NERACA

Jakarta - Tiap tahun Pemerintah selalu menyampaikan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam Sidang Bersama DPR-DPD. Namun ada yang tidak berubah, yaitu selalu berutang. Ya, Pemerintah mengklaim bahwa berutang merupakan bagian dari kebijakan fiskal moneter yang tidak bisa hilang. Sejatinya, jika APBN dikelola dengan manajemen keuangan yang baik dan benar, tentu tidak usah berutang.

Pemerintah pun tidak lagi mengambil kebijakan defisit anggaran, lantaran tidak lagi efektif dan semakin membebani APBN. “Sangat mungkin APBN tanpa utang. Tapi bukan berarti utang itu haram hukumnya. Boleh saja berutang asalkan efektif. Persoalannya sekarang adalah keefektifitas dari utang itu sendiri bagaimana?” kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto kepada Neraca, Rabu (11/9).

Kebijakan defisit anggaran, lanjut Eko, diambil untuk mendorong ekspansi. Banyak yang bisa dibangun dengan dana utang tersebut. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Dia melihat hal ini sudah menjadi kebiasaan bahwa Pemerintah menyerap anggaran dengan optimal di beberapa bulan saja menjelang akhir tahun. Dengan serapan yang buruk seperti ini, pantas saja utang yang dipakai Pemerintah sangat tidak efektif penggunaannya.

“Belanja selalu menumpuk di akhir tahun. Tidak ada stimulus untuk perekonomian. Dari sisi good governance sendiri, penyimpangan anggaran banyak terjadi. Jadi utang itu tidak efektif. Sudah bayar bunganya, tapi pemanfaatannya nggak puguh lagu,” tegas dia. Indonesia, sambung Eko, bisa saja tetap melakukan belanja seperti biasa, tetapi meniadakan utang dan menggantinya dengan cara menggenjot penerimaan negara lebih kencang lagi.

Penerimaan pajak Indonesia saat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang tingkat ekonominya setara. Tax ratio Indonesia pada 2012 hanya 12,3%. Padahal rata-rata penerimaan pajak negara-negara yang termasuk dalam kelompok negara berpenghasilan menengah bawah mencapai 19%. Rasio pajak Indonesia bahkan lebih rendah daripada negara berpenghasilan rendah yang secara rata-rata mencapai 14,3%.

“Kita bisa menggenjot penerimaan pajak dengan diversifikasi objek pajak dan banyak sekali cara lainnya. Selain itu juga dilakukan optimalisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Keistimewaan BUMN yang diberikan Pemerintah itu besar. Tapi, dari 100 lebih BUMN yang ada, hanya sebagian kecil yang memberikan keuntungan besar. Yang rugi malah lebih banyak. BUMN yang positif paling perbankan, Garuda, tapi yang lain masih banyak rugi. Dari dividen BUMN itu bisa meningkatkan PNBP. Juga dari royalti tambang-tambang yang selama ini banyak tidak dibayar,” jelas Eko.

Namun dari sisi pengeluaran, imbuh dia, juga bisa lebih diefektifkan agar manfaat APBN maksimal. Belanja rutin ditekan dan belanja infrastruktur ditingkatkan. Dengan begitu pembangunan akan terdorong dengan baik dan ujung-ujungnya ekonomi terdorong. Selama ini, Pemerintah kurang berani untuk menerapkan kebijakan radikal, yaitu tidak berutang.

Siap “Ikat Pinggang”

Padahal, dengan APBN defisit maka utang bertambah tapi efektifitasnya dipertanyakan. “Apalagi kondisi utang dalam negeri sekarang tingkat bunganya tinggi. Dan utang luar negeri menimbulkan masalah independensi. Jadi harusnya ada calon presiden nantinya yang dengan tegas mengatakan tidak akan berutang lagi,” tegas Eko.

Di tempat terpisah, Dosen FEUniversitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih mengatakan, Pemerintah sebenarnya bisa melakukan perampingan APBN sehingga neraca perdagangan Indonesia tidak defisit. Dengan demikian, Pemerintah tidak harus menambah utang negara yang kian menumpuk yang sudah menembus angka Rp2.100 trilliun.

“Sebenarnya APBN kita bisa tidak tergantung pada utang luar negeri. Hanya saja, apakah Pemerintah dan masyarakat siap untuk “ikat pinggang”. Artinya, Pemerintah harus memprioritaskan belanja negara dan mengurangi subsidi,” katanya. Prioritas di sini contohnya seperti belanja barang dan belanja pegawai yang seharusnya dikurangi.

Walaupun belanja pegawai perampingan tapi tidak langsung tapi bertahap. “APBN untuk belanja barang dan belanja pegawai besar, Pemerintah harusnya bisa merampingkan itu dengan memaksimalkan prioritas belanja,” ungkap Sri, lagi. Selain itu, ada pengurangan subsidi seperti subsidi energi yang bisa mencapai Rp224 trilliun, begitu pula subsidi bantuan sosial (bansos).

Pada kesimpulannya, papar Sri, ini semua sudah sangat mengurangi dari defisit neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif sampai dengan Juli mencapai sekitar US$5,65 miliar. “Tapi balik lagi, permasalahannya apakah masyarakat kita siap jika subsidinya dikurangi,” kata dia, mempertanyakan. agus/iqbal/ardi