Pemerintah Didorong Terapkan Matrix Strategy

Tingkatkan Kinerja Ekspor

Jumat, 13/09/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengajak Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menemui eksportir. Ratusan eksportir yang berniat meningkatkan ekspor hingga akhir tahun dijanjikan berbagai insentif, terutama soal peraturan menteri.

Pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini memaparkan untuk menggenjot ekspor nasional pemerintah sebaiknya tidak hanya memberikan insentif akan tetapi pemerintah juga harus mempunyai strategi baru untuk meningkatkan kinerja ekspor. Salah satu strategi baru yang harus disusun pemerintah itu adalah matrix strategy.

"Matrix strategy adalah pemerintah harus mulai memetakan dan menglasifikasikan produk-produk yang akan diekspor sesuai dengan negara tujuan ekspor. Matrix strategy ini sudah banyak dipakai oleh negara-negara berkembang dalam meningkatkan kinerja ekspor, contohnya Singapura dan Thailand," jelasnya saat dihubungi Neraca, kemarin.

Hendri menjelaskan, dalam menerapkan matrix strategy, hal yang pertama dilakukan pemerintah adalah mulai membuat daftar negara-negara berdasarkan sektor terkuat. Misalkan Jerman yang sangat kuat dengan sektor industri, begitu juga dengan China, sementara ada juga negara yang kuat dengan sektor fashion seperti Perancis.

Menurut Hendri, jika pemerintah sudah membuat list negaranya, maka barang yang diekspor juga harus berdasarkan sektor. Contohnya, pemerintah bisa meningkatkan kualitas ekspor barang baku atau bahan mentah ke Jerman dan China, serta ekspor bahan bahan tekstil ke Prancis.

"Memang negara Eropa mengalami krisis global. Hanya tiga negara di Eropa yang masih stabil perekonomiannya, yaitu Inggris, Prancis dan Jerman. Dengan menerapkan matrix strategy, mungkin bisa menggenjot ekspor," ujar Hendri.

Hendri menjelaskan, negara-negara yang selalu menjadi tujuan ekspor Indonesia adalah negara-negara di kawasan Asia. Menurutnya, dalam matrix strategy, pemerintah harus mulai melebarkan sayap ke negara-negara yang belum tersentuh, seperti negara di kawasan Timur Tengah atau kawasan Afrika.

Dikatakannya, pemerintah harus mulai bergerak mencari informasi mengenai kebutuhan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika tersebut. Menurutnya, Indonesia bisa saja mengekspor sektor non-migas seperti makanan, atau bahan-bahan tekstil, ke negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika."Kementerian Perdagangan harus aktif untuk mencari pasar-pasar baru. Jangan hanya mengandalkan negara di kawasan Asia dan ASEAN saja, karena negara lain juga mempunyai peluang yang cukup besar," ungkapnya.

Hendri mengatakan, jika pemerintah sudah bisa menerapkan dua hal dalam matrix strategy, maka kemungkinan besar kinerja ekspor bisa ditingkatkan. Menurutnya, meskipun kinerja ekspor tidak bisa tumbuh double digit selama beberapa tahun terakhir ini, dengan diterapkannya matrix strategy maka akan bisa naik minimal mencapai 20%.

Dorong Ekspor

Sebelumnya pemerintah berkomitmen mendorong ekspor dalam negeri dengan memberikan bantuan kepada industri manufaktur untuk menggenjot ekspor dan mengurangi sejumlah permasalahan yang sedang melanda perekonomian dalam negeri seperti defisit neraca perdagangan yang semakin parah.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan kami berniat secara ad hock untuk kenaikan volume ekpor. Dengan memberikan kemudahan dan pemerintah menyatakan untuk mengubah aturan jika memang diperlukan."Sepanjang itu dalam PP, Perpres dan Keppres, kalau memang urgent diubah, kita siap melakukannya," ujarnya.

Selain itu, kata Hidayat, pemerintah juga memberi perhatian pada keluhan pengusaha terkait banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia. Untuk mengantisipasinya, pemerintah akan memberlakukan kebijakan pembatasan barang impor."Impor yang tidak penting-penting, tidak dimasukkan. Kemudian, pelabuhan dijaga supaya tidak ada penyelundupan," kata dia.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, beberapa eksportir meminta relaksasi bea ekspor yang didasarkan pada undang-undang. Untuk permintaan seperti itu, dia tidak mau berjanji. Beda halnya jika peraturan yang diharapkan lebih longgar berasal dari peraturan menteri atau Peraturan Pemerintah (PP).

"Kami minta (eksportir) realistis, sebaiknya kita fokus pada peraturan menteri karena itu diselesaikan dalam waktu singkat. Tentu ada hal-hal besar tapi itu membutuhkan UU, dan itu makan waktu," kata Chatib.

Salah satu contoh relaksasi yang bisa dilakukan, kata Chatib, adalah mengubah struktur Pajak Pertambahan Nilai (PPn) saat ini membuat impor lebih menguntungkan dari ekspor.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan para pengusaha sepakat untuk mulai mengurangi produk impor guna memabantu memperbaiki neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia.

Namun para pelaku usaha juga mengeluhkan banyaknya produk-produk luar negeri yang masuk secara ilegal maupun legal ke pasar domestik."Para pengusaha sekarang mulai sadar bahwa barang-barang yang diimpor cukup banyak, dan sekarang mereka setuju untuk mulai membatasi produk-produk yang di butuhkan untuk operasionalisasi ke depan," ujarnya.

Gita berjanji pemerintah akan mengambil sikap tegas terhadap produk luar negeri ilegal yang membanjiri pasar Indonesia.