Pengunjung - Mandiri PRI 2017 Akan Jadi Ajang Pameran Unik dan Tak Terlupakan

Targetkan Satu Juta Pengunjung Mandiri PRI 2017 Akan Jadi Ajang Pameran Unik dan Tak Terlupakan NERACA Jakarta – Mandiri Pekan…

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih - Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M NERACA Depok - ‎Kondisi format APBD Kota Depok…

KSPPS/USPPS Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf

KSPPS/USPPS Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf NERACA Bogor - Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam…