BI Kurangi Waktu Percepatan Pencairan SBI

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengurangiMinimum Holding Period(MHP) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari sebelumnya 6 bulan menjadi 1 bulan serta melakukan pelonggaran syaratearly redemptionTerm Deposit (TD) Rupiah, ini bertujuan untuk mempermudah perbankan dalam mengelola likuiditas.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Difi Ahmad Johansyah mengatakan, ini dilakukan sebagai cara untuk memperlunak likuiditas perbankan. “Selain itu respon kebijakan ini dilakukan untuk menghadapi gejolak ekonomi yang terjadi saat ini,” katanya di Jakarta, Rabu (11/9).

Di sini, BI memperpendek jangka waktu minimal kepemilikan SBI dari yang awalnya 6 bulan menjadi 1 bulan. “Penyesuaian MHP SBI, utamanya ditujukan untuk memperkuat pengelolaan likuiditas dan meningkatkan efektivitas operasi moneter serta mendorong pendalaman pasar keuangan,” tutur Difi.

Dia juga menjelaskan, penyesuaian ini juga merupakan bagian dari langkah lanjutan untuk penguatan bauran kebijakan BI dalam rangka pengendalian inflasi, lalu stabilisasi nilai tukar rupiah serta penurunan defisit transaksi berjalan.

Difi menjelaskan, selain pengurangan MHP SBI, BI juga menyempurnakan aturanm TD rupiah yang mencakup persyaratan early redemption dan perhitungan biaya dari early redemption tersebut. “Hal ini juga masih berkaitan dengan kenaikan BI rate dan lending facility rate beberapa waktu lalu yang menjadi 7%,” ucap Difi.

Early redemption bisa dilakukan kepada seluruh seri TD rupiah yang masih outstanding. “Sebelumnya early redemption hanya bisa dilakukan kepada TD rupiah yang berjangka waktu paling sedikit 1 bulan yaitu 28 hari pada saat diterbitkan,” jelas Difi.

Difi menerangkan, early redemption ini juga dilakukan agar perbankan mudah memperoleh likuiditas. “Tapi transaksi early redemption ini akan dikenakan penalty dengan hitungan biaya yang disesuaikan dari selisih repo lending facility dengan rata-rata tertimbang diskonto TD rupiah saat diterbitkan, kemudian dikalikan dengan nominal dan sisa jangka waktu,” tutur Difi.

Kebijakan-kebijakan ini ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/38/DPM tanggal 10 September 2013 perihal Perubahan Ketujuh Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 Perihal Operasi pasar terbuka. “Surat edaran ini berlaku efektif pada tanggal 12 September 2013,” kata dia.

Kebijakan ini ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/38/DPM tanggal 10 September 2013 perihal Perubahan Ketujuh Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 Perihal Operasi Pasar Terbuka, dan berlaku secara efektif tanggal 12 September 2013.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, BI juga akan melakukan peningkatan lelang instrument moneter SBI dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) menjadi dua kali dalam satu bulan. “Penambahan lelang untuk SBI ini diharapkan bisa menyerap lebih banyak likuiditas di pasar, ini juga termasuk ke SBI Syariah. Sedangkan untuk jadwal mengikuti jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG),” jelas Difi.

Namun, walaupun ditingkatkan frekuensinya, waktu lelang akan dilakukan secara bergantian. “Misalnya lelang SBI sesuai RDG pada minggu pertama dan ketiga, sedangkan untuk lelang SDBI pada minggu kedua dank keempat,” imbuh dia.

Selain itu, BI juga memperhitungkan SDBI sebagai komponen Giro Wajib Minimum (GWM) sekunder serta memperkuat kerjasama antar bank sentral dengan memperpanjang Bilateral Swap Arrangement (BSA) antara BI dan Bank of Japan. [sylke]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Serapan Lelang SBSN Capai Rp7,04 Triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)…

60% Pengguna Dapatkan Akses Pertama Kredit dari Kredivo

    NERACA   Jakarta - Kehadiran teknologi finansial telah memberikan ruang untuk turut mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia…

Palapa Ring Bikin Akses Fintech Tembus ke Daerah Terpencil

  NERACA   Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai kehadiran Palapa Ring akan memudahkan peminjaman berbasis teknologi…