free hit counter

APBN Tanpa Utang, Why Not?

Kamis, 12/09/2013

NERACA

Jakarta - Tiap tahun Pemerintah selalu menyampaikan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam Sidang Bersama DPR-DPD. Namun ada yang tidak berubah, yaitu selalu berutang. Ya, Pemerintah mengklaim bahwa berutang merupakan bagian dari kebijakan fiskal moneter yang tidak bisa hilang. Sejatinya, jika APBN dikelola dengan manajemen keuangan yang baik dan benar, tentu tidak usah berutang.

Pemerintah pun tidak lagi mengambil kebijakan defisit anggaran, lantaran tidak lagi efektif dan semakin membebani APBN. “Sangat mungkin APBN tanpa utang. Tapi bukan berarti utang itu haram hukumnya. Boleh saja berutang asalkan efektif. Persoalannya sekarang adalah keefektifitas dari utang itu sendiri bagaimana?” kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto kepada Neraca, Rabu (11/9).

Kebijakan defisit anggaran, lanjut Eko, diambil untuk mendorong ekspansi. Banyak yang bisa dibangun dengan dana utang tersebut. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Dia melihat hal ini sudah menjadi kebiasaan bahwa Pemerintah menyerap anggaran dengan optimal di beberapa bulan saja menjelang akhir tahun. Dengan serapan yang buruk seperti ini, pantas saja utang yang dipakai Pemerintah sangat tidak efektif penggunaannya.

“Belanja selalu menumpuk di akhir tahun. Tidak ada stimulus untuk perekonomian. Dari sisi good governance sendiri, penyimpangan anggaran banyak terjadi. Jadi utang itu tidak efektif. Sudah bayar bunganya, tapi pemanfaatannya nggak puguh lagu,” tegas dia. Indonesia, sambung Eko, bisa saja tetap melakukan belanja seperti biasa, tetapi meniadakan utang dan menggantinya dengan cara menggenjot penerimaan negara lebih kencang lagi.Next