Jika kita mau jujur, hanya ada dua masalah besar di negeri ini (Indonesia) yakni masalah Ketahanan Pangan dan masalah Ketahanan Energi. Bila dua masalah ini dapat dijawab dengan arif, bijak dan cerdas maka Indonesia akan sejahtera lahir dan batin. Maksudnya, bila masalah ketahanan pangan dan masalah ketahanan energi dapat diatasi maka masyarakat Indonesia akan sejahtera dan damai.

Mengapa dikatakan sejahtera dan damai? Jawabnya karena ketahanan pangan berhubungan langsung dengan perekonomian Indonesia. Ketahanan pangan akan menstabilkan dan terus meningkat perekonomian. Ketahanan pangan tercipta maka peningkatan ekonomi Indonesia akan cepat. Begitu juga bila ketahanan energi baik maka akan melahirkan efek domino bagi perekonomian pada semua sendi kehidupan manusia Indonesia.
 
Bicara ketahanan pangan maka sebaiknya me-review sejarah panjang pertanian di negeri ini. Me-review berarti melihat kembali gambaran tentang berbagai persoalan yang dihadapi dunia pertanian, mulai dari kehidupan petani, infrastruktur pertanian di Indonesia dari masa ke masa.
 
Persoalan klasik yang dihadapi ketahanan pangan di Indonesia dari dahulu sampai hari ini masalahnya masih sama. Pertama masalah ketersediaan lahan pertanian di Indonesia yang semakin hari terus mengalami penyempitan. Persoalan lahan pertanian belum juga didapat solusinya dan terus menjadi persoalan pokok dalam pembangunan pertanian di Indonesia.
 
Sementara itu Indonesia selalu mengklaim sebagai Negara Agraris (pertanian) akan tetapi terus terjadi penyempitan lahan pertanian dan terus berkurangnya penguasaan lahan oleh para petani. Kini petani tidak menguasai lahan yang luas untuk melakukan aktivitas pertanian akibatnya produksi pertanian terus menurun.
 
Persoalan kedua pada ketahanan pangan, masalah ketersediaan Saprodi (pupuk, bibit, pestisida) bagi para petani sebagai pelaku pertanian. Persoalan pupuk langka karena terus terjadi kebocoran pada sistem distribusi pupuk kepada petani, akibatnya harga pupuk mahal dan tidak terjangkau oleh para petani. Sementara dari dahulu sampai hari ini para petani harus menggunakan pupuk, pestisida dan herbisida dalam melakukan aktivitas pertanian.
 
Ketika era Orde Baru (Orba) pupuk, pestisida dan herbisida menjadi perhatian yang serius sehingga pupuk langka tidak terjadi, apa lagi pupuk palsu. Pemerintahan era Orba memberikan proteksi kepada para petani. Namun, kini pemerintah hampir tidak memberikan proteksi kepada para petani sehingga seringkali terjadi kelangkaan pupuk dan berlanjut dengan beredarnya pupuk palsu.
 
Proteksi pemerintah sangat diharapkan karena organisasi petani masih sangat lemah. Para petani belum mampu memperjuangkan nasibnya, para petani sangat lemah posisinya ketika berhadapan dengan penguasa. Kondisi ini yang mewajibkan pemerintah harus memproteksi para petani dengan menempatkan para petani sebagai subjek bukan menempatkan para petani sebagai objek.
 
Mengapa pemerintah harus memproteksi para petani karena kreativitas para petani saja belum mampu keluar dari jerat ketergantungan kepada pengusaha dan ketahanan pangan merupakan bagian dari proses politik dan hukum pada satu negara. Kreativitas para petani sangat lemah dengan ditandai permainan harga yang dilakukan oleh para tengkulak dan pemodal yang membuat posisi tawar para petani menjadi sangat lemah.
 
Para petani belum bisa menjawab kebutuhan hidup sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup itu para petani dipaksa masuk kedalam jerat sistem ijon. Akibatnya para petani tidak mempunyai kedaulatan dalam menentukan harga. Sebaliknya para tengkulak dan para pemodal yang memegang rule game pasar.
 
Perkebunan Rakyat
 
Contoh sederhana sekarang ini dengan para petani kelapa sawit. Bicara kelapa sawit maka harus bicara perkebunan kelapa sawit. Perkebunan untuk kelapa sawit merupakan entitas yang tidak sederhana karena kompetiter sangat banyak. Ketersediaan lahan sebagaimana permasalahan pertanian di Indonesia sejak dahulu.
 
Pada hal adanya hamparan luas dan rimbun tanaman sawit merupakan dinamika interaksi sosial dan realitas kehidupan masyarakat petani di Indonesia. Hal ini fakta yang berbicara karena jika ditelusuri historis tanaman kelapa sawit awal masuk ke Indonesia pada tahun 1848 oleh peneliti Belanda yang bibitnya didatangkan dari Mauritius (Afrika) dan ditanam di Kebun Raya Bogor Indonesia. Pohon sawit ini yang menjadi induk bagi semua pohon kelapa sawit yang ada di Indonesia serta pada kawasan Asia Tenggara. Setelah itu pada tahun 1911 tanaman kelapa sawit masuk menjadi perkebunan kelapa sawit yang pertama secara komersial di Sumatera Utara.
 
