Manajemen KPK di Pemda

Sabtu, 14/09/2013

Manajemen KPK di Pemda

Agar terbebas dari aksi dan tindak KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Gubernur Joko Widodo menerapkan prinsip transparansi dan peran serta publik dalam setiap pelaksanaan program dan anggaran. Semuanya memuat mata anggaran selama satu tahun. Tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI sebesar Rp 49,9 triliun.

Untuk menumbuhkan control dari masyarakat atau publik, Gubernur pun mencetak poster yang berisi tentang proyek-proyek yang ada berikut anggarannya. Poster itu ditempel di seluruh papan pengumuman di tingkat kecamatan, kelurahan, rukun warga (RW), dan rukun tetangga (RT). Selain di poster-poster, mata anggaran itu dapat dipantau melalui website resmi Pemprov DKI, yaitu www.jakarta.go.id.

Gubernur juga berusaha membenahi pos-pos yang rawan korupsi, antara lain sektor penerimaan dari pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, parkir, dan layanan publik lainnya melalui sistem online. Manajemen blusukan tetap saja dilakukan untuk melihat situasi di lapangan bersama pejabat satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Sebetulnya rapat di luar kantor sudah dilakukan gubernur sebelumnya yaitu Fauzi Bowo. Tiap minggu sekali Foke, sapaan Fauzi Bowo, berkantor di kelurahan. Penerimaan atau setoran pajak juga sudah secara online, seperti pajak hotel dan restoran. Tender-tender proyek daerah juga sudah dapat dilakukan secara online. Itulah yang dinamakan e_procurement.

“Kami ingin, Gubernur DKI yang baru ini dalam makin transparan, terbuka, dan jujur dalam setiap proses tender,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Keorganisasian Kadin DKI Jakarta Berry Barita Purba.

Manajemen Surabaya

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di bawah Walikota Tri Risma Harini juga sudah menerapkan manajemen KPK di jajarannya sejak 2010. “Pemkot Surabaya melihat bahwa jika ingin maju dalam konteks pengelolaan birokrasi dalam rangka melayani masyarakat, tampaknya salah satu hal yang paling penting adalah manajemen kinerja,“ ungkap Agus Iman Sanhaji, kepala Bappeda Kota Surabaya, saat bertandang ke kantor KPK, Selasa (27/8).

Agus menjelaskan, pada 2009 Pemkot Surabaya berkunjung ke banyak tempat, termasuk KPK, yang telah menerapkan manajemen kinerja terhadap pegawainya. Dari banyak kunjungan itu, kata dia, sistem manajemen kinerja yang paling bagus, kredibel, dan dapat dipertangungjawabkan perhitungannya adalah di KPK.

Dengan menerapkan pola manajemen kinerja tersebut, Pemkot Surabaya berusaha menghitung kinerja pegawai dengan memberikan kompensasi berdasarkan nilai kinerja. Atas saran-saran KPK pula, semua honor dihapuskan. “Pola pemberian diubah dengan mengikuti manajemen kinerja. Alhasil, kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu dengan model tersebut, setelah sekian bulan dapat disimpulkan bahwa pegawai menjadi semakin semangat dan termotivasi sehingga mereka otomatis lebih bagus, efisien, dan produktif dalam bekerja,” kata Agus.

Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPK Apin Aviyan menjelaskan, KPK sejak berdiri sudah menerapkan sistem manajemen kinerja dengan mengukur setiap kinerja pegawai berdasarkan key performace indicator (KPI), tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan job description yang dimiliki.

“Setiap tahun dilakukan penilaian. Nilai itu merupakan prestasi seseorang di KPK. Ini sudah diimplementasikan dengan baik sehingga banyak pemprov, pemkot, kementerian dan lembaga banyak yang ingin belajar di KPK untuk memperbaiki sistem yang mereka punya,” tutur Apin. (saksono)