Awalnya tanaman kelapa sawit dilakukan oleh masyarakat petani Indonesia akan tetapi kemudian berkontradiksi dengan adanya perkebunan kelapa sawit. Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara khususnya dan umumnya di Indonesia memang berkembang pesat, akan tetapi para petani tidak (belum) dapat berkontribusi kepada pertanian di Indonesia disebabkan semakin banyak muncul kasus tanah yang menghadapkan perkebunan dengan warga masyarakat sekitar.
 
Banyak fakta kasus tentang kelapa sawit yang cendrung semakin meningkat. Faktanya, konflik dalam hal perkebunan kelapa sawit, baik untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat lainnya. Semakin meluas pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit idealnya masyakarat semakin baik dan sejahtera. Tujuan pokok dalam pembangunan pertanian adalah menciptakan ketahanan pangan yang kuat.
 
Akibat kurangnya respon pemerintah terhadap kelapa sawit maka pasar internasional yang menentukan. Bila sudah pasar internasional yang telah menentukan maka para petani di negeri ini menjadi penonton yang budiman.
 
Kompetiter untuk dunia luar telah menjadikan produksi kelapa sawit sulit berkembang, akibatnya kehidupan para petani terus termarjinalkan dan para petani menjadi objek, bukan lagi subjek. Kondisi ini telah terbukti bisa menjadi pemicu terjadinya konflik pertanahan.
 
Tidak bisa seorang diri saja mencarikan solusi perkebunan kelapa sawit, akan tetapi semua pihak termasuk yang utama adalah pemerintah agar mampu memenangkan kompetisi dalam perkebunan kelapa sawit.
 
Para petani kelapa sawit membutuhkan modal besar dan ketika itu terjadi maka sangat dibutuhkan banyak pihak investor berkerja sama dengan para petani maupun warga yang ada di sekitar perkebunan. Hal ini sudah dilakukan sejak dahulu di Indonesia meskipun dahulunya pihak penjajah yakni Belanda. Kini seharusnya pihak pemerintahan Indonesia yang melakukannya agar perkebunan kelapa sawit mendatangkan anugrah, yang akhirnya memperkuat posisi para petani kelapa sawit.
 
Keberadaan para petani kelapa sawit dan para petani yang bergerak pada komoditi pertanian lainnya seperti padi, jagung dan semua tanaman kehidupan harus mendapat prioritas utama di Indonesia. Namun, faktor kendala harus dijawab yakni masalah lahan (tanah) untuk tanaman kelapa sawit dan komoditi produksi pertanian lainnya.
 
Akibat dari terus berkurangnya lahan pertanian dan belum adanya proteksi yang kuat dari pemerintah mengakibatkan kehidupan para petani menjadi sangat memprihatinkan. Gambaran jelas seperti terbatasnya ketersediaan lahan untuk pertanian membuat para petani tidak lagi memiliki lahan cukup untuk menanam tanaman pangan seperti padi dan palawija.
 
Akibatnya semakin berkurangnya lahan pertanian berbanding lurus dengan gagalnya para petani memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Tidak heran jika kini terjadi impor beras dari luar dalam jumlah besar dan berbagai produk pertanian lainnya. Ketergantungan Indonesia dengan impor maka kondisi rawan pangan dan bencana kelaparan ada di depan mata.
 
Ketahanan Energi
 
Sejalan dengan gagalnya ketahanan pangan maka ketahanan energi juga berada di depan mata. Hal ini karena antara pangan dan energi memiliki hubungan yang sangat erat. Transformasi energi merupakan sebuah wujud dari keberhasilan pertanian yang menghasilkan ketahanan pangan.
 
Sejalan dan seiring dengan rawan pangan maka energi menjadi rawan karena sumberdaya alam (baca: tanah, air dan udara) sebagai sumberdaya yang penting bagi tersedianya energi. Sementara berbagai kebijakan pemerintah ternyata masih jauh dari keberpihakan pada terwujudnya ketahanan energi.
 
Adanya peraturan perundangan-undangan seperti UU Pengelolaan Sumberdaya Air, UU Pengelolaan Sumberdaya Alam serta berbagai kebijakan lainnya belum mampu menjawab ketahanan energi. Sementara itu kebutuhan energi terus meningkat sejalan dan seiring dengan pertumbuhan penduduk.
 
Ancaman serius telah berada di depan mata. Pada skala nasional ketersediaan energi listrik berdampak sistemik bagi kemajuan perekonomian nasional. Contoh sederhana buat kota Medan, Sumatera Utara yang terus mengalami kekurangan listrik berdampak luas pada semua sendi kehidupan. Hari ini kekurangan energi listrik, besok energi gas dan seterusnya membuat sensi-sendi perekonomian berhenti bersinergy.
 
Solusinya hanya ada satu yakni mengatasi kerawanan pangan dan kerawanan energi dengan melakukan diversifikasi pangan dan melakukan energi terbarukan. Mudah dalam teori tetapi implementasi yang sangat penting. Semoga tidak hanya retorika, lakukan segera. analisadaily.com